Jakarta, Aktual.co — Kabar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ‘dekat’ dengan Partai Nasdem ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Meski mempersilahkan Ahok bergabung dengan partai mana saja, namun Fadli Zon tak bisa menutupi kekesalannya kepada Ahok.

“Oh silahkan aja. Dekat dengan siapapun, politik individual kan? Apalagi dia (Ahok) terkenal memang kuntut loncat,” kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (30/5).

Ahok memang sebelumnya pernah satu partai dengan Fadli Zon di Gerindra. Namun karena tidak sejalan, dan terancam dipecat, Ahok lebih dulu melayangkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Gerindra. Sebelum di Gerindra, Ahok juga pernah tercatat ‘berseragam’ kuning, warna khas Partai Golkar.

Jadi menurut Fadli Zon, jika kini Ahok ‘mesra’ dengan Nasdem demi Pilkada 2017, Fadli Zon tidak kaget dan hal itu menunjukkan konsistensi Ahok dalam urusan “kutu loncat.”

“Dia konsisten dong. Konsisten dengna kutu loncatnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, tidak mau disalahkan jika Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat mengikuti Pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Menurut Husni, bila Golkar dan PPP nanti tidak dapat ikut dalam Pilkada, itu disebabkan karena partai masing-masing yang tak juga menuntaskan konflik.

“Itu bukan salah penyelenggara (Pilkada) tapi karena mereka enggak mau menyelesaikan konflik,” kata Husni dalam diskusi bertema ‘Menghitung Problematika Pilkada Serentak’ di Jakarta, Sabtu (30/5)‎.

Husni mengingatkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika partai ingin mengikuti Pilkada serentak. Selain partai yang mengikuti Pemilu 2014, syarat lain yakni‎ sesuai UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa partai yang dapat mengajukan calon dalam pilkada adalah partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi. Partai peserta pilkada juga harus memenuhi syarat minimal 20 kursi di DPRD.

“Kalau mereka (Golkar dan PPP) tidak mau bergabung dengan partai lain, ya mereka tidak bisa ikut. Itu aturan undang-undang,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar secara bersamaan di sebelas  kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan terancam tidak terlaksana di beberapa daerah. Pasalnya, penyelenggara pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  mengeluhkan masalah anggaran di beberapa daerah tersebut. Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, hampir seluruh daerah yang akan melaksanakan pilkada mengeluhkan persoalan anggaran. Sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada adalah Gowa, Maros, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Soppeng, Selayar, dan Bulukumba.
“Semuanya mengeluhkan soal anggaran, khususnya di Kabupaten Selayar dan Barru bahkan terancam tidak bisa ikut pilkada 9 Desember mendatang,” kata Iqbal Latif, Sabtu (30/5). Iqbal latif berharap, pemerintah khususnya di daerah dan anggota legislatif segera memberikan perhatian khusus persoalan ini.“Kita berharap pemerintah daerah dan legislatif di daerah bisa berkoordinasi secepatnya dalam hal anggaran. Iqbal menjelaskan, struktur anggaran pilkada didominasi oleh honor penyelenggara. Ada sekitar 60 persen dari total anggaran pilkada dialokasikan untuk honor, selebihnya adalah sosialisasi dan logistik.
“Memang porsi anggaran pilkada banyak diserap di honorium penyelenggara,” jelasnya. Iqbal juga menyebutkan, anggaran pilkada pendanaannya selain berharap  dari APBD Pokok, pelaksana di daerah dalam hal ini KPU juga  mengajukan penambahan anggaran di APBD perubahan.

Artikel ini ditulis oleh: