Jakarta, Aktual.co — Indonesia, yang sedang menghadapi kemungkinan skors FIFA karena keterlibatan pemerintah, harus memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia melawan Irak tanpa kehadiran penonton, dan pertandingan kandang mereka melawan Thailand di arena netral.

Keputusan ini diambil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) setelah insiden penonton pada dua pertandingan timnas U-23 pada Maret, saat melawan Timor Leste dan Korea Selatan di Jakarta.

Indonesia, yang juga didenda 20.000 dolar oleh AFC dan diperingatkan bahwa sanksi-sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan jika insiden-insiden itu terulang, dijadwalkan menjamu Irak pada 16 Juni setelah mereka memulai kualifikasi di Taiwan pada 11 Juni.

Timnas Indonesia kemudian akan berangkat ke Hanoi untuk menghadapi Vietnam pada September, sebelum pertandingan kandang pada 8 Oktober melawan juara Asia Tenggara Thailand.

Namun apakah Indonesia akan diizinkan untuk berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019 masih menjadi pertanyaan besar, di mana liga domestiknya sedang terhenti setelah musim kompetisi dibatalkan, menyusul konflik antara pemerintah lokal dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Kedua kubu diberi waktu sampai Jumat untuk mencari titik temu dari permasalahan yang ada, yang berpangkal dari gagalnya PSSI untuk mencoret dua klub dari Liga Indonesia yang merupakan rekomendasi pemerintah karena masalah-masalah kepemilikan.

Pemerintah telah membekukan PSSI, yang membatalkan musim liga setelah baru menjalani dua putaran. Sementara itu para pemain terkatung-katung karena tidak mendapat gaji.

PSSI meluncurkan rencana-rencana untuk turnamen pra musim baru pada pekan lalu, yang menampilan 18 tim strata tertinggi untuk dipecah ke dalam tiga grup sebelum mereka memulai musim liga yang baru pada September, namun Piala Champions sudah dihapuskan.

Tim transisi pemerintah, yang mengawasi sepak bola di salah satu negara terpadat di dunia ini, menolak untuk memberi izin.

Sejumlah ofisial PSSI tiba di Swiss pada pekan ini untuk mengikuti kongres FIFA pada Jumat, di mana badan sepak bola dunia itu juga akan mengadakan pemungutan suara untuk memilih presiden, dan mengatakan mereka akan berupaya agar hukuman tidak jadi dijatuhkan.

Direktur Teknik PSSI Peter Hoekstra mengatakan skors akan memberi pukulan berat, dan menambahi bahwa perselisihan dengan pemerintah telah merusak pekerjaannya.

“Itu akan sangat merusak,” kata mantan pemain sayap Belanda dan Ajax Amsterdam itu kepada BBC World Football.

“Malang bagi kami, menteri ikut campur ke dalamnya dan kelihatannya mereka membunuh semua inisiatif yang kami upayakan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Perwakilan Tim Transisi batal bertemu dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) lantaran tanggal pertemuan yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga bentrok dengan Kongres FIFA ke-65.

“Pertama-tama, dengan menyesal saya menginformasikan kepada anda bahwa tidak bisa bertemu dengan perwakilan anda karena tanggal pertemuan yang anda minta bertepatan dengan pekan Kongres FIFA ke-65,” demikian seperti dikutip dari surat FIFA untuk Sekertaris Menpora Alfitra Salam tertanggal 22 Mei 2015 melalui faksimili, di Jakarta, Sabtu (23/5).

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke tersebut juga membahas terkait surat menyurat antara FIFA dengan PSSI mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran statuta FIFA pasal 13 dan 17.

Tim Transisi bentukan Kemenpora rencananya akan memberangkatkan lima perwakilannya ke markas FIFA di Swiss untuk menjelaskan duduk permasalahan dan road map persepakbolaan Indonesia.

“Dari Tim Transisi, kami mengusulkan lima orang tetapi nanti terserah Pak Menteri mau memberangkatkan berapa orang karena beliau yang punya program,” kata Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (21/5) malam.

Lima orang yang diusulkan Tim Transisi kepada Menpora antara lain Bibit Samad Rianto, Cheppy T Wartono, Zuhairi Misrawi, Ricky Yakobi, dan Francis Wanandi.

“Tanggal keberangkatannya belum ditentukan karena sekarang masih dalam proses menunggu visa dan paspor,” kata mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

Menurut Bibit, pihaknya selalu berusaha untuk berkoordinasi ke FIFA agar Indonesia terhindar dari sanksi.

“Saya optimis FIFA bersedia menerima dan mendengarkan paparan permasalahan yang terjadi saat ini dari Tim Transisi,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid