Jakarta, Aktual.co — DPR RI akan memanggil Kapolri untuk menindaklanjuti temuan beras plastik. Hal itu disampaikan kata Anggota Komisi III DPRRI Fraksi PKB Rohani, di Jakarta, Minggu (24/5). 
Selain itu, FPKB meminta 4 Kapoksi untuk mendorong DPR RI bentuk Pansus beras plastik. “Kami dari komisi III DPR RI dapat memanggil Kapolri untuk cepat menindaklanjuti beras plastik. Kita akan meminta keterangan kenapa lambat. Melalui fraksi PKB kami akan meminta kepolisian bertindak cepat,” ucapnya.  
Rohani menyayangkan pemerintah tidak tanggap darurat terhadap bersa yang sudah jelas-jelas membahayakan tersebut. Padahal, kata Rohani, tidak menutup kemungkinan beras yang mengandung banyak bahan kimia itu telah dikonsumsi masyarakat.
“Dan pastinya akan dikonsumsi masyarakat kelas bawah hingga menengah. Karena itu kita akan secepatnya panggil Kapolri,” demikian Rohani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Novel Baswedan hari ini bakal menjalani sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nevel menggugat Polri pada awal bulan Mei 2015 atas penangkapan dan penahanan yang didasarkan atas sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3) terhadap korban bernama Mulya Johani alias Aan. 
Kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu mengatakan, sidang yang bakal digelar di PN Jaksel itu hanya akan membacakan materi gugatan. “Gugatan tersebut sudah diberikan ke PN saat pendaftaran dulu,” kata dia di Jakarta, Senin (25/5). 
Dia pun mengaku, tak ada persiapan khusus dalam sidang perdana yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB ini. “Rencananya Novel datang,” kata Muji.
Novel menggugat Polri atas lima dasar. Pertama, penangkapan dan penahanan Novel didasarkan atas sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3) terhadap korban bernama Mulya Johani alias Aan. 
Alasan lainnya adalah penggunaan Surat Perintah Kabareskrim Nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 sebagai dasar penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan Novel.
Dia menilai, Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan. Tak hanya disitu, ada serangkaian pernyataan kebohongan dari Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan Novel. 
Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan. Novel juga mempermasalahkan adanya perbedaan antara perintah Presiden maupun pernyataan Kapolri dan aksi penyidik tentang tidak adanya penahanan. 
Hal itu dianggap kubu Novel tidak ada koordinasi antara Kapolri dan Kabareskrim, Kabareskrim melawan perintah Kapolri dan Presiden, atau Direktur Tindak Pidana Umum Reskrim Polri lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan Presiden. 
Alasan terakhir, kubu Novel melihat proses penangkapan penyidik atas kliennya tidak sesuai dengan prosedur. Surat perintah penangkapan dianggap telah kedaluwarsa dan penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat subyektif penahanan dan tidak sesuai dengan prosedur. Penangkapan dan penahanan Novel dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran ketentuan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu