Jakarta, Aktual.co — Dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik, Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso membantah penyerangan kantor TVRI Gorontalo, akibat kelalaiannya sewaktu menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.
“Saya dituding melakukan pembiaran dalam penyerbuan TVRI saat itu, padahal saya datang ke TKP setelah tahu TVRI diserang. Saat saya tiba di sana sudah ada Kapolres juga,” ujar dia saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gorontalo, Senin (25/5).
Budi menjadi saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang menyeret Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai terdakwa, saat Pilkada Kota Gorontalo tahun 2013. Meski demikian Budi mengakui sebelum terjadi penyerangan, jumlah kekuatan polisi tidak maksimal sehingga massa berhasil menduduki kantor tersebut.
Dia juga menjelaskan, proses hukum terhadap pelaku tidak tuntas, karena seluruh korban menolak untuk melaporkan kasus itu ke polisi. “Padahal saya sudah membujuk rayu para korban untuk melapor, bahkan saya bersedia mengamankan mereka di rumah saya sendiri demi keamanan korban. Tapi tidak ada yang berani.”
Penyerangan kantor LPP TVRI Gorontalo terjadi pada Senin, 25 Maret 2013, yang menyebabkan beberapa jurnalis mengalami kekerasan. Tujuh wartawan mengalami pemukulan, ancaman, intimidasi dan perampasan kamera saat meliput massa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Adhan Dambea-Inrawanto Hasan yang melakukan penyerangan.
Massa memprotes pemberitaan TVRI terkait putusan PTUN Manado, yang mengabulkan gugatan pasangan Marten Taha-Budi Doku dan Feriyanto Mayulu-Abdurahman Bachmid terhadap KPU Kota Gorontalo. Massa menuntut Kepala Stasiun TVRI meminta maaf melalui siaran langsung televisi tersebut, serta melalui koran lokal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Puput TD Putra mengatakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta bertabrakan dengan peraturan.
“Terkait dengan peraturan pusat dengan DKI bertabrakan peraturannya karena menurut pusat di KKP Teluk Jakarta masuk zonasi strategis nasional. Jadi izin itu harus melalui KKP juga. Sedangkan DKI tidak melakukan kordinasi yang berkelanjutan dengan KKP,” ujar Puput saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/5).
Jika dilihat dari lingkungan hidup, WALHI melihat itu berdampak bagi kehidupan sekitar, khususnya Teluk Jakarta. Dengan adanya reklamasi, ekosistem bisa terganggu. Pekerjaan nelayan terganggu karena ekosistem mati, ikannya rusak, ikan bermigrasi keluar Teluk Jakarta dan nantinya kesulitan mencari ikan.
“Dari sisi sosial budaya juga akan ada pergeseran, karena reklamasi otomatis budaya akan tersingkir dengan sendirinya,” tuturnya.
Puput menyebut reklamasi bukan untuk masyarakat kecil tetapi untuk pembangunan kantor, hotel, apartemen dan lainnya yang jelas kelasnya tak tercapai oleh masyarakat nelayan.
“Sudah pasti dampaknya buruk. Karena kalau kita melihat karakteristik Jakarta itu tidak bisa disamakan dengan Korea, Belanda atau lainnya. Yang jelas Jakarta masuk ke dataran yang lebih rendah,”
“Kalau hukum alam air mengalir dari atas ke bawah, Jakarta di bawah. Kalo kita tambah dengan reklamasi otomatis air laut akan naik. Ketinggian akan berubah. Air dari sungai akan terhambat kelaut, otmatis berbalik ke darat,” tambahnya.
Walapun, lanjutnya, dari pengembang menyatakan akan ada alat yang memompa, tetapi tidak menjamin nantinya akan berjalan dengan baik.
“Alih-alih adanya pembangunan reklamasi ini kan dampak banjir sudah terlihat, seharusnya pemprov belajar dari itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Sejarah Sosial Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Prof. Saifullah berpendapat belum tuntasnya permasalahan pengungsi dari etnis Rohingya merupakan pukulan bagi organisasi ASEAN.
“Organisasi ASEAN selama ini terlalu banyak kegiatan berbentuk seremoni, dan menggelar acara dengan bermewah-mewah di tempat yang elit, sehingga melupakan kejadian yang dialami masyarakat di sekitarnya,” kata dia di Padang, Senin (25/5).
Menurutnya, selama ini kegiatan ASEAN cenderung kepada persoalan yang ringan saja, sehingga terkesan organisasi itu seperti perkumpulan atau arisan antara petinggi negara di kawasan Asia Tenggara saja.
Padahal setiap negara ASEAN harus melindungi setiap warga dan memperlakukannya dengan sama rata. Namun disayangkan justru ASEAN jarang membahas dan membicarakan masalah pengungsi dan kaum minoritas yang tertindas ini.
Nasib kaum minoritas seperti Rohingya terkesan dibiarkan tanpa ada penyelesaian akhir.
“Jika ada etnis minoritas jangan sampai terkesampingkan atau teraniaya, lindungilah mereka agar mereka hidup dengan aman,” kata dia.
Dia mengimbau negara yang penduduknya mayoritas non muslim untuk menghentikan perilaku yang tidak baik tersebut terhadap umat Islam.
Hal itu bukan hanya untuk etnis Rohingya di Myanmar, tetapi juga untuk orang Patani di Thailand, Suku Moro di Filipina, dan negara-negara lain yang memiliki minoritas Islam.
Kemudian, organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan ASEAN harus memberikan tekanan kepada Pemerintah Myanmar agar mereka tidak semena-mena terhadap umat muslim Rohingya.
Dia mengimbau agar umat Islam Indonesia dan negara lain membantu untuk meringankan beban umat Islam Rohingya, karena kondisinya saat ini memprihatinkan.
Dia menyebutkan jumlah etnis Rohingya yang meninggalkan negaranya kali ini merupakan yang paling banyak sepanjang sejarah.
“Sebelumnya mereka juga ada yang meninggalkan negerinya, tapi jumlahnya hanya belasan hingga puluhan orang.”

Artikel ini ditulis oleh: