28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 356

Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/09/2025). Aktual/DOK DPR RI

Bandung Barat, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat.

Insiden tersebut terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni di Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, yang menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah penerima layanan.

Cucun menegaskan, pengawasan ini bersifat mendesak agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujarnya saat meninjau langsung dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor yang menjadi titik penanganan korban keracunan, di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/09/2025).

Menurut Politisi Fraksi PKB ini, DPR ingin memastikan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.

Ia menambahkan, untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.

DPR juga mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.

Selain itu, DPR menilai penting dibentuk forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Forum ini diharapkan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap jalannya program MBG.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan semua pihak yang sigap melakukan tanggap darurat. “Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” tutupnya.

Aksi Teaterikal Ketua KPU RI Dikerangkeng Genk Solo

Jakarta, aktual.com – Sekelompok pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), menggelar aksi unjuk rasa dengan konsep teaterikal.

Aksi tersebut dilakukan di Depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (25/9).

Nampak, massa aksi yang berjumlah belasan orang itu membawa sejumlah poster dan sebuah spanduk berisi tuntutan. Poster yang dibawa antara lain bertuliskan “Ketua KPU RI=Genk Solo”.

Selain itu, juga digelar aksi teaterikal dua peserta aksi yang berperan sebagai KPU RI dan Genk Solo. Seorang yang berperan sebagai KPU RI nampak diikat lehernya, dan ditarik oleh seseorang yang berperan sebagai Genk Solo.

Koordinator Lapangan AMPD, Riko Robi menyatakan, aksi yang dilakukan kelompoknya siang hari tadi sebagai bentuk kritik terhadap KPU RI atas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan.

“KPU RI mengeluarkan Keputusan 731/2025, yang isinya membatasi akses publik terhadap dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres),” ujar Riko.

“Hingga, penggunaan fasilitas mewah berupa penyewaan jet pribadi dan helikopter oleh jajaran pimpinan KPU,” sambungnya.

Riko mengatakan, kebijakan-kebijakan KPU RI tersebut menunjukkan adanya praktik yang tidak hanya mencederai moralitas publik, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi.

Karena dia menduga, soal penutupan akses data capres-cawapres mengindikasikan adanya praktik menutup-nutupi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya yang kini menjadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Fenomena ini menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap independensi penyelenggara pemilu. Padahal, legitimasi demokrasi hanya dapat berdiri kokoh apabila penyelenggaranya bersih dari kepentingan politik,” tambahnya.

Adapun spanduk yang berisi tuntutan AMPD memuat 5 poin, yang di antaranya meliputi:

1. Mendesak DKPP RI segera memeriksa dan mengadili Ketua, Anggota, serta Sekjen KPU RI atas dugaan pelanggaran etik yang merusak marwah lembaga penyelenggara pemilu.

2. Menuntut Ketua dan Anggota KPU RI mundur dari jabatannya, karena telah menimbulkan kegaduhan publik dan terindikasi berupaya menutupi data Wapres Gibran dari masyarakat.

3. Mendesak KPU RI untuk mengembalikan komitmen pada asas jujur, adil, dan transparan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

4. Meminta Presiden RI dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu, guna memastikan KPU tetap netral dan profesional.

5. Mendorong KPK untuk menelusuri harta kekayaan Ketua, Anggota, dan Sekjen KPU RI, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prihatin Banyak Kasus Anak Keracunan, HNW Dukung Evaluasi untuk Sukseskan MBG dan Lindungi Anak

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar anak-anak terlindungi dari kasus keracunan. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang antara lain bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat prihatin dengan masih terjadinya keracunan pada anak-anak peserta MBG. Karenanya, untuk menyukseskan tujuan mulia program MBG, HNW, sapaan akrabnya, mendukung usulan berbagai pihak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini disampaikan setelah berulangnya kasus keracunan ribuan siswa di berbagai daerah yang menerima program MBG. Usulan untuk perbaikan dan/atau evaluasi menyeluruh itu disampaikan oleh masyarakat yang menemui HNW, para orang tua siswa yang khawatir kejadian tersebut menimpa anaknya, bahkan juga oleh ICW maupun pimpinan DPR.

Tujuan MBG dan Tantangan di Lapangan

Dirinya menyebut, kondisi terus terjadinya keracunan makanan ini jelas bertentangan dengan tujuan mulia MBG untuk menyehatkan anak dengan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa sebagaimana menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo.

“Sesuai perintah Konstitusi untuk melindungi semua anak bangsa, maka anak-anak adalah pihak yang paling berhak atas perlindungan negara. Namun disayangkan sekali, ribuan anak justru menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi makanan MBG yang sebagiannya bermasalah,” ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (24/9).

“Karena menyangkut kepercayaan publik dari APBN untuk MBG yang nilainya untuk tahun anggaran 2025 ini sebesar Rp71 triliun dan naik hingga Rp335 triliun untuk tahun 2026, juga terkait anak-anak generasi Z maupun Alpha yang juga masa depan generasi penerus bangsa, maka pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.

“Pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal, dan akuntabel. Agar berhentilah kasus keracunan itu, dan sukseslah program MBG sebagaimana diprogramkan semula,” tegasnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Komisi VIII ini menegaskan bahwa UUD NRI 1945 Pasal 28B Ayat 2 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan mereka.

Data Kasus Keracunan

Karena itu, berulangnya kasus keracunan yang dialami anak sekolah jelas tidak sesuai dengan spirit pemenuhan hak asasi anak dan berpotensi besar menggagalkan program MBG yang bertujuan baik ini, sehingga harus segera dihadirkan koreksi dan perbaikan. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025 telah terjadi 6.452 kasus keracunan anak setelah menerima MBG.

Bahkan ada daerah yang sampai menetapkan kasus keracunan MBG sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti di Kabupaten Bandung Barat, karena keracunan yang terjadi serentak dan secara massal.

“Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo. Semestinya program positif seperti MBG itu bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Evaluasi Menyeluruh sebagai Solusi

Untuk itu, Hidayat meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan keamanan dan kehalalan makanan MBG, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG mulai dari proses produksi di dapur (SPPG), proses distribusi, hingga penyajian kepada anak-anak di sekolah.

“Agar tak ada lagi anak-anak yang jadi korban keracunan sesudah mengonsumsi MBG, dan agar sukseslah program MBG yang bertujuan baik ini, saya mendukung aspirasi agar pemerintah mengevaluasi program MBG secara komprehensif dan transparan,” jelasnya.

“Sehingga program MBG kembali ke jalur yang baik dan benar sebagaimana visi awalnya, yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tentu hal itu hanya bisa tercapai jika anak-anak selamat dari keracunan dan tumbuh sehat dengan tercukupi kebutuhan gizinya, yang salah satunya diupayakan dengan hadirnya program MBG tapi yang tidak bermasalah,” pungkasnya.

BGN Pastikan Proses Pemeriksaan Sampel Menu MBG Sebelum Didistribusikan

Ilustrasi - Petugas saat menyajikan menu makan bergizi gratis di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yanga ada di Kabupaten Tangerang. ANTARA/HO-Polresta Tangerang
Ilustrasi - Petugas saat menyajikan menu makan bergizi gratis di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yanga ada di Kabupaten Tangerang. ANTARA/HO-Polresta Tangerang

Kabupaten Tangerang, aktual.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sampel menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tangerang Priyo di Tangerang, Kamis (25/9), mengatakan pengecekan sampel menu MBG ini dilakukan sebagai antisipasi adanya makanan tak layak konsumsi.

“Kita setiap hari ada sampel menu untuk disimpan dari kita (untuk dicek). Bilamana ada kasus keracunan bisa dicek dari sampel itu,” katanya.

Ia menerangkan tim BGN sebagai pengawas melakukan monitoring secara ketat untuk memastikan keamanan dari menu MBG tersebut sebelum dilakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima.

Dimana, katanya, pemeriksaan kebersihan hingga kandungan gizi pada makanan itu dilakukan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Dari dapur kita bener cek, mulai dari pengolahannya, dari penerimaan bahan bakunya dan kebersihan bahan bakunya harus diperhatikan, jangan sampai lalai,” katanya.

Ia mengatakan tim pengawas juga saat ini telah menekankan kepada jajaran satuan pelayanan pemenuhan gizi agar bisa memperbaiki dan memperketat pola memasak sesuai standar yang berlaku.

“Untuk pastinya kita sudah ada beberapa SPPG yang sudah ada sertifikat layak higenis dan sanitasi. Pastinya ada program dari BGN dan Dinkes untuk pembuat itu,” ujarnya.

Dalam merespons banyaknya kasus keracunan dari MBG di beberapa daerah, pihaknya mengimbau kepada para guru maupun penerima manfaat untuk segera melaporkan ke pihaknya agar ketika ditemukan makanan tidak layak konsumsi jajaran pengelola SPPG dapat segera melakukan penanganan dan mengganti menu makan yang aman dan layak.

“Bilamana ada menu yang kurang baik jangan dikonsumsi, diimbau ke guru piket yang menerima di hari itu agar tidak dikonsumsi bila menu yang disajikan kurang baik, langsung infokan ke dapur,” tuturnya.

Priyo menambahkan untuk jumlah SPPG yang tercatat beroperasi di Kabupaten Tangerang sebanyak 90 unit dapur. Sementara berdasarkan data Dinas Pendidikan, penerima manfaat MBG sebanyak 479.317 siswa dari jenjang SD dan SMP swasta maupun negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026

Umat Islam melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah pada Sabtu (1/3). Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hiijriah yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut tercantum dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) edisi terbaru.

Keputusan ini didasarkan pada hasil peninjauan ulang Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terhadap data astronomis global serta validasi parameter KHGT. Ketetapan baru ini berbeda dengan versi kalender cetak sebelumnya yang menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026.

“1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi,” bunyi Maklumat No.01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dan Penjelasan Ilmiahnya, seperti dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Kamis (25/9/2025).

Dalam prosesnya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berkoordinasi dengan otoritas Turki, Diyanet, serta lembaga Fiqh Council of North America (FCNA) yang sama-sama menggunakan parameter KHGT. Selain itu, verifikasi juga dilakukan dengan perangkat lunak HisabMu.

“Koreksi ini dilakukan dalam rangka menjaga akurasi ilmiah, integritas keilmuan, serta komitmen terhadap prinsip kebenaran dan konsistensi dalam penetapan waktu ibadah,” jelas Majelis Tarjih dan Tajdid dalam maklumat yang dikeluarkan pada 22 Juli 2025.

Jadwal Puasa Ramadan 2026 Muhammadiyah

Berdasarkan koreksi KHGT, berikut jadwal lengkap puasa Ramadan 1447 H:

  • 1 Ramadan 1447 H: 18 Februari 2026
  • 2 Ramadan 1447 H: 19 Februari 2026
  • 3 Ramadan 1447 H: 20 Februari 2026
  • 4 Ramadan 1447 H: 21 Februari 2026
  • 5 Ramadan 1447 H: 22 Februari 2026
  • 6 Ramadan 1447 H: 23 Februari 2026
  • 7 Ramadan 1447 H: 24 Februari 2026
  • 8 Ramadan 1447 H: 25 Februari 2026
  • 9 Ramadan 1447 H: 26 Februari 2026
  • 10 Ramadan 1447 H: 27 Februari 2026
  • 11 Ramadan 1447 H: 28 Februari 2026
  • 12 Ramadan 1447 H: 1 Maret 2026
  • 13 Ramadan 1447 H: 2 Maret 2026
  • 14 Ramadan 1447 H: 3 Maret 2026
  • 15 Ramadan 1447 H: 4 Maret 2026
  • 16 Ramadan 1447 H: 5 Maret 2026
  • 17 Ramadan 1447 H: 6 Maret 2026
  • 18 Ramadan 1447 H: 7 Maret 2026
  • 19 Ramadan 1447 H: 8 Maret 2026
  • 20 Ramadan 1447 H: 9 Maret 2026
  • 21 Ramadan 1447 H: 10 Maret 2026
  • 22 Ramadan 1447 H: 11 Maret 2026
  • 23 Ramadan 1447 H: 12 Maret 2026
  • 24 Ramadan 1447 H: 13 Maret 2026
  • 25 Ramadan 1447 H: 14 Maret 2026
  • 26 Ramadan 1447 H: 15 Maret 2026
  • 27 Ramadan 1447 H: 16 Maret 2026
  • 28 Ramadan 1447 H: 17 Maret 2026
  • 29 Ramadan 1447 H: 18 Maret 2026
  • 30 Ramadan 1447 H: 19 Maret 2026

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pengamat Sebut Jokowi Siapkan Peran King Maker Pilpres 2029 Lewat Dukungan Dini Prabowo–Gibran

Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).
Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

Jakarta, aktual.com — Dukungan dini yang disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo kepada pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin dua periode dinilai sebagai langkah politik strategis, bukan sekadar loyalitas. Pengamat menilai, langkah ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk menyiapkan peran sebagai king maker dalam peta politik nasional menuju Pilpres 2029.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, mengatakan bahwa Jokowi tengah membangun kembali kekuatan politiknya pasca-purna tugas sebagai presiden, dan dukungan tersebut merupakan sinyal kepada berbagai pihak bahwa dirinya masih memiliki pengaruh politik yang signifikan.

“Secara struktur formal, Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi secara pengaruh, ia jelas tidak ingin kehilangan kendali. Dukungan dua periode kepada Prabowo–Gibran adalah pesan simbolik bahwa Jokowi masih punya basis massa yang loyal dan siap dimobilisasi,” ujarnya.

Berbeda dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masing-masing memiliki kendaraan politik berupa PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, Jokowi dinilai tidak memiliki kontrol struktural atas partai politik mana pun. Karena itu, menurut Iqbal, relawan menjadi satu-satunya instrumen kekuatan politik yang masih bisa ia manfaatkan.

“Relawan adalah aset politik utama Jokowi. Hari ini, kekuatan itu mulai dirapikan ulang sebagai basis politik alternatif, baik untuk menopang pemerintahan Prabowo–Gibran, maupun untuk menyiapkan skenario kekuasaan lain yang berada dalam orbit Jokowi,” jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, Jokowi tampaknya tengah menyiapkan fondasi pengaruh jangka panjang yang bisa menopang tidak hanya Gibran, tetapi juga tokoh-tokoh lain yang berpotensi ia orbitkan menjelang Pilpres 2029. Menurutnya, arah manuver ini menunjukkan bahwa Jokowi berusaha tetap menjadi aktor sentral dalam konfigurasi kekuasaan nasional meskipun tidak lagi berada di tampuk pemerintahan.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi pengaruh jangka panjang, bukan sekadar klaim dukungan sesaat. Jokowi tahu bahwa 2029 harus mulai disiapkan dari sekarang—baik untuk Gibran, maupun bagi tokoh-tokoh lain yang potensial di bawah kendalinya,” tambahnya.

Di sisi lain, deklarasi dua periode ini juga dinilai sebagai langkah taktis terhadap tekanan politik yang belakangan mengarah ke Jokowi dan keluarganya. Isu seputar keabsahan ijazah Jokowi maupun Gibran, hingga wacana pemakzulan, menjadi latar penting di balik konsolidasi ulang kekuatan loyalis.

“Dukungan dua periode ini bukan sekadar pernyataan politik, tetapi juga bisa dibaca sebagai manuver pertahanan. Ini sinyal bahwa Jokowi masih punya kekuatan tekan, sekaligus jaring pengaman politik jika eskalasi terhadap dirinya dan keluarganya terus berkembang,” tutup Iqbal.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain