Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Menpora Imam Nahrowi merevisi Surat Keputusan Menpora yang tak mengakui kegiatan PSSI.
Hal ini dikatakan Jusuf Kalla saat bertemu dengan Menpora Imam Nahrowi, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/5).
“Tadi sudah ketemu dengan Menpora. Disepakati yang pertama sepakk bola nasional harus tetap jalan, tetap kompetisi dengan baik, nah tentu karena itulah maka PSSI harus aktif lagi,” kata JK.
Hasil pertemuan ini akan dilaporkan menpora ke presiden, sehingga diharapkan permasalahan yang terjadi diantara Kemenpora dengan PSSI segera selesai.
Pencabutan pembekuan PSSI ini juga dilakukan agar terhindar dari sanksi FIFA.
Selain menpora, hadir juga Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo dan mantan Ketum PSSI Agum Gumelar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dituntut enam tahun penjara terkait kasus suap alih fungsi lahan kebun kelapa sawit, di Kabupaten Kuantan Singingi Riau di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (25/5).
Sidang tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban ini, hanya berlangsung sekitar 10 menit karena sebelumnya pada Rabu (20/5) tim JPU dari KPK telah membacakan sebagian surat tuntutannya.
Pembacaan tuntutan pada pekan lalu sempat terhenti karena terdakwa Annas terpaksa dilarikan ke rumah sakit, karena muntah di ruang sidang. 
Jaksa Irene menuturkan terdakwa Annas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
“Sehingga meminta majelis hakim yang menangani perkara ini supaya menjatuhkan hukuman selama enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair lima bulan kurungan,” kata Jaksa Irene.
Dia mengatakan, ada sejumlah hal yang memberatkan terdakwa seperti terdakwa dinilai tak mendukung program pemerintah yang tengah giat memberantas korupsi. “Sementara hal yang meringankan, terdakwa sudah lanjut usia dan belum pernah dihukum,” katanya.
Sidang akan dilanjutkan pada Senin (1/6) pekan depan dengan agenda penyampaian nota pembelaan terdakwa Annas.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hakim Praperadilan, Suhairi, kembali menunda sidang praperadilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Pasalnya, pihak termohon yakni Bareskrim Mabes Polri tidak hadir.
“Ternyata sudah dipanggil tapi saudara termohon tidak hadir juga di ruang sidang,” ujar hakim tunggal, Suhairi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/5).
Oleh karenanya, hakim menunda persidangan hingga Jumat (29/5).”Sebab itu harus dipanggil lagi sehingga sidang ditunda hingga Jumat, 29 Mei 2015,” kata Hakim.
Sebelumnya hakim memutuskan agar sidang ditunda hingga Senin (1/6). Namun pihak Novel segera mengajukan keberatan, lantaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penundaan sidang untuk memanggil pihak termohon atau tergugat hanya diberi waktu tiga hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi I DPR RI menghimbau TNI untuk tidak mudah terpancing provokasi gerakan kriminal bersenjata maupun gerakan separatis yang menantang berperang.
“TNI harus tetap low profile dengan mengedepankan ‘smart power’ melalui optimalisasi operasi intelijen bekerja sama dengan institusi lain,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Senin (25/5).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut kawasan yang semakin rentan dalam konflik politik dan militer harus diperhatikan serius oleh pemerintah Indonesia.
Menurutnya, gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka menginginkan pemerintah Indonesia bereaksi menggunakan hard power.
“Gerakan separatis seperti OPM memang ingin pemerintah bereaksi dengan ‘hard-power’ karena mereka akan ambil keuntungan banyak,” katanya
Mahfudz mengatakan masalah di Papua tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kepentingan aktor-aktor luar negeri. Karena itu dia meminta pemerintah Indonesia dan TNI tidak terpancing provokasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: