Makasar, Aktual.co — Sejumlah elemen gerakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan presiden Jokowi ke kota Makassar, Jumat (22/5) berakhir dengan pembubaran paksa dari aparat kepolisian dan anggota TNI.

Massa aksi yang bergabung dalam kelompok cipayung plus kota Makassar (HMI, PMII Makassar, PMKRI, IMM dan GMKI) saat melakukan aksi di Jalan Bawakaraeng Makassar dibubarkan paksa oleh aparat TNI.

Aktifi IMM Sulselbar, Rizal Pauzi mengungkapkan  aksi yang digelarnya merupakan aksi penolakan kedatangan Jokowi sekaligus launching dan blusukan bagi – bagi kartu Indonesia Sakit (KIS).

“Ini sebagai bukti kekecewaan kami terhadap Jokowi. Apa yang dilakukan di kota Makassar hanya merupakan pencitraan untuk menutupi kebobrokan atas kepemimpinannya,” ungkapnya ke Aktual.co. Jumat (22/5).

Sementara itu, di jalan Pettarani Makassar, massa aksi yang mengatasnamakan kelompok Gerakan Aktifis Makassar (GAM) yang melakukan aksi menolak kedatangan Jokowi saat melakukan konvoi ke Flyover, Jl Urip Sumohardjo juga dibubarkan paksa oleh aparat TNI yang berada di sekitar lokasi.

Panglima GAM, Adhi Puto Palaza mengungkapkan, aksi yang dilakukannya dalam rangka menolak kedatangan Jokowi membuat 2 rekannya ditahan oleh pihak keamanan.

“Rekan kami ditahan 2 orang, sekarang diamankan di Polsek Panakkukang Makassar,” ungkapnya.

Aksi penolakan kedatangan Jokowi juga terlihat di Jl Sultan Alauddin Makassar. Massa yang tergabung dalam kelompok AMPERA (Aliansi Mahasiswa Perjuangan Rayat) berorasi sambil meneriakkan turunkan Jokowi.

Irfan Safari, yang juga aktifis HMI MPO Cabang Makassar dalam orasinya menyebutkan sudah saatnya rezim Jokowi dievaluasi yang selama ini hanya menciptakan banyak masalah baru di bangsa ini. Selain kisruh KPK-Polri yang belum berakhir, persoalan politik yang tidak jelas, semakin meningkatnya pengangguran menjadi cerminan kepemimpinan Jokowi tidak mampu lagi mengurus bangsa ini.

“Kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti penyerahan harga BBM ke Mekanisme pasar,” teriaknya.

Selain itu, pelemahan rupiah terhadap mata uang Dollar yang menembus angka Rp13.000 lebih sebagai indikator Jokowi tidak mampu menstabilkan kondisi ekonomi.

“Jokowi adalah antek asing, neoliberalisme. Ini dilihat dari sikapnya yang membuka ruang kepada investor asing untuk menguasai segala sektor di republik ini,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Jumlah imigran gelap di Sumatera Utara terus bertambah atau sudah mencapai 1.918 orang dengan sebagian besar merupakan warga suku Rohingya, Myanmar dan asal Bangladesh.

“Jumlah imigran itu terungkap dalam Rakor kominda (Komite Intelijen Daerah) Sumut bersama pihak Divisi Imigrasi Sumut, lembaga internasional urusan pengungsi IOM dan Kesbangpol kabupaten/kota yang memiliki perairan laut dan pantai di Sekretariat Kominda Badan Kesbangpol Sumut, Kamis (21/5),” kata Kepala Badan Kesbangpol Sumut Eddy Syofian di Medan, Jumat (23/5).

Rapat yang dipimpin Ketua Kominda Brigjen TNI Tumino Hadi dan terkait lainnya menyepakati perlunya keputusan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam hal penanganan daerah terhadap keberadaan imigran gelap.

“Harus segera ada keputusan yang jelas dari Pemerintah Pusat kapan batas waktu imigran itu ada di Indonesia. Hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah,” katanya.

Padahal keberadaan imigran yang banyak itu bisa menimbulkan dampak sosial keamanan ekonomi dan sosial budaya.

Eddy menjelaskan, dari penjelasan pihak imigrasi maupun IOM ada dua bentuk permasalahan imigran gelap.

Pertama imigran gelap dari suku Rohingya/Myanmar itu yang terusir dari negaranya dan tidak diterima lagi dikategorikan sebagai suaka. Sedangkan warga Bangladesh dan warga lainnya mereka disinyalir mencari pekerjaan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

Sembari menunggu keputusan Pusat, Rakor menyimpulkan Tim Terpadu Penanganan Imigran Gelap itu sebaiknya mendayagunakan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang sudah terbentuk.

Pemkab/pemkot juga diminta untuk siap membantu bila ada imigran gelap masuk dan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Imigrasi, aparat keamanan dan IOM Perwakilan Sumut.

“Rakor juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera memberi arahan kepada pemerintah daerah dalam penananganan imigran gelap,” katanya.

Kominda sendiri menilia perlu terus menelusuri masuknya imigran itu melalui wawancara yang didukung Tim Psikologi.

Pihak IOM sendiri sudah menyatakan bersedia melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal tentang imigran gelap tersebut.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga meminta arahan panglima soal penanganan imigran gelap di Sumut.

“Pemprov Sumut perlu tahu keputusan Pusat soal imigran gelap sehingga bisa melakukan secara benar juga penanganan di daerah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka