Jakarta, Aktual.co — Bupati Bogor, Nurhayanti menyatakan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi sejak dini.

“PNS wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK untuk pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor,” kata Bupati Bogor, Nurhayanti, Senin (25/5).

Ia mengatakan sudah melakukan penandatangan pernyataan bersama tentang komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Komitmen ini diharapkan mampu mendongkrak secara signifikan tingkat kepatuhan wajib LHKPN di Pemkab Bogor.

“Laporan LHKPN menjadi sarana kontrol masyarakat dan uji integritas para penyelenggaran negara,” katanya.

Menurut dia melakukan pelaporan LHKPN bisa memberikan manfaat bagi pelapor. Karena menambah sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab, serta menjauhkan dari potensi konflik kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

“Saya berkomitmen akan melakukan pencegahan tindak korupsi di tingkat Pemkab Bogor,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang LHKPN. Maka, kata dia, seluruh PNS di Pemkab Bogor wajib taat mengisi formulir LHKPN untuk memaksimalkan pencegahan tindak pidana korupsi karena LHKPN bisa menjadikan penyelenggara negara yang bersih dan transparan.

Sementara itu beberapa hari lalu dan sekarang sudah ada beberapa Kepala Dinas dan Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor diperiksa oleh KPK. Terkait LHKPN dan beberapa kasus yang pernah terjadi di Pemkab Bogor.

“Untuk sementara ini belum ada PNS Pemkab Bogor yang diamankan Polisi atau KPK,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI M Taufik membantah kalau mereka ‘diguyur’ suap dari salah satu pengembang reklamasi Teluk Jakarta untuk memuluskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 
Taufik malah balik bertanya saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilontarkan pengamat Amir Hamzah mengenai adanya ‘kado’ dari pengembang. “Kadonya apa? Yang mau disuap apanya?” ujar dia, saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta, Senin (25/5).
Politisi Gerindra ini meminta LSM ataupun pihak yang menudingnya terima suap haruslah memiliki bukti. “Kalau mau mengungkap sesuatu, harusnya temen-temen LSM berdasarkan bukti,” ujar dia.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, malah mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan suap tersebut. Dia malah menduga itu cuma isu-isu miring. Kalau pun dugaan tersebut ada, kata dia, pasti nantinya akan terlihat. 
Isu suap itu awalnya mencuat dari pernyataan mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani. “Kabar yang saya terima para pimpinan dewan sudah menerima uang suap untuk meloloskan Raperda zonanisasi menjadi peraturan daerah (perda). Karena perda ini menjadi pintu masuk untuk meloloskan mega proyek  reklamasi,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.
Suap itu, kata dia, diterima para pimpinan dewan dari salah satu perusahaan yang mengerjakan megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta.  Meskipun Irfan tidak spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.
Namun politisi Demokrat ini yakin uang suap itu dikucurkan untuk meloloskan Raperda Zonasi di tingkat pimpinan dewan. Setelah ada kucuran dana itu, Irfan memastikan pengesahan Raperda Zonasi bakal mulus-mulus saja atau tidak bakal alot. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pernak-pernik seputar Rancangan Peraturan Daerah Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berkembang di seputaran DPRD DKI.
Mulai dari pro-kontra raperda yang dianggap sebagai ‘pintu masuk’ megaproyek reklamasi, hingga isu suap dari salah satu pengembang ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) untuk goal-kan Raperda Zonasi.
Pengamat politik Jakarta Amir Hamzah menuding DPRD DKI telah menerima ‘kado’ untuk membahas Raperda Zonasi. Jumlahnya pun menggiurkan, Rp 5 miliar.
Amir mengaku sudah mencium adanya upaya ‘kongkalikong’ tersebut. Hal itu, ujar dia, tidak terlepas pula dari upaya memonopoli secara terselubung sejumlah proyek di DKI.
“Pembahasan raperda zonasi pulau harus menjadi perhatian. Karena diduga adanya ‘kado’ yang diberikan perusahaan swasta untuk meloloskan pembahasan Raperda tersebut,” ujar Amir, Senin (25/5).
Isu suap itu awalnya mencuat dari pernyataan mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani. “Kabar yang saya terima para pimpinan dewan sudah menerima uang suap untuk meloloskan Raperda zonanisasi menjadi peraturan daerah (perda). Karena perda ini menjadi pintu masuk untuk meloloskan mega proyek  reklamasi,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.
Suap itu, kata dia, diterima para pimpinan dewan dari salah satu perusahaan yang mengerjakan megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta.  Meskipun Irfan tidak spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.
Namun politisi Demokrat ini yakin uang suap itu dikucurkan untuk meloloskan Raperda Zonasi di tingkat pimpinan dewan. Setelah ada kucuran dana itu, Irfan memastikan pengesahan Raperda Zonasi bakal mulus-mulus saja atau tidak bakal alot. 

Artikel ini ditulis oleh: