Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kali akan menggelar sidang praperadilan yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Jumat (29/5) besok.
Apakah dalam sidang besok pihak Polri akan hadir?
“Saya belum jelas untuk sidang praperadilan besok, nanti dikonfirmasi,”kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).
Jika pada persidangan sebelumnya Senin (25/5) kemarin pihak Polri tidak datang, maka Polri, kata Anton, selaku termohon akan datang.
“Mudah-mudahan tim Polri bisa datang,”pungkasnya.
Diketahui pada persidangan perdana Senin (25/5), Polri tidak hadir sehingga sidang praperadilan soal penahanan dan penggeledahan yang diajukan Novel, tersangka kasus ‎dugaan pidana penembakan tersangka pencurian sarang burung walet.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII Mohammad Suryo Alamy menegaskan sebagai pejabat negara, Menteri ESDM perlu menjaga etika dan dapat memisahkan fasilitas tersebut merupakan hak atau bukan.
“Dalam rapat-rapat memang biasanya lazim ada pelayanan tapi harus dilihat juga azaz kepantasannya,” ujar Suryo di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).
Menurutnya, KPK sebagai komisi antirusuah pun telah memiliki standar fasilitas yang dikatagorikan gratifikasi sehingga penggolongan jet pribadi ini dapat diserahkan langsung pada KPK. Berdasarkan Pasal 12B Ayat (1) UU 31/1999 juncto UU 20/ 2001 yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi, sambungan dalam penjelasan pasal itu, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Suryo mengatakan, Komisi VII yang menjadi mitra Kementerian ESDM pun menyatakan akan memanggil Sudirman dan meninta klarifikasi terhadap hal ini.
“Saya yakin minggu depan akan ditanya, tak hanya tentang ini tapi juga masalah mafia migas, dan kerusuhan pernyataannya ke Mantan Presiden SBY,” katanya.
Sudirman Said diketahui naik private jet yang dicarter dari Singapura-Medan-Singapura dan dibiayai Petral saat blusukan ke kantor Petral pada 9 Mei 2015. Pada Jumat sore, 8 Mei 2015, Sudirman tiba di Singapura bersama Faisal Basri selaku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Pada malam harinya, Sudirman dan Faisal dengan ditemani Direktur SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, dan Dirut Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba bertemu dengan Direktur Utama Petral di Hotel Four Season.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Kecelakaan maut truk masuk sungai terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tepatnya di Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, sekitar pukul 07.00 Wib, Kamis (28/5) pagi.
Tragis, sebanyak 17 pelajar terdiri dari 10 pelajar SMA dan 7 pelajar SMP yang merupakan warga Kecamatan Manduamas menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut itu. 5 pelajar lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat secara intensif.
Camat Manduamas Sehat Munthe yang dikonfirmasi Aktual.co menyebutkan, saat ini, para korban sudah dijemput dari puskemas oleh keluarga dan dibawa ke rumah duka.
“Itu korbannya, semua warga Kecamatan Manduamas. Tapi kejadian kecelakaan terjadi di Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung. (Korban) sudah, sudah dibawa ke rumah duka,” terang Sehat kepada Aktual.co dari balik seluler.
Kecelakaan itu dialami sebuah truk yang dimodifikasi sedemikian rupa dan digunakan sebagai bus pengangkut anak-anak sekolah dan karyawan sebuah perusahaan kelapa sawit, PT. SGSR.
“Itu sebenarnya truk, yang dimodifikasi untuk mengangkut anak-anak sekolah dan karyawan perusahaan itu (menyerupai bus-red). Tiap pagi memang bawa anak-anak. Karena kan, di desa itu yang ada sekolah SD, jadi yang SMP dan SMP sekolah ke pusat kecamatan,” tutur Sehat.
Terpisah, Kapolsek Manduamas, AKP Endah Iskandar menjelaskan, kecelakaan tragis itu bermula saat ban sebelah kanan bagian depan truk secara tiba-tiba terlepas.
Truk tak dapat dikendalikan oleh supir. Akibatnya, truk terbalik dan terjun ke dalam bekas galian parit perkebunan sawit PT.SGSR sedalam 3 meter. Galian parit itu disebutkan penuh air bercampur lumpur.
“Ya oleng, terbalik masuk ke dalam parit bekas galian tersebut. Sementara mungkin karena air bercampur lumpur. Korban saat di evakuasi berlumpur semua,” tutur Kapolsek Endah.
Jumlah korban, sempat simpang siur. Awalnya, korban diperkirakan mencapai 19 orang. 17 yang sudah berhasil di evakuasi dan 2 lagi masih pencarian. Sementara 5 korban lainnya mengalami luka berat. Belakangan diketahui, jumlah korban tewas hanya 17 orang.
“Yang positif 17 orang, 5 luka berat. Yang dua lagi simpang siur, posisi kan gak dikenal, yang mencari sepupunya,” terang Kapolsek.
Atas kecelakaan itu, pihak kepolisian telah menetapkan seorang tersangka, Rahmatdani. Yang merupakan supir truk pengangkut puluhan pelajar itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi XI DPR mengapresiasi pemerintah yang sudah memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan ekonomi negara bisa diatur dengan baik.
“Saya rasa, risiko fiskal di APBNP sudah diatur bagus, ritme dijaga, paling tinggal diatur lebih detil,” ujar Anggota Komisi XI Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).
Menurutnya, Pemerintah perlu mendorong realisasi belanja modal yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, lebih dari Rp290 triliun anggaran negara sudah siap keluar lewat kontrak-kontrak.
“Kalau masih kontrak, kan belum direalisasikan. Kalau bisa itu didorong segera dilaksanakan. Belanja rutin juga harus jadi pendorong. Karena harus diakui, kualitas pembangunan kita saat ini masih tergantung spending Pemerintah,” katanya.
Terkait pembiayaan defisit, Misbakhun mengingatkan agar pemerintah menghindarkan kemungkinan menggunakan fasilitas pinjaman yang terlalu mengikat. “Entah multilateral atau bilateral, kalau mendikte kita, itu tak boleh,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar Kementerian Keuangan membuat laporan lebih detil terkait pendapatan pajak negara dan hambatan-hambatannya.
Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengakui adanya potensi resiko fiskal dalam pelaksanaan APBN-P 2015. Sebab berdasarkan realisasi APBN-P 2015 per 22 Mei, terdapat penerimaan perpajakan yang berpotensi lebih rendah dari target. Selain itu, penyerapan belanja kementerian dan lembaga secara alamiah terealisasi kurang dari 100 persen.

Artikel ini ditulis oleh: