Medan, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengatakan bahwa Mendagri sudah menerbitkan surat pemberhentian sementara (Penonaktifan) Wakil Bupati Nias Selatan (Nisel) Hukuasa Ndruru.
Hal itu terungkap dari Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprovsu Jimmy Pasaribu kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/5) siang.
“Jadi dengan surat (Pemberhentian)itu nanti, Pemprovsu akan secepatnya melakukan pemberhentian sementara Wakil Bupati Nias Selatan Hukuasa Ndruru,” ujar Jimmy.
Dijelaskan Jimmy, pihaknya telah melayangkan surat penonaktifan Hukuasa Ndruru dua pekan lalu. Selama dua minggu itu surat tersebut diproses di Kemendagri. Menurut standar operasional prosedur (SOP), katanya, maksimal surat tersebut akan diproses selama 14 hari.
“Makanya dengan adanya penerbitan surat penonaktifan itu, Pemprovsu akan secepatnya melakukan pemberhentian  Hukuasa Ndruru dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nisel,” tukasnya.
Pengajuan penonaktifan Hukuasa Ndruru sebagai Wakil Bupati Nisel, sambung Jimmy, dilakukan karena Hukuasa Ndruru diduga terindikasi kasus korupsi pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan.
Hukuasa Ndruru, didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan dugaan korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,9 miliar.
Informasi dihimpun, sidang penuntutan terhadap Hukuasa Ndruru yang dijadwalkan berlangsung kemarin, Rabu (28/5) di Pengadilan Negeri (PN) Medan akhirnya ditunda. Dikabarkan, penundaan disebabkan, Hukuasa Ndruru tengah menghadiri pengebumian kerabatnya yang meninggal dunia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap KPU dan akan melaporkannya ke DPR, Jumat (29/5) besok. 
“Termasuk didalamnya lembaga KPU yang menggunakan uang negara. Dan kalau itu yang diminta maka kami akan men-summary dan memberi highlight kembali kepada DPR. Sehingga apakah itu cukup, tapi ada juga permintaan untuk yang sifatnya kedepan,” ujar Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz di DPR, Jakarta, Kamis (28/5).
Harry menuturkan, BPK pernah melakukan audit terhadap kesiapan pemerintah menghadapi bencana.Pasalnya, bencana belum terjadi, uang belum tersedia, berapa kebutuhan uang, bagaimana sistem organisasi yang harus siap menghadapi bencana, apa jenis bencananya, dan lain sebagainya.
“Kira-kira begitu juga dengan KPU. Karena ini pilkada serentak 269 daerah akan melakukan pilkada serentak, apakah siap seluruh daerah. Apakah KPU siap, apakah polisi siap, dan lain-lain. Audit jenis apa yang mau dilakukan?” tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, keputusannya, besok sore akan dilakukan pertemuan teknis antara komisi II dan III.
“Yang dengan anggota kami, anggota BPK, anggota I pak Agung Firman dalam bentuk rapat konsultasi untuk mengetahui apa sesungguhnya sifat dan jenis audit yang diharapkan bisa kami lakukan,” ungkapnya.
Selain itu, ditanya terkait apakah permintaan DPR itu keseluruhan atau hanya pilkada saja. Harry menjelaskan, hal tersebut yang akan dibicarakan antara Komisi II, III, dan anggota I BPK.
Sementara, soal permintaan audit investigatif yang diajukan DPR, Harry menyebut semua juga akan dibicarakan besok.
“Kalau di surat yang masuk ke kami itu permintaannya audit kinerja. Tapi mungkin saja itu berubah setelah besok pertemuan,” katanya.
Terkait kendala teknis jika audit BPK diminta selesai satu bulan oleh DPR, Harry mengatakan tergantung permintaan.
“Nah makanya jadi disampaikan oleh anggota I tadi bahwa tergantung permintaannya. Kalau permintaannya ada 10, maka waktunya tidak mungkin satu minggu atau satu bulan. Mungkin barangkali perlu 6 bulan. Tapi kalau permintaannya dikecilkan jadi 5 poin, mungkin tiga bulan. Permintaannya dikecilkan jadi 3, mungkin 2 bulan. Permintaan satu ya mungkin sebulan bisa.”

Artikel ini ditulis oleh: