Jakarta, Aktual.co — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror berhasil meringkus sembilan terduga teroris yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. 
“Yang ditangkap (hidup) adalah AQ, Az, S, F, Ai, H dan N,” ujar  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Agus Rianto, kepada wartawan di Mabes Polri, di Jakarta, Senin (25/5).
Dua diantaranya, diketahui tewas setelah baku tembak dengan polisi.”Saat ini masih diperiksa DNA-nya untuk memastikan identitas,” kata Agus soal dua terduga teroris yang tewas.
Ia mengatakan, rangkaian penangkapan jaringan Santoso itu berlangsung sejak Jumat (22/5) hingga Senin (25/5). 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah berempati terhadap umat Islam, dalam hal ini penanganan terhadap etnis Rohingya yang saat ini berada di tempat penampungan sementara di Aceh dan Sumatera Utara.
“Bantu saudara kita dari Rohingya dengan serius. Nasib mereka terkatung-katung. Termasuk tegas dengan Myanmar,” kata Din, Senin (25/5).
Dia menegaskan bahwa Myanmar bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN karena telah melanggar HAM berat terkait etnis Rohingya.
“Kita di era Suharto dulu dikenal punya sikap tegas. Jangan hanya karena demi solidaritas ASEAN jadi bungkam. Myanmar itu anak baru, jangan dibiarkan melunjak,” ucapnya.
ASEAN dinilai menyimpan bom waktu jika membiarkan dan tak melakukan penekanan terhadap junta militer Myanmar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik, Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso membantah penyerangan kantor TVRI Gorontalo, akibat kelalaiannya sewaktu menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.
“Saya dituding melakukan pembiaran dalam penyerbuan TVRI saat itu, padahal saya datang ke TKP setelah tahu TVRI diserang. Saat saya tiba di sana sudah ada Kapolres juga,” ujar dia saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gorontalo, Senin (25/5).
Budi menjadi saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang menyeret Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai terdakwa, saat Pilkada Kota Gorontalo tahun 2013. Meski demikian Budi mengakui sebelum terjadi penyerangan, jumlah kekuatan polisi tidak maksimal sehingga massa berhasil menduduki kantor tersebut.
Dia juga menjelaskan, proses hukum terhadap pelaku tidak tuntas, karena seluruh korban menolak untuk melaporkan kasus itu ke polisi. “Padahal saya sudah membujuk rayu para korban untuk melapor, bahkan saya bersedia mengamankan mereka di rumah saya sendiri demi keamanan korban. Tapi tidak ada yang berani.”
Penyerangan kantor LPP TVRI Gorontalo terjadi pada Senin, 25 Maret 2013, yang menyebabkan beberapa jurnalis mengalami kekerasan. Tujuh wartawan mengalami pemukulan, ancaman, intimidasi dan perampasan kamera saat meliput massa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Adhan Dambea-Inrawanto Hasan yang melakukan penyerangan.
Massa memprotes pemberitaan TVRI terkait putusan PTUN Manado, yang mengabulkan gugatan pasangan Marten Taha-Budi Doku dan Feriyanto Mayulu-Abdurahman Bachmid terhadap KPU Kota Gorontalo. Massa menuntut Kepala Stasiun TVRI meminta maaf melalui siaran langsung televisi tersebut, serta melalui koran lokal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Puput TD Putra mengatakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta bertabrakan dengan peraturan.
“Terkait dengan peraturan pusat dengan DKI bertabrakan peraturannya karena menurut pusat di KKP Teluk Jakarta masuk zonasi strategis nasional. Jadi izin itu harus melalui KKP juga. Sedangkan DKI tidak melakukan kordinasi yang berkelanjutan dengan KKP,” ujar Puput saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/5).
Jika dilihat dari lingkungan hidup, WALHI melihat itu berdampak bagi kehidupan sekitar, khususnya Teluk Jakarta. Dengan adanya reklamasi, ekosistem bisa terganggu. Pekerjaan nelayan terganggu karena ekosistem mati, ikannya rusak, ikan bermigrasi keluar Teluk Jakarta dan nantinya kesulitan mencari ikan.
“Dari sisi sosial budaya juga akan ada pergeseran, karena reklamasi otomatis budaya akan tersingkir dengan sendirinya,” tuturnya.
Puput menyebut reklamasi bukan untuk masyarakat kecil tetapi untuk pembangunan kantor, hotel, apartemen dan lainnya yang jelas kelasnya tak tercapai oleh masyarakat nelayan.
“Sudah pasti dampaknya buruk. Karena kalau kita melihat karakteristik Jakarta itu tidak bisa disamakan dengan Korea, Belanda atau lainnya. Yang jelas Jakarta masuk ke dataran yang lebih rendah,”
“Kalau hukum alam air mengalir dari atas ke bawah, Jakarta di bawah. Kalo kita tambah dengan reklamasi otomatis air laut akan naik. Ketinggian akan berubah. Air dari sungai akan terhambat kelaut, otmatis berbalik ke darat,” tambahnya.
Walapun, lanjutnya, dari pengembang menyatakan akan ada alat yang memompa, tetapi tidak menjamin nantinya akan berjalan dengan baik.
“Alih-alih adanya pembangunan reklamasi ini kan dampak banjir sudah terlihat, seharusnya pemprov belajar dari itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: