Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polda Metro Jaya telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap delapan sopir angkutan umum terkait kasus tabrak lari.
“Petugas masih melakukan pengejaran terhadap delapan DPO itu,” kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Hindarsono di Jakarta, Jumat (22/5).
Hindarsono menyebutkan, delapan sopir DPO terdiri dari dua sopir Bus Transjakarta, dua sopir taksi, dua sopir Kopaja, satu sopir bus umum dan satu sopir Metromini.
Hindarsono menuturkan Polda Metro Jaya telah menyerahkan DPO ke Satuan Wilayah (Satwil) untuk dilakukan pengejaran. Hindarsono menambahkan polisi menghadapi kendala mengejar pelaku karena pihak Perusahaan Otomotif tidak memiliki kartu identitas sopir yang masuk DPO.
Sementara untuk mengejar sopir Bus Transjakarta, penyidik kepolisian telah koordinasi dengan pihak pengelola agar menyerahkan diri.
Ketua Presidium Indonesia Traffiic Watch (ITW) Edison Siahaan menyatakan, transportasi umum yang tidak memberikan kenyamanan dan keamanan perlu mendapatkan pengawasan.
Sebab, sambung Edison, pengawasan terhadap perilaku sopir yang ugal-ugalan berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Salah seorang inisiator hak angket Bank Century, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak agar Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus bailout Bank Centruy dari KPK.
Pasalnya, kasus yang diduga menjerat banyak elit di Indonesia itu mulai lamban ditangani oleh komisi anti rasuah tersebut.
“Terhentinya proses hukum kasus Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) amat mengecewakan dan menimbulkan pertanyaan publik. Kelanjutan proses hukum mega skandal itu sebaiknya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, karena siapa saja yang harus bertanggungjawab atas kerugian negara dalam kasus itu harus dibuat terang benderang,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurut dia, tidak ada yang boleh kebal hukum di negeri ini. KPK saat ini masih dipimpin Ketua yang berstatus pelaksana tugas (PLT) dengan sisa masa bhakti sekitar enam hingga tujuh bulan lagi. Dalam situasi seperti itu, tidak mudah bagi semua unsur pimpinan KPK menyepakat kasus-kasus yang patut diprioritaskan.
“Sedangkan kelanjutan kasus Bank Century layak diprioritaskan kalau harus menunggu kepemimpinan KPK yang definitif, dan rentang waktunya masih terlalu panjang.  Terlebih, kalau prosesnya seleksi calon pimpinan KPK berjalan mulus, kepemimpinan baru KPK baru terbentuk pada Desember 2015. Setelah kepemimpinan baru melakukan konsolidasi, KPK praktis baru efektif bekerja pada Januari 2016,” ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.
“Dengan pertimbangan lain bahwa terlalu banyak kasus korupsi yang menumpuk di KPK, saya pun menyarankan agar kelanjutan proses hukum kasus Bank Century sebaiknya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.  Selama bertahun-tahun hingga sekarang, kasus ini menjadi tetap pusat perhatian publik.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyatakan panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bebas konflik kepentingan atau independen.
Pernyataan tersebut, diungkapkan lantaran Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti, diketahui merupakan staf khusus Menteri BUMN pimpinan Rini Soemarno.
“Jangan ada konflik kepentingan, kita berharap Pansel KPK independensi tinggi dan tidak ada muatan politik, dan kepentingan menitipkan, baik dari lembaga atau kelompok, menjadi komisioner KPK bekerja tanpa ada hutang budi,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (22/5).
Oleh karenanya menurut dia, keberadaan Destry perlu menjadi catatan, mengingat jangan sampai pansel ini membuat komitmen dengan para calon untuk mengamankan kasus tertentu.
“Justru itu orang yang jadi pansel membuat komitmen menitipkan kasus atau masalah calon yang akan dipilih nanti akan menjadi alat saja, patut dicatat, kepemimpinan KPK hampir habis, lantaran selalu tersangkut masalah,” tandas dia.
Fadli pun menegaskan, agar Destry dengan legowo mundur sebagai pansel pimpinan KPK.
“Bagusnya dia pilih saja jadi staf ahli, dan ganti dengan yang lain, biar tidak menjadi polemik,” kata dia.
Kedekataan Destry dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang dinilai dekat dengan PDIP,  memunculkan kekhawatiran Pansel disusupi kepentingan politik. Selain itu, Rini pun diketahui pernah diperiksa KPK terkait kasus mega skandal BLBI.  “Kita harapkan dari orang-orang yang dipilih itu independensinya tinggi dan tidak punya kepentingan bawa titipan dari lembaga atau kelompok,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Petugas Polda Metro Jaya menggerebek kawasan penjualan cakram padat atau video compact disc (VCD) bajakan di Glodok, Jakarta Barat karena asosiasi artis dan pencipta lagu membuat laporan pengaduan.
“Kami tindak karena ada laporan masyarakat yang dirugikan,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan di Jakarta, Jumat (22/5).
Iwan menegaskan, polisi tidak akan bisa menindak produk ilegal tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan. Diungkapkan, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPPRI) mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk menindak tegas peredaran VCD bajakan. Iwan menjelaskan penindakan terhadap peredaran VCD bajakan merupakan delik aduan sehingga polisi harus memiliki dasar, atau laporan pengaduan untuk mengambil langkah hukum.
“Polisi juga pernah menindak pelanggar hak cipta yang terjadi pada salah satu tempat karaoke,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu