Jakarta, Aktual.co — Meski selalu mengklaim mampu menghemat sebesar USD22 juta, unit usaha PT Pertamina (Persero) yakni Integrated Supply Chain (ISC) dituding masih belum terbukti menghasilkan efisiensi pasca fungsi pengadaan yang semula diemban Petral dialihkan ke unit usaha yang dipimpin Daniel Purba itu.
“Komponen harga jual BBM itu kan ada harga beli (pengadana), plus harga penyimpanan, plus pajak (PPN dan PBBKB), plus margin kepada Pertamina. Nah, komponen paling besar kan pengadaan, harusnya kalau ada penghematan dalam segi pengadaan, harusnya ada penurunan harga jual BBM ke masyarakat,” kata pengamat kebijakan energi Yusri Yusman kepada Aktual di Jakarta, Senin (25/5).
Ia berpendapat bahwa rakyat menunggu untuk merasakan dampak dari efisiensi yang diumbar-umbar Pertamina.”Rakyat menunggu ujungnya itu BBM murah. Kalau tidak, berarti ini hanya angka di atas kertas. Buktikan dong dengan memberi dampak kepada masyarakat,” kata Yusri.
Sebelumnya, hal senada juga diutarakan oleh ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Menurutnya, tolak ukur untuk menilai efektif atau tidaknya upaya membubarkan Petral adalah turunnya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Ya ujung-ujungnya bagi rakyat itu, wah itu dibubarin begini, mafia begini, mafia itu kita dari dulu cerita mafia juga kan kita enggak tau. Bagi rakyat itu yang penting, oh iya harga BBM turun berkat itu. Itu jelas dirasakan. Tetapi kalau dengan dibubarkan, nggak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi buat apa. Artinya kan ada tujuan loh,” ungkap Kardaya.
Klaim Pertamina atas penghematan sebesar USD22 juta berkat pengadaan melalui ISC pun dinilai Kardaya sebagai ungkapan yang tanpa bukti nyata.
“Efisiensi itu artinya kan biayanya lebih murah kan, kalau biayanya lebih murah berarti jualnya lebih murah dong. Sekarang kamu misalnya, ada pengadaan atau beli barang murah, kan jualnya lebih murah. Kalau pengadaannya lebih murah lalu jualnya nggak turun apa-apaan ini,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Politik Ratna Sarumpaet angkat bicara terkait polemik pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertamina Energy Trading limited (Petral).
Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membenahi tata kelola migas di Indonesia, bukan hanya sekedar gebrakan membubarkan Petral yang dituding sebagai sarang mafia.
“Yah kalau Petral itu kan sebenarnya mafia-mafia yang ada disitu kan itu diujung, sudah di hulu, jadi sebenarnya itu persoalannya udah soal tata kelola, kita kan sudah tahu sendiri Pertamina bermasalah, in another way, Petral juga sangat bermasalah, disitulah mafia migas dikelola,” ungkap Ratna saat berbincang dengan Aktual, ditulis Senin (25/5).
Ia menjelaskan, sekarang kalau mau memperbaiki Petral harusnya perbaiki dulu bagaimana memenuhi stok supaya mafia-mafia ini tidak leluasa bergerak, supaya mereka (mafia) lebih memihak kepada kita (rakyat Indonesia).
“Toh Petral itu kan kita yang punya, yang dibikin malah dibuang, ibarat botol air mineral itu Petral, airnya kita taruh dulu disini (Pertamina), botolnya dibuang, tapi karena ini air kotor, yah tetap saja mengotori pertamina,” jelas dia.
Ia menambahkan, integrated supply chain (ISC) Pertamina yang kini mengemban fungsi pengadaan, harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat.
“Meski sekarang fungsi pengadaan sudah ada di isc, tapi apakah dijanjikan atau tidak ke kita, apakah setelah Petral bubar ISC lebih efisien, lalu BBM akan turun? Harus ada dampak dong, so what’s the point?,” tambahnya.
“Yah makanya, karena bukan tata kelolanya yang diperbaiki, jangan-jangan Petral tidak perlu dibuang, asalkan tata kelolanya betul-betul memihak untuk penghematan sehingga kita bisa mengalokasikan BBM untuk rakyat,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh: