Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan jika sore nanti akan menggelar pertemuan dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan itu, sambung dia, menindaklajuti usulan Komisi II DPR untuk mengaudit kinerja keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sehabis paripurna. Jam 14.30 WIB ada rapat koordinasi pimpinan Komisi I sampai XI dengan BPK. Ada usulan dari Komisi II agar BPK untuk audit KPU,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (28/5).
Politikus Demokrat itu juga mengatakan, usulan dari Komisi II DPR dinilainya sangat bagus, dan penting. Karena anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sangatlah besar, jadi alangkah baiknya mengandeng BPK untuk melakukan audit tersebut.
“Maunya seperti itu agar bisa tahu kinerja keuangan KPU dalam Pilkada serentak. Tapi, lihat nanti,” ujar dia.
Sementara itu, dari agenda kegiatan pertemuan yang dikeluarkan oelh BPK, pertemuan dengan DPR RI itu akan digelar pada pukul 16.30 WIB.
“Pertemuan BPK RI dengan DPR RI terkait permintaan audit KPU. Kamis,28 Mei 2015, Pukul 16.30 WIB,” seperti yang dikutip dari agenda BPK RI.
Sebelumnya sempat diberitakan, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakanya, dalam rapat internalnya Komisi II sudah menyepakati agar BPK melakukan audit terhadap KPU. Sebab, dana untuk penyelenggaran Pilkada serentak naik dari Rp4 triliun menjadi Rp7 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Orangtua dihimbau agar mengenali dan memahami ragam kelainan genital pada anak laki-lakinya sejak dini. Kelainan pada alat kelamin laki-laki sangat bervariasi.

Misalnya, ukuran penis kecil (mikropenis), penis tidak muncul atau buried penis (umumnya karena tertutup lemak, red), lubang kencing tidak normal, lubang terletak di bagian bawah (hipopadia), buah zakar (testis) yang tidak turun, dan lainnya.

“Jadi guna memberikan informasi berharga bagi masyarakat tentang bahannya kelainan genital pada anak laki-laki apabila tidak segera dikoreksi sejak dini akan merepotkan dan kompleks nantinya, ” kata Prof.Dr.Hardiarto Mangunnegoro, SpP (K), FCCP, Direktur RS Siloam ASRI, ditemui di ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (28/5).

Prof Hardiarto menjelaskan, bahwa dalam jangka panjang, kelainan genital pada anak laki-laki yang tidak dikoreksi akan mengakibatkan dampak buruk. Seperti, infertilitas, tumor atau kanker, hipospadia , dan lainnya.

“Orangtua harus cermat dalam menerencanakan sunat untuk anak mereka. Pilh sunat yang konvesional saja, ada pendarahan karena sampai saat ini cara itu adalah paling aman dibandigkan sunat laser,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan korupsi payment gateway di Kementrian Hukum dan HAM dengan tersangka Denny Indrayana.
Namun, tersangka Denny Indrayana saat digarap Selasa (26/5) kemarin ‘ngotot’  tidak bersalah. Bahkan, pengendapan uang di bank swasta yang menjadi pokok tindak pidana menurut Denny bukan bagian dari tindak pidana korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menegaskan, ‎pengendapan uang negara walau satu hari di bank swasta adalah bentuk penyimpangan.
“Dikala ada kewajiban harus setor ke kas negara. Tapi malah didiamkan dulu di bank yang bukan milik negara. Itu jadi dugaan ada penyimpangan,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis (28/5).
Jenderal bintang tiga yang akrab disapa Buwas ini menambahkan dengan diendapkan uang tersebut, maka ada nilai bunga sekian persen. “Karena itu ada kerugian negara. Itulah yang disebut penyimpangan keuangan negara,” kata dia.
Dalam kasus ini, diketahui uang pembayaran payment gateway dari para pembuat paspor tidak langsung ‎disetorkan ke kas negara, melainkan diendapkan sehari di bank swasta. Penyidik Bareskrim minggu lalu sudah memeriksa pihak bank swasta yang digunakan untuk mengendapkan uang tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR RI mendorong pemerintahan Jokowi untuk melakukan perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) yang saat ini masih berstatus Perum.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi perubahan status ini diperlukan untuk memperkuat fungsinya.
“Status Bulog harus dirubah dari perum menjadi Lembaga Pemerintah non kementrian (LPNK) yang langsung bertanggungjawab kepada presiden,” ujar Viva Yoga Mauladi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5).
Viva mengatakan Bulog akan berperan aktif dan memiliki tanggung jawab terkait persoalan pangan.
“Bulog yang harus memberikan up date data real time langsung kepada Presiden tentang penyerapan, kelangkaan beras, dan bahan pangan lainnya,” jelasnya
Lebih lanjut Viva menjelaskan bahwa sesuai amanat UU Pangan, pemerintah harus membentuk Badan otoritas Pangan di tahun 2015 ini. Nantinya, badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu.
“Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU,” katanya
Selain itu, Viva juga mendorong agar Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh Presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya gula, kedele, jagung.
“Bahan pangan haruslah dikendalikan negara. Negara harus hadir di tengah masyarakat melalui instrumen-instrumennya, salah satunya adalah badan otoritas pangan,” tambahnya

Artikel ini ditulis oleh: