3 April 2026
Beranda blog Halaman 35931

Ahli BPPT Tak Hadir, Sidang Korupsi Pabrik Vaksin Ditunda

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan fasilitas, riset terpadu dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia tahun anggaran 2008-2010, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (25/5), terpaksa ditunda.
Hal itu lantaran, saksi meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa Rahmat Basuki, yakni Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Barlian tidak bisa datang dengan alasan dinas.
“Saksi ada keperluan dinas,” jelas Penasihat Hukum Rahmat, Antoni Silo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Bukan hanya saksi dari terdakwa yang tidak bisa hadir. Saksi yang coba didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), juga berhalangan.
Diketahui, Jaksa pada Kejari Jakpus diagendakan untuk menghadirkan pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Susalit. Dia akan dimintai keterangan sehubungan dengan peralatan produksi vaksin.
“Yang bersangkutan masih di luar kota,” terang Jaksa.
Menanggapi hal itu, Hakim Ketua Supriyono pun mengagendakan sidang lanjutan digelar lagi pada Senin (1/6). “Sidang dilanjutkan pada Senin 1 Juni pukul 10.00 WIB,” ujar Hakim Supriyono.
Seperti diwartakan sebelumnya, kasus yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah menetapkan setidaknya sembilan orang tersangka, antara lain Tunggul Parningotan Sihombing, Teuku M. Nusri, Nandi Pinta serta Rahmat Basuki.
Namun demikian, nama-nama tersangka itu diyakini bukan pelaku utama dalam kasus korupsi proyek yang nilainya mencapai Rp 1,4 triliun.
Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, PT Bio Farma menjadi perusahaan pemerintah yang paling ‘ngotot’ agar proyek vaksin ini bisa berjalan. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Bio Farma diduga kuat bekerjasama dengan M Nazaruddin.
Padahal BPK menyebutkan, bahwasanya Bio Farma tidak memiliki keahlian dalam proses perancangan dan perencanaan fasilitas produksi vakasin flu burung.
Hal itu senada dengan pernyataan yang dilontarkan ahli dari Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setia Budi Arijanta.
“Yang ini nggak diantisipasi. Iya bermasalah. Harusnya Bio Farma menolak. Ini di dunia (yang mengerti pembangun pabrik vaksin flu burung) cuma tiga, kenapa nggak lelang di ICP,” sesal Setia di Pengadilan Tipikor, Senin (18/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ketum: Persipura Tunggu Keputusan AFC

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano menyatakan masih menunggu keputusan dari Asia Football Confederation (AFC) terkait laga 16 besar yang menjamu Pahang FA di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Selasa (26/5) sore.

“Sekarang kami hanya menunggu keputusan dari AFC, apakah laga itu dilakukan atau ada keputusan lain?. Apa yang diputuskan oleh AFC kami belum tahu, dan pertemeuan besok tetap dilaksanakan di Mandala. D isini sudah ada manajer dan ‘media officer’ dari Pahang FA,” katanya di Jayapura, Senin (25/5).

Pernyataan ini disampaikan Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM menanggapi tiga pemain asing Pahang FA yang tidak mendapat visa dari Dirjen Imigrasi, sehingga membuat tim asal negeri jiran Malaysia itu kembali ke negara asalnya.

Baliknya Pahang FA ke negaranya dan dipastikan laga 16 besar AFC di Mandala gagal dilaksanakan sehingga tim tuan rumah Persipura Jayapura kemungkinan besar akan mendapat sanksi.

“Saya hari ini memang sangat sedih dan menangis, hati saya terluka, apa lagi rakyat Papua. Mereka menangis karena Persipura yang mengangkat harkat martabat orang Papua,” katanya.

“Kenapa kami Papua diperlakukan demikian. Persipura di ajang AFC bukan mewakili orang Papua saja, tapi mewakili bangsa dan negara Indonesia. Kenapa Persib bisa diizinkan (tim tamunya) datang, sedangkan mereka main pada 27 Mei 2015, berarti ada diskriminasi untuk orang Papua (Persipura) dalam dunia sepak bola,” katanya dengan wajah sedih.

Persipura Jayapura, kata BTM, itu mewakili Indonesia di ajang AFC Cup 2015 dan pernah mengukir sejarah bagi publik sepak bola Tanah Air pada musim 2014 dengan finish di semi final.

“Persipura pernah mengukir sejarah baru di Indonesia, masuk empat besar AFC, pada tahun 2014 dengan pemain yang punya skil bagus. Komitmen kami bersama Persipuramania dan seluruh rakyat Papua target kami juara. Sekarang kami sudah di 16 besar dan tuan rumah, kami akan berlaga pada 26 Mei di Mandala, menjamu Klub Pahang FA dari Malaysia, tapi berpeluang gagal,” katanya.

Kegagalan itu, ungkap BTM, bukan karena Persipura tidak mampu menggelar laga 16 besar AFC Cup 2015 di Stadion Mandala, tetapi lebih kepada masalah non-teknis, administrasi pemain asing lawan yang tidak mendapatkan visa masuk.

“Komunikasi kami dengan klub Pahang FA begitu intens dan baik lewat kedua media officer. Persipura tidak punya niat untuk lakukan suatu kejahatan. Persipura siap bertanding dengan klub apa saja, besok meeting tetap dilaksanakan karena seluruh unsur pertandingan sudah ada di Jayapura,” katanya.

BTM yang juga Wali Kota Jayapaura itu menjelaskan bahwa Persipura telah berupaya membantu Tim Pahang FA asal Malaysia dengan menyurat PSSI dan BOPI tetapi hal itu gagal tereasliasi karena imigrasi tidak menerbitkan visa bagi empat pemainnya.

“Proses administrasi sudah dilakukan dengan baik. Imigrasi meminta agar Persipura yang mengirim surat agar izin empat pemain itu bisa diizinkan masuk. Kami sudah berusaha, lewat proses surat menyurat dan kami kirim ke Kantor Imigrasi dan BOPI, pada 22 Mei, sama Persib Bandung masukan surat ke Imigrasi, Persipura juga,” katanya.

“Tetapi yang keluar izinnya hanya Persib Bandung dengan tandatangan dan cap, sementara Persipura tidak ada demikian. Namun dikirim ulang oleh BOPI pada 23 Mei, tetapi suratnya tertanggal 22 Mei. Sementara 23 Mei, Kantor Imgirasi libur. Sehingga empat pemain asing itu tidak dapat izin,” lanjutnya.

Permasalahan izin visa itu, kata BTM, Persipura serahkan ke tangan PSSI dengan harapan PSSI akan jelaskan secara transparan kepada AFC. “Apa keputusan AFC kepada Klub Persipura Jayapura, kami tunggu. Persipura klub yang taat ke PSSI dan BLI, mungkin ini mengakibatkan Menpora membuat hati masyarakat sedih,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Polda Metro: Oknum Anggota AL Diduga Terlibat Penusukan Jopi

Jakarta, Aktual.co —Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga oknum TNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat penusukan yang menewaskan seorang aktivis agraria, Jopi Peranginangin.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi M Iqbal menuturkan petugas Polres Metro Jakarta Selatan sudah berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menyelidiki dan mengungkap kasus itu.
“Kapolres Metro Jakarta Selatan (Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat) tadi sudah menyampaikan saat ini penyidik sedang berkoordinasi dengan Pomal (Polisi Militer Angkatan Laut),” kata dia, di Jakarta, Senin (25/5).
Namun Iqbal mengakui belum mengetahui identitas tersangka yang menusuk dan mengeroyok Jopi hingga meninggal dunia. Sejauh ini, penyidik kepolisian telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti termasuk kamera tersembunyi.
Sebelumnya, sejumlah pria tidak dikenal mengeroyok Jopi di Kafe Venue Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 03.30 WIB.
Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk pada bagian punggung akibat senjata tajam, saat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri Siti Nurbaya Bahas Perburuan dan Perdagangan Satwa dengan DPR

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV, di Kompleks Paremen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Raker tersebut membahas perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi juga sumber daya alam. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Wagub Djarot Optimis 2018 MRT Bisa Beroperasi

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat optimis pembangunan proyek angkutan massal Mass Rapid Transit (MRT) bakal selesai tahun 2018 mendatang. Hal itu dikatakan Djarot usai menganalisa permasalahan pembebasan lahan disepanjang proyek MRT.

“Jadi begini, yang menggunakan lahan negara itu jadi prioritas. Terutama di Lebak Bulus. Kemudian yang dikuasai oleh institusi ada punya Polri sedang kita percepat prosesnya sudah disetujui Presiden,” terang Djarot, kepada wartawan di Balai Kota DKI, Senin (25/5)

Rencananya, proyek pengeboran jalur bawah tanah juga bakal bisa berjalan beberapa bulan ke depan. Sehingga, Djarot optimis permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera dicarikan solusinya.

“Kita sampaikan pada MRT untuk speed-nya dipercepat. 2018 itu selesainya, dan beberapa ruas sudah bisa difungsikan. Mungkin tidak bisa menyeluruh dari Lebak Bulus dan Kampung Bandan,” ungkapnya.

“Saya sudah minta speed-nya ditambah,” sambungnya mantap.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pertamax Batal Naik, Bukti Pemerintah Berpihak Pada Golongan Menengah Atas

Jakarta, Aktual.co — Pengamat kebijakan energi Yusri Yusran menyebutkan bahwa batal naiknya harga Pertamax dan sejumlah BBM nonsubsidi atau BBM umum akibat dari desakan pemerintah merupakan tindakan pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Pasalnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, dimana untuk penetapan harga jual BBM Umum sepenuhnya menjadi wewenang PT Pertamina (Persero).

“Kenaikan harga Pertamax di intervensi, artinya Pemerintah mengintervensi Perpres 191 san Permen nomor 39 yang diperbaiki dengan permen 04 2015. BBM umum itu diputuskan oleh Pertamina. Ini untuk golongan kelas menengah. Tidak boleh itu, artinya pemerintah yang melanggar,” kata Yusri saat berbincang dengan Aktual di Jakarta, Senin (25/5).

Sekalipun Pemerintah telah membantah jika disebut telah mengintervensi, namun hanya sekadar menyesuaikan daya beli masyarakat, menurut Yusri hal itu tetap saja merupakan tindakan intervensi dan bukti bahwa Pemerintah berpihak pada golongan kelas menengah ke atas.

“Itu kan yang mengkonsumsi golongan kelas menengah ke atas. Tidak masalah jika dinaikan,” ujar Yusri.

Ia menjelaskan, akibatnya, Pertamina berpotensi mengalami kerugian lantaran batal naiknya harga BBM umum tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka berpotensi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Adanya intervensi dengan melanggar aturan, jika ada kerugian negara, ini jelas delik korupsi,” tutupnya.

Sementara itu, aktivis politik Ratna Sarumpaet juga mengaku tersinggung dan geram dengan kejadian tersebut. Dikatakannya, hal itu menunjukan bahwa Pemerintah dan Pertamina takut dengan golongan menengah atas.

“Kita lihat kemarin, kenapa Pertamina tidak jadi naikan Pertamax? Itu kan secara kasat mata itu kalau aku tersinggung. Itu tuh seolah Pertamina takut banget sama menengah atas. Kalau menengah bawah, premium dan solar kan digoyang-goyang terus, tapi Pertamax, sudah mau naik malah ga jadi. Marah ga? Kan itu isyarat buat kita, menegaskan kepada kita, bahwa dia (Pertamina dan Pemerintah) akan korbankan rakyat asalkan dia jangan sakiti orang-orang kaya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain