Jakarta, Aktual.co —Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan segera daftarkan gugatan terhadap izin reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim, mengatakan dalam waktu dekat gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun gugatan class action.
“Gugatan class action dilayangkan karena ada kerugian yang diterima warga Jakarta akibat kebijakan Gubernur Ahok di reklamasi Teluk Jakarta,” kata Abdul, kepada Aktual.co, Kamis (28/5).
Untuk class action, kata dia, yang jadi penggugat adalah warga Jakarta, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir yang terdampak proyek reklamasi.
Kata Abdul, jumlah warga nelayan DKI yang tinggal di pesisir sekitar 12.000 orang. Namun dia juga belum memastikan apakah seluruhnya akan ikut terlibat class action, atau hanya perwakilan saja yang terlibat. 
“Misal seperti saat gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi hanya perwakilan warga saja yang terlibat, tanpa menghilangkan substansi gugatan. Karena tidak dilihat jumlah orang berapa, tapi substansinya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI terus ‘menggenjot’ peremajaan angkutan Bajaj di Ibukota. Dari total 14.000 bajaj yang beroperasi di Jakarta, baru 7.000 bajaj bahan bakar gas (BBG). Artinya masih ada 7.000 bajaj orange atau dua tak yang menjadi target peremajaan Dishubtrans.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishubtrans Emanuel Kristianto mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan peremajaan bajaj kepada para pemilik Bajaj Orange. Bahkan Dishub kaya Emanuel, memberi keringanan bagi pemilik bajaj orange jika ingin mengganti bajajnya ke BBG.

“Ada dua syarat itu adalah syarat administrasi dan syarat fisik. Jadi selain ada STNK dan BPKB, bajaj lamanya juga harus ada. Kalau tidak ada tidak bisa dapat izin,” kata Emanuel di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/5).

Pada syarat administrasi, pemilik bajaj BBG diwajibkan menyertakan STNK dan BPKB bajaj yang ia beli. Sedangkan pada syarat fisik, pemilik bajaj BBG wajib menyerahkan satu unit bajaj 2 tak untuk setiap satu pengajuan izin operasional.

Untuk syarat yang kedua, Emanuel mengatakan tujuan penerapan peraturan tersebut adalah untuk menjaga agar jumlah bajaj di Jakarta tetap, dalam artian tidak bertambah.

“Peremajaan bajaj tidak menambah jumlah, tapi satu tuker satu. Jadi bajaj lamanya harus ada dan dikasih ke kita. Meskipun itu tidak bisa jalan tidak masalah,” ungkapnya.

Emanuel mengatakan, bajaj 2 tak yang diambil oleh Dishubtrans nantinya akan dimusnahkan dengan cara discrapping. Saat ini ada dua lokasi yang menjadi tempat scrapping bajaj, satu di Jakarta Timur dan satu di Jakarta Barat.

“Bodynya dipotong-potong, mesinnya dihancurkan. Potongannya kemudian dibawa ke peleburan. Besinya dilebur. Saat ini paling sedikit tiap minggu ada satu bajaj yang discrapping,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid