30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 335

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Jakarta, aktual.com – Polemik pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kembali memanas. Setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil siap membeli stok tambahan dengan skema impor melalui Pertamina, kini muncul penolakan tegas dari seluruh operator swasta.

Penolakan ini dipicu kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dianggap tidak sesuai spesifikasi standar operasional SPBU swasta. BBM tersebut diketahui memiliki kandungan etanol sekitar 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga memalukan secara politis bagi Bahlil Lahadalia.

“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Uchok, kesalahan ada pada langkah Bahlil sendiri yang terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu.

“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak melakukan cek and ricek terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan bahwa kandungan etanol memang terdapat dalam produk Pertamina. Namun menurutnya, hal itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Kontennya itu ada kandungan etanol. Secara regulasi diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20 persen. Sedangkan dalam produk Pertamina hanya 3,5 persen,” ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta.

Meski demikian, SPBU swasta menolak karena beranggapan kandungan etanol, sekecil apapun, bisa memengaruhi kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi kewajiban pembelian.

Polemik ini menempatkan Menteri Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia berupaya mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta untuk mengamankan stok energi nasional. Namun di sisi lain, justru muncul resistensi keras akibat isu kualitas BBM yang diproduksi di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.

Hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM tersebut. Namun penolakan kompak dari para operator swasta diprediksi akan semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Kaitan Dugaan Keterlibatan Abdul Halim Iskandar, La Nyalla, dan Khofifah dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Pemprov Jatim

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, Aktual.com – KPK menjelaskan keterkaitan anggota DPR RI sekaligus mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

“Untuk mantan Menteri Desa, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut, sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir (pokok pikiran, red.) ini, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Sementara untuk La Nyalla, Asep menjelaskan yang bersangkutan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.

“Jadi, (dana hibah, red.) ada yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Jadi, beberapa dinas itu dititipkan (dana hibah, red.) makanya terhadap dinas-dinas tersebut kami memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” jelasnya.

Untuk Khofifah, Asep menjelaskan terkait asal mula dana pokir yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif dan bagaimana pembagiannya, persentasenya, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka adalah:

Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

  1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
  2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
  3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
  4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

  1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
  2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
  3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
  4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
  5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
  6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
  7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)
  8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
  9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
  10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
  11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
  12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
  13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
  14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
  15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
  16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
  17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Niaga Gula demi Lindungi Petani

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, saat kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur, Jumat (2/10/2025). Aktual/DOK DPR RI

Surabaya, aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyoroti carut-marut tata niaga gula nasional yang dinilai merugikan petani tebu. Menurutnya, kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industri, menekan harga gula lokal, serta membuat petani kehilangan keuntungan yang layak.

“Kalau menurut saya, itu karena tata niaga dari petani sampai ke pabrikan terlalu banyak. Apa alurnya? Sehingga ada kenaikan harga. Pas waktu mau dijual, harganya sudah tinggi dan tidak sanggup bersaing di pasar lokal. Mau tidak mau akhirnya cari impor. Nah, ini yang membuat kita terpaksa impor,” ujar Rizal saat kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur, Jumat (2/10/2025).

Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI berkomitmen mendorong solusi konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Salah satunya dengan memperkuat sinergi BUMN sektor perkebunan, seperti PTPN III dan PT Rajawali, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Rizal juga meminta agar pemerintah memberi tenggat waktu yang jelas dalam perbaikan tata niaga gula. “Kami dari Komisi VI akan mendukung. Kirimkan saja usulan ke kami, nanti akan kami teruskan kepada instansi terkait. Kasih waktu deadline 6 bulan harus ada hasilnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan, Jawa Timur sebagai sentra perkebunan tebu yang menyumbang lebih dari 50% produksi nasional seharusnya bisa menjadi basis swasembada gula. Namun faktanya, kondisi saat ini justru berbanding terbalik. “Zaman Belanda, dengan areal yang setengahnya saja bisa swasembada 2,6 juta ton. Sekarang lahan lebih luas, tapi justru tidak mampu. Ini jelas ada masalah. Jangan sampai petani terus jadi korban,” ujarnya.

Lebih jauh, Rizal menambahkan bahwa DPR akan terus mengawal komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor gula. “Kalau memang ada kesempatan, kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan persoalan. Tadi disebutkan, tahun depan insya Allah tidak ada impor gula. Kita lihat nanti, semoga benar-benar terwujud. Karena gula ini sangat penting. Jangan sampai ada lagi teriakan dari petani tebu,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, pada tahun 2025 kuota impor gula rafinasi ditetapkan sebesar 3,4 juta ton, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hingga kuartal III 2025, izin impor yang telah masuk justru mencapai 4,1 juta ton, dengan 200 ribu ton sisanya ditahan sementara.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor 308.780 ton gula pada Januari 2025 dengan nilai USD 162,8 juta (Rp2,6 triliun). Mayoritas berupa gula mentah dan gula kristal rafinasi (GKR) yang seharusnya hanya diproses untuk kebutuhan industri, namun di lapangan sebagian bocor ke pasar rumah tangga dan bersaing langsung dengan gula lokal.

Dari sisi produksi, nasional masih jauh dari kebutuhan. Pada 2024, produksi dalam negeri hanya mencapai 2,46 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 6,5 juta ton. Artinya, Indonesia defisit rata-rata 4 juta ton per tahun. Bank Indonesia mencatat, dalam satu dekade terakhir defisit produksi gula mencapai 63 persen. Tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota impor GKR sebesar 3,44 juta ton, dengan realisasi hingga September mencapai 2 juta ton.

MBG Selamatkan Hidup Ibu Tunggal Hamil di Tangsel, Sedih Dengar Pihak Minta Program Disetop

Maria Sudilaksana Mega (42), relawan di SPPG Khusus Tangerang Selatan. Aktual/HO

Tangerang Selatan, aktual.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tak hanya memberi gizi untuk anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penopang ekonomi ribuan pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu dirasakan Maria Sudilaksana Mega (42), relawan di SPPG Khusus Tangerang Selatan. Ibu tunggal dua anak yang kini hamil enam bulan itu mengaku hidupnya sangat terbantu dengan adanya MBG, apalagi sejak berpisah dengan suaminya tujuh bulan lalu.

“Sedih lah saya. Saya enggak tahu mau kerja di mana lagi untuk menghidupi anak-anak saya. Mana saya baru saja berpisah dengan suami saya tujuh bulan lalu dan baru tahu kalau ternyata saya hamil,” ucapnya saat ditemui di kawasan Tangsel pekan ini.

Sehari-hari, Mega bertugas sebagai juru racik, yakni menyiapkan bahan makanan dan bumbu sebelum diolah oleh juru masak. Ia bekerja bersama 46 orang lainnya di dapur MBG Tangerang Selatan yang setiap hari memproduksi 3.300 porsi makanan untuk anak sekolah. Tugas-tugas di dapur itu terbagi mulai dari kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, tim persiapan, juru masak, tim pemorsian, pengemasan, distribusi, hingga pencuci ompreng.

Mega mengaku sempat khawatir pekerjaannya akan terhenti setelah pihak dapur tahu dirinya hamil. Namun, pengelola tetap memperbolehkannya bekerja dengan jadwal shift yang lebih ringan. “Pas saya hamil, saya selalu masuk shift siang (13.00–21.00 WIB),” ujarnya.

Lewat program ini, Mega mengaku sangat terbantu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. “Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Mega juga merasa bangga bisa ikut menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak, termasuk anaknya sendiri yang kini duduk di kelas 4 SD. “Saya bangga dikasih amanat untuk bekerja di sini. Kepada Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih sudah memberikan makanan bergizi untuk anak-anak saya, juga anak-anak lainnya,” ujarnya.

Menanggapi desakan agar MBG dihentikan sementara akibat sejumlah insiden keamanan pangan, Mega tegas menolak. Baginya, program ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan penyelamat hidup.

Bahkan, ia selalu berpesan kepada anak-anaknya agar menghargai setiap makanan yang mereka terima. “Saya bilang, tolong hargai ibumu dan orang-orang yang sudah masakin kamu. Mereka bekerja dari jam satu malam. Jadi habiskan makanannya. Kalau ada yang enggak suka, bawa pulang. Jangan pernah sia-siakan makanan,” pungkas Mega.

11 Kapal Berlayar ke Gaza Tantang Blokade Israel

Ilustrasi -- Kapal-kapal yang ikut terlibat dalam Global Sumud Flotilla untuk Gaza, Palestina. (ANTARA)
Ilustrasi -- Kapal-kapal yang ikut terlibat dalam Global Sumud Flotilla untuk Gaza, Palestina. (ANTARA)

Istanbul, aktual.com – Organisasi internasional Freedom Flotilla Coalition (FFC) pada Kamis (2/10) mengumumkan bahwa 11 kapal sedang berlayar menuju Jalur Gaza untuk menantang blokade Israel yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam pernyataannya, FFC mengatakan dua kapal yang mengibarkan bendera Italia dan Prancis telah berangkat dari Otranto, Italia, pada 25 September, dan kemudian bergabung dengan kapal Conscience pada 30 September.

Organisasi itu menyatakan kapal-kapal tersebut diperkirakan akan bertemu dengan konvoi lain yang terdiri dari delapan kapal lainnya, bernama “Thousand Madleens to Gaza”, dalam hitungan jam. Kedua kelompok ini akan membentuk konvoi gabungan yang terdiri dari 11 kapal menuju Gaza.

Menurut koalisi tersebut, sekitar 100 orang berada di atas kapal-kapal itu, yang saat ini berada di lepas pantai Kreta.

FFC, yang didirikan pada tahun 2008, telah meluncurkan puluhan misi yang bertujuan untuk mengirimkan bantuan dan menarik perhatian global terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang dikepung Israel.

Konvoi baru ini terjadi satu hari setelah pasukan laut Israel menyerang dan menyita 42 kapal yang sedang berlayar menuju Gaza dalam upaya menantang blokade Israel, serta menahan lebih dari 450 aktivis di dalamnya.

Israel, sebagai kekuatan pendudukan, sebelumnya telah beberapa kali menyerang kapal-kapal yang menuju Gaza, menyita muatan bantuan mereka, dan mendeportasi para aktivis yang terlibat.

Israel telah mempertahankan blokade atas Gaza—rumah bagi hampir 2,4 juta jiwa—selama hampir 18 tahun, dan memperketat pengepungan tersebut pada Maret ketika Israel menutup seluruh perbatasan serta memblokir pengiriman makanan dan obat-obatan, yang mendorong wilayah kantong tersebut ke ambang kelaparan.

Sejak Oktober 2023, pengeboman Israel telah menewaskan lebih dari 66.200 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

PBB dan kelompok hak asasi manusia berulang kali memperingatkan bahwa wilayah kantong ini semakin tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit yang menyebar dengan cepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Pembekuan TikTok Tidak Matikan Ekosistem UMKM

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Jakarta, aktual.com – Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.

Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.

“Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Dave di Jakarta, Jumat (3/10).

Di sisi lain, dia tetap mendukung langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan hukum nasional, terkait dugaan monetisasi fitur live streaming di aplikasi itu yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.

Dia pun mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk memberikan akses data yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

“Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

Menurut dia, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional dan bertanggung jawab atas konten serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem mereka.

“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital di Indonesia semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok atas ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain