Jakarta, Aktual.co — Berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah 95 persen. Artinya penyidik Bareskrim, akan melengkapi berkas kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam.
Berkas Novel yang kini menjadi penyidik KPK itupun tak akan lama lagi dilimpahkan ke Kejaksaan.
“‎Berkas Novel itu sendiri ya masih dalam proses, tetapi sudah istilahnya 95 persen,”kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/5)
Namun Anton belum bisa memastikan, apakah berkas akan dilimpahkan tahap pertama ke kejaksaan sebelum praperadilan yang diajukan Novel Baswedan, diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Itu tidak bisa dikira-kira tergantung hasil koordinasi Polri dan Kejaksaan kan, bukan kejar target. Sudah sekitar 95 persen, sudah tinggal 5 persen lagi lah,”tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berpotensi dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait penetapan tersangkanya.
Hal itu menyusul keputusan majelis hakim praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka Hadi Poernomo oleh KPK.
“Kalau you challange di pengadilan bahwa KPK menetapkan seseorang tanpa bukti secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, konsekuensi terhadap itu adalah dalam UU KPK. Dia (KPK) bisa dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yanag mengalami atau korban dari penetapan (tersangka) itu,” kata Benny, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/5).
Terlebih, sambung politikus partai Demokrat itu, ada yang membedakan antara gugatan yang dilakukan mantan kepala BPK dengan gugatan tersangka lainnya dalam proses praperadilan.
“Jangan lupa, kalau saya tidak salah dalam kasus Hadi Poernomo beda dengan kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya berkaitan soal bukti, apakah sudah ada bukti atau tidak. Itu KPK tidak bisa menetapkan tersangka terhadap (dengan frasa) si A karena diduga tindak pidana pencurian dan lain-lain. Tidak bisa seperti itu,” ucap dia.
Sebab, lanjut dia, dalam penetapan seseorang sebagai tersangka institusi antirasuah itu harus memiliki dua alat bukti dalam satu perkara yang cukup.
“Untuk KPK absolutely bukti minimum dua dulu, karena itu wajib ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dua alat bukti itu tidak dapat dipersoalkan lagi, sedangkan soal lainnya itu akan dibuktikan dipengadilan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Manager Keuangan PT Media Karya Sentosa (PT MKS), Andiani mengaku diarahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membuat pernyataan, bahwasanya uang Rp 700 juta yang disita saat penangkapan Sudarmono dengan Abdur Rouf, adalah untuk Fuad Amin Imron.
Dia menjelaskan, setelah pengkapan itu dirinya langsung diperiksa oleh penyidik KPK. Saat itu dia ditanya perihal uang yang ikut disita.
Andiani pun menjawab kalau dirinya tidak mengetahui secara pasti, jika uang yang disita saat Operasi Tangkap Tangan di parkiran sebuah pasar swalayan di bilangan Cawang, Jakarta, merupakan bagian gratifikasi untun Fuad Amin Imron selaku Ketua DPRD Bangkalan, Madura.
“Setelah OTT saya dipanggil penyidik. Awalnya saya bilang saya tidak tahu persis uang itu untuk pak Fuad. Tapi menurut penyidik pada saat itu sudah jelas uang ini untuk pak Fuad, jadi nggak apa-apa kalau saya bilang untuk pak Fuad,” papar Andiani saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (28/5).
Mendengar pernyataan itu, Hakim Ketua Muhammad Muchlis pun langsung meminta Andiani untuk memperjelas pernyataannya. “Jadi keterangan saudara saksi yang benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau saat persidangan?” tegas Hakim Muchlis.
Menjawab pernyataan Hakim, Andiani pun langsung mempertegas pernyataannya. “Iya yang sesuai BAP benar. Karena kan saya orang awam. Jadi saya kira nggak jadi masalah,” jawab Andiani.
Seperti diketahui, Seperti diketahui, mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, didakwa telah menerima uang suap sekitar Rp 18,050 miliar secara bertahap dari PT MKS. Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan Fuad yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemberian uang tersebut dilakukan sejak Juni 2009 diketahui sebesar Rp 50 juta. Uang yang diberikan kemudian meningkat menjadi Rp 200 juta sejak 2011 dan kemudian meningkat kembali menjadi Rp 700 juta pada tahun 2014.
Adapun maksud diberikannya uang tersebut, karena Fuad selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (SD).
Selain itu Fuad juga telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd. terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.
Atas perbuatannya, Fuad disangka melanggar Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby