Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mendesak agar aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian ataupun KPK untuk segera memproses terkait adanya indikasi penerimaan gratifikasi oleh Menteri ESDM, Sudirman Said.
Hal itu menyusul penggunaan private jet untuk terbang dari Singapura menuju Bandara Kualanamo, Sumatera Utara oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang kemudian tagihannya ditujukan kepada anak usaha PT Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
“Saya mohon KPK, Kepolisian, Kejaksaan untuk menjemput bola dengan kaitan dugaan gratifikasi (Sudirman Said) ini,” kata Ruhut, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/5).
“Karena pelimpahan pembayaran yang ditujukan kepada Petral itu sudah bisa menjadi satu alat bukti penerimaan gratifikasi, dan jam terbangnya pun tercatat semua kok,” tambah politikus partai Demokrat itu.
Selain itu, Ruhut menilai penggunaan private jet oleh Menteri Sudirman tidak menunjukan perbedaan sikap dengan yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi.
“Saya kirakan Sudirman Said, tidak perlu lagi oleh pak presiden dipertahankan. Tetapi saya juga sudah dengar apabila terjadi reshuffle beliau akan diganti. Kita tau pak presiden kita kemana saja, dengan jarak dekat menggunakan ekonomi class, ini Sudirman Said malah menggunakan private jet yang nilai sewanya sangat mahal. Terlebih pembayaran diberikan ke Petral,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi X DPR RI meminta pemerintah turun langsung dalam penanganan kasus ijazah palsu.
Anggota Komisi X Lathifah Shohib mengatakan penyerahan dokumen bukti ijazah palsu oleh Menristekdikti M Nasir harus segera diusut karena telah mencoreng nama baik pendidikan.
“Para oknum terkait harus diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku,” ujar Lathifah di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).
Menurutnya, ijazah palsu ini telah masuk ranah hukum pidana. Oleh karena itu, sebagai negara hukum jika terbukti memalsukan gelar maka para anggota dewan ini patut dan bisa diberhentikan.
Hal serupa dikatakan Anggota Komisi X Jefry Riwu Kore. Menurut dia,  maraknya kasus ijazah palsu baik pada PNS, DPR, maupun elit lainnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Ini tinggal keberanian pemerintah menyelesaikan masalah, jangan hanya pencitraan saja,” kata Jefry di Gedung DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan ancaman  FIFA yang akan menjatuhkan sanksi terhadap badan persepakbolaan Indonesia atau PSSI.
Pasalnya, PSSI masih belum mampu menyelesaikan persoalannya dengan pemerintah dalam hal ini Kemenpora yang belum mau mencabut pembekuan PSSI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengusulkan agar pimpinan DPR bersama pemerintah melakukan langkah tegas terkait persoalan tersebut
“Ya sebagaimana dalam rapat RDPU dengan PSSI, sudah saya tegaskan dalam rapat bahwa harus dilakukan konsultasi pimpinan DPR dengan presiden agar menpora segera mencabut pembekuan PSSI,” ujar Dadang di Jakarta, Kamis (28/5).
Menurutnya, kisruh yang saat ini terjadi antara PSSI dengan menpora merupakan tanggung jawab presiden, karena bila persoalan tersebut tidak dapat terselesaikan dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi sosial politik.
“Jadi bola ada di presiden. masalah sepakbola kan bukan hanya masalah olahraga, tapi ini menyangkut citra kita di dunia internasional dengan adanya sanksi FIFA tersebut. Juga sepakbola berhubungan pula denga masalah fanatisme daerah. Kalau ini tidak dikelola dengan baik bisa muncul ketidakpuasan dan unjuk rasa yang mengganggu stabilitas,” tuturnya.
Ditegaskan, masalah persepakbolaan penyelesaiannya ada di Presiden. “Saya melihat Menpora mencoba mengulur ulur waktu dan ini bisa berakibat fatal. Artinya presiden harus turun tangan kalau menpora bertindak seperti itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: