Medan, Aktual.co — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terancam tanpa pengawasan dari jajaran pengawas Pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida Rasahan yang dihubungi  Sabtu (23/5) mengatakan, kondisi itu disebabkan belum adanya alokasi anggaran pengawasan dari sejumlah kabupaten/kota.

Dalam pembiayaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), jajaran pengawas menerima dana operasional dari kabupaten/kota.

Anggaran tersebut dihibahkan ke jajaran pengawas di daerah yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui hibah yang tercantum dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Namun hingga Jumat (22/5), Bawaslu mencatat baru tujuh daerah yang menandatangani NPHD itu yakni Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Samosir, Karo, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, dan Serdang Bedagai.

“Sedangkan 16 kabupaten/kota lain belum menandatangani NPHD tersebut,” katanya.

Bawaslu masih menunggu penandatangan NPHD tersebut hingga 29 Mei 2015 untuk mengambil sikap mengenai kemungkinan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Jika penandatangan tersebut belum dilakukan hingga 29 Mei, pihaknya akan membuat sikap untuk tidak terlibat dalam pengawasan seluruh tahapan pilkada di daerah yang belum menandatangani NPHD itu.

“Silahkan KPU menjalankan tugas, tetapi kami tidak ikut mengawasi,” kata Syafrida.

Menurut dia, jajaran pengawas sulit menjalankan tugas pengawasan pilkada jika tidak mendapatkan anggaran yang ditentukan sesuai UU tersebut.

Mengenai potensi kecurangan yang akan muncul akibat ketidakterlibatan pengawas dalam pilkada, Bawaslu menyerahkan proses pengawasan tersebut ke instansi lain.

“Kalau ada kecurangan, masih ada penegak hukum yang akan menangani,” ujar Syafrida.

Namun, kata dia, pihaknya mempertanyakan kesiapan daerah dalam menyiapkan alokasi anggaran tersebut karena penyelenggara pilkada bukan hanya KPU, melainkan unsur pengawas.

Menurut catatan, terdapat 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada Desember 2015 yakni Kota Medan, Binjai, Sibolga, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, dan Tanjung Balai.

Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat Indonesia untuk tidak khawatir dalam menghadapi isu beras plastik yang beredar di beberapa daerah.

“Saya tidak tahu motifnya, tidak tahu berasnya macam mana. Tapi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Kalla, Sabtu (23/5)

Menurut Kalla, pemerintah tetap harus mencermati masalah beras plastik tersebut.

Dia menambahkan pemerintah sedang mengkaji penyebab adanya isu beras plastik yang tersebar di sejumlah daerah.

“Saya yakin itu bukan sesuatu masalah besar karena motifnya kita tidak tahu. Kalau motif ekonomi, kenapa mesti plastik,” kata Kalla.

Wapres juga mengimbau kepada Kementerian Pertanian dan Bulog untuk menjaga agar stok beras nasional dapat dijaga minimum 500 ribu hingga 2 juta ton beras.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pihaknya akan mengusut peredaran beras plastik setelah adanya hasil laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah dipastikan ada unsur plastik, Kapolri mengatakan pihaknya akan menelusuri asal usul peredaran beras tersebut.

“Kalau ada akan kita selidiki dari mana sumbernya, apakah dari dalam negeri atau luar,” kata Badrodin di Jakarta, Sabtu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sembilan perempuan anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK untuk memilih calon yang terbaik dan tegas sebagai pemimpin lembaga pemberantasan rasuah tersebut.

“Yang paling penting memilih calon yang terbaik, yang bijaksana, tegas, punya pengalaman dan pengetahuan luas,” kata Kalla, Sabtu (23/5).

Wapres menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan jenis kelamin dari para anggota pansel yang semuanya merupakan wanita.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan sembilan perempuan anggota pansel KPK pada Senin (25/5).

Jokowi menegaskan telah memastikan rekam jejak, integritas dan kompetensi para anggota Pansel KPK itu.

Sebanyak sembilan anggota pansel tersebut yaitu Destry Damayanti (ahli ekonomi dan moneter) sebagai ketua merangkap anggota), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota, Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) anggota.

Selanjutnya Betti Alisjahbana (ahli IT dan manajemen) sebagai anggota, Yenti Garnasih sebagai anggota, Supra Wimbarti (ahli psikologi) sebagai anggota, Natalia Subagio sebagai anggota, Diani Sadiawati sebagai anggota dan Meuthia Ganie-Rochman sebagai anggota.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pihaknya akan mengusut peredaran beras plastik setelah adanya hasil laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Pengusutan (peredaran beras plastik) harus menunggu hasil laboratorium BPOM,” kata Badrodin usai acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Gedung “Indonesia Satu” di Jakarta, Sabtu (23/5).

Setelah dipastikan ada unsur plastik, katanya, maka pihaknya akan menelusuri asal usul peredaran beras tersebut.

“Kalau ada akan kita selidiki dari mana sumbernya, apakah dari dalam negeri atau luar,” kata Badrodin.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini pihak Polda Metro telah memeriksa beberapa saksi terkait peredaran beras plastik tersebut.

Kepolisian Sektor Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, menutup sebuah kios penjualan beras yang diduga dibuat berbahan baku sintetis, Selasa, di Pasar Mutiara Gading, Kecamatan Mustikajaya.

“Dari kios itu, kita juga mengamankan seorang penjualnya bernama Sembiring beserta empat orang karyawannya untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Kapolsek Bantargebang, Kompol Gatot Suyanto, di Bekasi, Selasa (19/5).

Menurut Kompol Gatot , temuan beras tersebut bermula dari laporan seorang warga dan sejumlah kabar yang ditayangkan melalui media sosial Facebook dan Instagram.

Menurut dia, ada dugaan beras terkontaminasi bahan sintetis, sehingga pihaknya langsung menelusuri kasus itu dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Mutiara Gading, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

“Kita ambil sampel beberapa karung beras untuk dijadikan bahan uji laboratorium,” katanya.

Berdasarkan pengakuan Sembiring, beras itu diperolehnya dari salah satu distributor beras di kawasan Karawang, Jawa Barat dan dijual kepada konsumen dengan harga Rp8 ribu per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Semarang, Aktual.co — Polda Jawa Tengah menangkap tiga pelaku tindak pidana perdagangan manusia asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas menjaring calon tenaga kerja Indonesia.

Ketiga tersangka dibawa langsung dari tempat asalnya di Sumba Barat ke Semarang, Jumat (22/5) malam, kata Kepala Sub Remaja Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Susilowati di Semarang, Sabtu (23/5).

“Diintai sekitar tiga hari sebelum akhirnya bisa diamankan,” katanya.

Dalam penangkapan, lanjut dia, Polda Jawa Tengah juga didukung oleh Polda NTT. Adapun tiga tersangka yang diamankan tersebut masing-masing Adriana Herlina Mawo, Yuliana Jati, dan Pelipus B. Damma Ngaku.

Susilowati menjelaskan ketiga tersangka tersebut bertugas mencari warga NTT yang bersedia menjadi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Praktik perdagangan manusia yang diungkap tersebut, kata dia, cukup terorgasnisasi dengan baik.

Pelanggaran pidana yang dilakukan mulai dari pemalsuan surat-surat hingga perlakuan tidak manusia saat berada di penampungan.

Ketiga tersangka itu, kata Susilowati, akan segara dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

“Menyusul dua tersangka yang sebelumnya sudah dilimpahkan lebih dulu,” katanya.

Kasus dugaan perdagangan manusia dengan modus rekrutmen calon TKI tersebut terungkap ketiga polisi membongkar sebuah tempat penampungan di daerah Puri Anjasmoro Semarang beberapa waktu lalu.

Tempat penampungan tersebut diketahui milik PT Graha Indra Wahana Perkasa Semarang, sebuah perusahaan jasa pengerah TKI.

Polisi sendiri sudah menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Utama PT Graha Indra Wahana Perkasa Semarang Sutadie Lie (58) dan Kepala PT Graha Indra Wahana Perkasa cabang Kupang Budianto (47)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid