28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 355

Kapolri Lakukan Rotasi 60 Perwira, Irjen Yuda Gustawan Ditunjuk Jadi Kabaintelkam

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.

Jakarta, aktual.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan di tubuh Polri. Kebijakan mutasi ini disebut sebagai langkah penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

“Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan ke depannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (26/9/2025).

Mutasi tersebut tercantum dalam surat telegram nomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Total ada 60 perwira Polri yang bergeser jabatan.

Dalam keputusan itu, Irjen Yuda Gustawan ditunjuk menjadi Kabaintelkam Polri, sementara Brigjen Nanang Rudi Supriatna dipercaya naik jabatan menjadi Wakabaintelkam Polri.

Pergantian pucuk pimpinan juga dilakukan di Korps Brimob Polri. Irjen Ramdani Hidayat kini resmi menjabat sebagai Dankorbrimob Polri menggantikan Komjen Imam Widodo. Adapun jabatan Wadankorbrimob diisi oleh Brigjen Reza Arief Dewanto.

Perubahan serupa turut menyentuh jajaran Pasukan Gegana dan Satuan Intel Brimob. Beberapa posisi strategis yang dirotasi antara lain:

Kombes Mulyadi sebagai Danpasgegana;

Kombes Mokhamad Alfian Hidayat sebagai Dansatintel Brimob;

Kombes Ronny Suseno sebagai Dansatjibom Pasgegana.

Trunoyudo menegaskan bahwa setiap mutasi dilakukan dengan pertimbangan matang berdasarkan analisis kebutuhan organisasi. “Polri senantiasa melakukan pengembangan terhadap personel dan sesuai kebutuhan organisasi, Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, Operasional, pelayanan serta pengawasan untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Empat Kapolda Diganti, Komposisi Direktur Bareskrim Ikut Berubah

Kapolri melakukan rotasi besar di jajaran perwira tinggi dan menengah Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Mutasi kali ini menyentuh empat kursi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) sekaligus mengubah komposisi direktorat strategis di Bareskrim Polri.

Irjen Pol Helmy Santika yang sebelumnya menjabat Kapolda Lampung dimutasi menjadi Pati Itwasum Polri, dan posisinya digantikan Brigjen Pol Helfi Assegaf yang sebelumnya menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Di Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono digeser menjadi Pati Bareskrim Polri dan jabatan Kapolda Sulsel kini dipegang Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro yang sebelumnya Dirtipidum Bareskrim Polri.

Pergantian juga terjadi di Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana Irjen Pol Drs. Hendro Pandowo dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri, sementara kursinya diisi Irjen Pol Dr. Viktor Theodorus Sihombing yang sebelumnya Kadivkum Polri.

Pada saat yang sama, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho yang sebelumnya Kapolda Sulteng dipromosikan menjadi Kadivkum Polri, dan jabatannya kini ditempati Irjen Pol Dr. Endi Sutendi yang sebelumnya menjabat Waastamaops Kapolri.

Selain pergantian Kapolda, rotasi juga menyentuh jajaran direktorat utama Bareskrim Polri. Brigjen Pol Nunung Syaifuddin yang sebelumnya menjabat Dirtipidter Bareskrim kini dipercaya sebagai Wakabareskrim Polri, sementara posisinya digantikan Brigjen Pol Moh. Irhamni yang sebelumnya merupakan Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di PPATK.

Kursi Dirtipideksus kini ditempati Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, menggantikan Brigjen Pol Helfi Assegaf yang naik menjadi Kapolda Lampung.

Sedangkan jabatan Dirtipidum kini dipegang Kombes Pol Wira Satya Triputra, menggantikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro yang dipercaya memimpin Polda Sulsel.

Pergantian di Bareskrim ini berdampak domino pada Polda Metro Jaya. Jabatan Dirreskrimsus kini diisi Kombes Pol Edy Suranta Sitepu yang sebelumnya Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri, sementara posisi Dirreskrimum (Ps) dipercayakan kepada Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin yang sebelumnya bertugas di Divpropam Polri.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Glory Mahasiswi AS Jadi Korban Doxing hingga Ancaman Pembunuhan, Sayangkan Rumor Soal Hotel hingga Briefing

Diaspora Indonesia di AS Glory Lamria( Antara)

Jakarta, aktual.com – Mahasiswi Indonesia di AS yang sempat diwawancarai media massa di sela kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke New York, Glory Lamria, meluruskan pemberitaan yang ramai di media sosial. Ia mengaku menjadi korban doxing, ujaran kebencian, bahkan ancaman pembunuhan akibat kabar yang tidak benar.

“Terkait postingan Big Alpha yang misleading, saya perlu meluruskan beberapa hal,” ujar Glory dalam pernyataannya Rabu (24/9) yang diposting akun homeless media Big Alpha, akun yang menyebarkan rumor itu.

Glory menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dibriefing pihak pemerintah untuk berbicara di depan media.

“‘Saya sebagai mahasiswa dibriefing pemerintah untuk bicara di depan media’ – Salah. Wawancara itu terjadi spontan. Seorang jurnalis mendekati saya ketika saya berdiri bersama banyak orang di depan hotel. Tidak ada briefing. Pernyataan saya sepenuhnya pendapat pribadi, tidak mewakili pemerintah maupun pihak mana pun,” tegasnya.

Ia juga membantah isu bahwa hotel tempatnya menginap di New York ditanggung oleh pemerintah.

“‘Saya menginap di hotel tersebut dibiayai pemerintah’ – Salah. Foto yang beredar berasal dari akun Instagram pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan agenda pemerintah. Sampai saat ini, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun uang maupun fasilitas menginap sebagaimana diberitakan,” ujarnya.

Glory mengungkapkan bahwa pemberitaan sepihak memicu serangan pribadi yang serius.

“Akibat pemberitaan Big Alpha yang sepihak tersebut, saya mengalami doxing, hate speech, bahkan ancaman kematian. Semua itu berawal dari klaim yang tidak benar,” kata Glory.

Di akhir keterangannya, Glory mengajak masyarakat untuk berhati-hati menyikapi isu yang sedang ramai.

“Teman-teman boleh setuju atau tidak setuju dengan wawancara di media. Negara ini negara demokrasi. Namun, mari kita bersama-sama bijak: jangan biarkan isu ini dipelintir demi kepentingan tertentu yang justru merusak dan memecah belah persatuan bangsa,” tutupnya.

Postingan di akun Big Alpha yang menuduh Glory sudah hilang. Meski demikian tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf dari Big Alpha atas kasus ini.

IHSG Menguat Pagi Ini Sementara Rupiah Melemah

Petugas Bank sedang menyusun uang rupiah

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (26/9) pagi dibuka menguat 11,10 poin atau 0,14 persen ke posisi 8.051,76.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,84 poin atau 0,23 persen ke posisi 793,86.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan, Jumat, di Jakarta melemah sebesar 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.775 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.749 per dolar Amerika Serikat (AS).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Respon Penyebutan Nama Ahok di Kasus Dugaan Korupsi LNG

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri depan) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan depan) memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025). ANTARA/Rio Feisal.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri depan) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan depan) memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025). ANTARA/Rio Feisal.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penyebutan nama mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Pertamina tahun 2011–2021 sekaligus mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto.

“Harusnya disampaikannya ke penyidik,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Oleh sebab itu, Asep menduga Hari Karyuliarto menyampaikan pernyataan tersebut di luar ruang pemeriksaan agar diliput media.

“Akan tetapi, saya yakin juga ini sudah disampaikan. Kalau memang benar demikian, sudah disampaikan yang bersangkutan kepada penyidik pada saat diperiksa,” katanya.

Sebelumnya, pada 25 September 2025, Hari Karyuliarto saat berjalan memasuki Gedung Merah Putih KPK menyebut nama Ahok sebagai pihak yang juga bertanggung jawab di kasus tersebut.

“Untuk kasus LNG, saya minta Ahok dan Nicke (mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, red.) bertanggung jawab. Salam buat mereka berdua ya,” katanya.

Diketahui, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair tersebut pada 6 Juni 2022.

Pada 19 September 2023, KPK menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto.

KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gubernur Riau Keluarkan Surat Peringatan Dini ke Seluruh Bupati dan Walikota

Pekanbaru, Aktual.com – Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah mengeluarkan surat peringatan dini bencana kepada seluruh bupati dan wali kota di Riau. Peringatan ini bukan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor seiring dengan masuknya musim hujan. Surat peringatan tersebut diterbitkan pada 20 September 2025 sebagai langkah antisipasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Afrizal, mengonfirmasi bahwa surat ini bertujuan sebagai peringatan awal.

“Surat peringatan dini dikirim Pak Gubernur sebagai warning terkait potensi bencana hidrometeorologi basah. Ada banjir, tanah longsor, dan sejenisnya, agar kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah antisipasi,” terang Edy pada Rabu (24/9/2025).

Dalam suratnya, Gubernur Wahid juga mencantumkan prospek cuaca yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi, terutama di wilayah yang rentan terhadap banjir dan pergerakan tanah. Dengan adanya data dari BMKG, langkah-langkah penanganan dapat disiapkan lebih matang.

Untuk itu, para bupati dan wali kota diminta untuk segera mengambil langkah konkret. Di antaranya memastikan penyebaran informasi prediksi cuaca kepada masyarakat, membangun koordinasi antarinstansi terkait, serta melakukan sosialisasi kepada warga di daerah rawan bencana. Persiapan ini sangat penting untuk mengurangi dampak kerugian sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepala daerah untuk menyiapkan skenario terburuk, termasuk kemungkinan penetapan status darurat bencana dan pendirian pos penanganan darurat. Koordinasi intensif dengan BPBD Riau juga menjadi bagian penting dari instruksi ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif.

Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir dan longsor di Riau meliputi Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Fokus penanganan di wilayah-wilayah ini diharapkan dapat mencegah kerugian besar dan melindungi keselamatan warga.

Edy Afrizal menjelaskan bahwa surat peringatan dini ini merupakan upaya proaktif pemerintah provinsi untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh stakeholder. Tujuannya agar setiap bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat, serta mencegah dampak yang lebih parah.

Meskipun fokus kini beralih ke ancaman hidrometeorologi, Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Riau masih belum berakhir dan akan berlaku hingga 30 November 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Riau saat ini berada dalam masa peralihan cuaca dan menghadapi potensi bencana ganda yang memerlukan perhatian serius.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain