Wasekjen Nasdem : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

5 Oktober 2025, 15:24

Jakarta, aktual.com – Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedy Ramanta meminta KPK tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita meminta agar KPK mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak tebang pilih,” tandas Dedy kepada aktual.com, Sabtu 4 September 2025.

Seperti diketahui.KPK sudah menetapkan dua anggota Komisi XI Heru Gunawan (Gerindra) dan Satori (Nasdem) sebagai tersangka kasus aliran dana CSR BI dan OJK. Padahal anggota Komisi XI yang juga diduga mengajukan dana CSR untuk yayasan atau institusi lainnya ke BI dan OJK.

Selain itu, KPK juga belum memanggil petinggi BI, OJK dan seorang tenaga ahli anggota DPR berinisial R yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

Menurut Dedy, KPK juga harus transparan dan menjaga profesionalitas dalam mengungkap kasus dana CSR BI dan OJK. Sehingga publik mengetahui progres penyelesaian kasus ini.

“Kasus ini sudah cukup lama dan belum juga ada kemajuan berarti. Baru dua orang yang jadi tersangka. Jika memang tidak cukup bukti lebih baik dikeluarkan SP3 saja supaya ada kejelasan status hukum bagi yang diduga terlibat,” tandasnya.

Selain itu, kata Dedy, KPK akan dinilai hanya melakukan pencitraan jika kasus ini tidak diselesaikan secara cepat dan tuntas.

KPK Panggil 13 Saksi

KPK telah memanggil 13 Saksi terkait dugaan korupsi aliran dana CSR BI dan OJK, pada Selasa (30/9/2025).

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Sembilan dari 13 Saksi yang diperiksa terdiri dari wiraswasta yaitu Ade Andriani, Fajri Rezano, Azis Maulana, Akhmad Junaidi, Ujang A, Mohamad Syafi’i, Arsyad Ahmad, Ade Budiman, dan Yogi Hadi Wibowo.

Lalu empat saksi lainnya yang diperiksa adalah tukang gigi Muhammad Syahdi, pembantu rumah tangga Nurati, Johanudin selalu PNS, dan mahasiswa atas nama Tika Imawati.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kunjungi Presiden Prabowo, Jokowi Dinilai Minta Suaka Politik

5 Oktober 2025, 13:22

WhatsApp Image 2025-10-04 at 15.38.54 — Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi Saat diskusi actual forum dengan tema “Dualisme Kepengurusan PPP Pasca Muktamar Ancol 2025” di Warung Aceh Garuda, Tebet, Jakarta, Selatan, Sabtu (4/10/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Pertemuan tertutup selama dua jam antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, Sabtu (4/10/2025), kembali menyedot perhatian publik. Meski bukan kali pertama keduanya bertemu, konteks kali ini berbeda pertemuan berlangsung di tengah derasnya isu politik yang menyasar lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai pertemuan tersebut sangat mungkin merupakan bagian dari manuver untuk membangun semacam “imunitas politik” bagi Jokowi pasca lengser dari jabatan formal sebagai kepala negara.

“Imunitas politik bukan soal kekebalan hukum, tapi jaminan atas ruang aman secara politik bagi Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo,” ujar Iqbal, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Konteks ini menjadi lebih jelas ketika melihat rentetan isu yang belakangan mencuat dan membelit keluarga Jokowi. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran, wacana pemakzulan terhadap wakil presiden terpilih, hingga kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, tempat menantu Jokowi menjabat sebagai gubernur.

“Rentetan isu ini menjadi tekanan serius. Wajar jika pertemuan itu menjadi sarana konsolidasi untuk meredam tekanan dan menjaga stabilitas politik Jokowi secara personal,” lanjutnya.

Spekulasi mengenai tujuan politik pertemuan tersebut kian menguat setelah Jokowi secara terbuka menyuarakan dukungan dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran, dan komitmen politik untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep.

Menurut Iqbal, sebagai mantan presiden, Jokowi sangat memahami penggunaan kekuasaan negara dalam mengintervensi atau bahkan melemahkan partai politik, termasuk partai yang dibangun oleh mantan kepala negara.

“Kita tahu Partai Demokrat pernah nyaris diambil alih pasca Presiden SBY lengser. Bedanya, relasi SBY dan Jokowi kala itu tidak seakrab Jokowi dan Prabowo saat ini. Maka, menjalin relasi erat dengan Prabowo menjadi langkah strategis Jokowi untuk memastikan agenda politiknya—khususnya membesarkan PSI—tidak mengalami intervensi kekuasaan, misalnya,” jelasnya.

Meski isi pertemuan belum diungkap secara resmi, dinamika politik yang berkembang memperlihatkan bahwa Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan panggung kekuasaan.

“Pertemuan ini mencerminkan komitmen informal menjaga harmoni politik sekaligus memperkuat bargaining Jokowi dalam peta kekuasaan hari ini,” tutup Iqbal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Aktivis Sumud Tegaskan Agenda Mereka Legal dan Dilindungi Internasional

5 Oktober 2025, 12:13

Aktivis dari Indonesia Global Peace Convoy Wanda Hamidah memberikan keterangan terkait misi pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) di Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025). Pada keteranganya mereka menyatakan relawan dari Indonesia yang ikut dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF tidak bisa memasuki wilayah Gaza karena dihentikan paksa oleh pasukan Israel saat pelayaran dan misi pengiriman bantuan kemanusiaan belum terselesaikan. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd/pri.

Jakarta, aktual.com – Aktivis publik Wanda Hamidah menegaskan bahwa upaya Global Sumud Flotilla untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza merupakan kegiatan yang legal dan dilindungi oleh peraturan internasional.

Wanda merupakan salah satu delegasi Indonesia yang berupaya untuk bergabung dalam konvoi kapal kemanusiaan menuju Gaza – Global Sumud Flotilla, meski dalam perjalanannya ia belum berhasil bergabung dalam kapal misi kemanusiaan tersebut.

“Yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional,” kata Wanda kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (4/10) malam.

Wanda menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dijamin oleh hukum humaniter internasional yang tercantum pada Konvensi Jenewa 1949, Piagam PBB, hingga Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Bahkan Mahkamah Internasional (ICJ), sebutnya, telah memutuskan bahwa Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu melakukan genosida dan memerintahkan penangkapan Netanyahu.

Namun alih-alih dilindungi, Wanda menyoroti 500 partisipan Global Sumud Flotilla yang ditangkap oleh pasukan Israel. Beberapa telah dideportasi ke negara masing-masing, sedangkan beberapa lainnya masih ditahan.

“Kalau kami menandatangani surat deportasi kami akan dikirim pulang kembali, tapi kalau kamu tidak mau menandatangani surat deportasi kami akan ditahan di penjara Israel,” ucapnya.

Lebih lanjut, aktivis itu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatannya adalah untuk membangunkan kesadaran umat, terutama warga negara Indonesia bahwa kita harus membebaskan Palestina dari penjajahan, sebagaimana amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

“Bahwa kita tidak lagi menginginkan ada penjajahan di muka bumi, Indonesia, dan kita menolak setiap tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan Indonesia menolak setiap tindakan yang tidak berperikeadilan. Ini sudah jelas, ini adalah esensi dari Undang-Undang 1945,” tegas dia.

Adapun semua kapal yang ikut serta dalam Global Sumud Flotilla, konvoi bantuan kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Zionis Israel terhadap Jalur Gaza, dipastikan telah dicegat oleh pasukan Israel.

Menurut laporan Al Jazeera pada Jumat, kapal “Marinette” yang berbendera Polandia menjadi kapal terakhir dari 44 kapal peserta Global Sumud Flotilla yang dicegat Israel pada Jumat pagi.

Kapal “Marinette” terakhir kali terdeteksi berada sekitar 43 mil laut dari perairan teritorial Gaza sebelum dihentikan Zionis Israel, kata Al Jazeera mengutip laporan pelacakan kapal.

Pada Kamis (2/10), pasukan Zionis Israel mulai menangkap para aktivis usai mencegat kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang berupaya berlayar ke Gaza untuk mengirim bantuan kemanusiaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Sebut Pemimpin Tidak Harus dari Senior

5 Oktober 2025, 11:10

Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat selaku inspektur upacara saat upacara puncak peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

“Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan TNI termasuk seluruh prajurit untuk terus menggembleng dirinya.

“Selain kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, TNI harus terus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah. Untuk itu, TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan HUT TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu pagi. Dalam puncak peringatan HUT Ke-80 TNI hari ini, seluruh dekorasi di area mimbar kehormatan didominasi warna biru muda, warna yang identik dengan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya.

Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB. Sebanyak lebih dari 133.000 prajurit TNI dikerahkan untuk mengikuti upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas. Jajaran pimpinan dan prajurit yang mengikuti upacara mengenakan seragam PDL baru dengan warna dan corak loreng yang berbeda dari seragam loreng yang lama.

Kemudian, TNI juga mengerahkan 1.047 alutsista dari tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, untuk mengikuti upacara dan tampil dalam rangkaian parade (defile) di Lapangan Silang Monas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mesir Jadi Tuan Rumah Delegasi Israel – Hamas

5 Oktober 2025, 10:10

Ilustrasi pembebasan sandera. /ANTARA/Anadolu/py (Anadolu)

Kairo, aktual.com – Mesir akan menjadi tuan rumah bagi delegasi Israel dan gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada 6 Oktober untuk membahas syarat-syarat pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, Sabtu (4/10).

“Mesir akan menjadi tuan rumah bagi delegasi Israel dan Hamas pada 6 Oktober untuk membahas kondisi di lapangan serta rincian pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut.

Sehari sebelumnya, Hamas menyatakan telah menyetujui penyerahan pemerintahan Jalur Gaza kepada komite Palestina yang dibentuk berdasarkan konsensus nasional.

Hamas juga menyatakan kesiapannya untuk membebaskan seluruh sandera Israel yang masih hidup serta menyerahkan jenazah yang telah meninggal sesuai dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Gerakan itu juga akan berpartisipasi dalam pembahasan masa depan Jalur Gaza dalam kerangka struktur Palestina yang lebih luas.

Pada 29 September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Rencana tersebut mencakup seruan untuk gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Rencana itu juga menetapkan bahwa Hamas dan faksi lainnya harus melepaskan peran mereka dalam pemerintahan Gaza, yang selanjutnya akan diserahkan kepada “komite teknokrat Palestina non-politik” di bawah pengawasan dewan internasional yang dipimpin oleh Trump.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Usai Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Kunjungi Presiden Prabowo 2 Jam

4 Oktober 2025, 19:42

Jokowi Prabowo — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, Aktual.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Presiden ke-8 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).

Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammaf Fitriansyah mengonfirmasi pertemuan itu. Dia menyebut pertemuannya telah dilakukan selama dua jam.

“Sudah selesai tadi (pertemuannya),” kata Kompol Syarif dikutip dari detiknews.

“Dari jam 13.00, hampir 2 jam (bertemu),” ujarnya.

Tak ada informasi lebih lanjut terkait isi pertemuan tersebut. Syarif juga belum mengungkapkannya.

Dia hanya mengatakan jokowi langsung melanjutkan agendanya usai bertemu Prabowo.

“Lanjut agenda selanjutnya,” tuturnya.

Kabar ini juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengatakan Presiden Prabowo bertemu dengan Jokowi sebelum Kepala Negara melakukan pertemuan silaturahmi dengan sejumlah tokoh yang memiliki jasa kepada bangsa dan negara di lokasi yang sama.

“Iya sebelumnya (bertemu Jokowi),” kata Sjafrie kepada wartawan di Monas, Jakarta, Sabtu petang.

Sjafrie mengatakan, selain bertemu dengan Jokowi, Prabowo juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa di Kertanegara.

Sjafrie mengatakan dirinya juga turut hadir dalam pertemuan di kediaman Presiden tersebut. “Iya (ke Kertanegara),” ucapnya.

Kunjungan yang dilakukan Jokowi ke Presiden Prabowo ini tak lama usai ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu memunculkan wacana Prabowo-Gibran 2 Periode.

Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.

“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Aktual.com

Wasekjen Nasdem : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Kunjungi Presiden Prabowo, Jokowi Dinilai Minta Suaka Politik

Aktivis Sumud Tegaskan Agenda Mereka Legal dan Dilindungi Internasional

Presiden Prabowo Sebut Pemimpin Tidak Harus dari Senior

Mesir Jadi Tuan Rumah Delegasi Israel – Hamas

Usai Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Kunjungi Presiden Prabowo 2 Jam

Berita Lain

Produksi Tebu Naik, Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Putih Tahun Depan