Banda Aceh, Aktual.co — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Utara Anwar Puteh, mendesak Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Langkah yang sama dinilai perlu dilakukan oleh seluruh negara terhadap Myanmar. 
Pasalnya, negara itu dinilai telah melakukan genosida terhadap warga Rohingnya di Provinsi Rakhine, Myanmar.
“Kita mengutuk tindakan represif dan genosida terhadap warga rohingya,” ujar Anwar Puteh kepada Aktual.co, Jumat (22/5).
Ditambahkan, pihaknya mendesak PBB untuk lebih serius memberikan kepedulian dalam penanganan pengungsi dan warga Rohingya yang masih bertahan di Myanmar. 
“Dan saatnya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar atas dasar kemanusiaan,” ujar Puteh.
Disebutkan, Indonesia tidak akan rugi jika memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu. Selain itu, Indonesia harus memiliki sikap tidak bekerjasama dengan negara yang melakukan genosida. Menurutnya, tidak ada tempat untuk negara yang membiarkan genosida terjadi di dunia ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Polri mengisyaratkan akan mempelajari data tentang Pertamina Energy Trading Limited (Petral), setelah Pertamina membubarkan perusahaan yang berada dibawahnya itu.
“Yang nggak siap itu siapa?” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ketika ditanya kesiapannya menyelidiki kasus Petral, Jakarta, Jumat (22/5).
Sebelumnya pada Kamis (21/5), mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyambangi Bareskrim Polri. Faisal bertemu dengan para penyidik Bareskrim untuk menceritakan masalah-masalah yang ada di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
“Teman-teman Bareskrim ingin tahu tentang kasus Petral, jadi saya jelaskan,” kata Faisal.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi tentang kasus mafia migas. Mereka mendapatkan temuan yang sama, yaitu adanya beberapa nama yang disinyalir terlibat mafia migas di Indonesia. “Saya punya data. Di sini (Bareskrim) juga punya data. Ada beberapa yang cocok (datanya).”
Meski demikian, Faisal enggan membuka nama-nama tersebut. Sementara Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E. Simanjuntak mengatakan pembicaraannya dengan Faisal memperjelas duduk permasalahan kasus Petral.
Dia mengatakan hasil pertemuan tersebut akan dijadikan dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan. “Pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Victor.
Pada Rabu (13/5), PT Pertamina secara resmi menghentikan operasional Petral dan selanjutnya akan dilakukan upaya likuidasi terhadap perusahaan-perusahaan di dalamnya. Kegiatan bisnis Petral, terutama yang menyangkut ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang, akan sepenuhnya dijalankan oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.
Dengan keputusan penghentian tersebut, segala hak dan kewajiban Petral yang masih ada, akan dibereskan atau diambil alih oleh Pertamina, termasuk segala betuk aset juga akan dimasukan sebagai bagian dari BUMN tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Golkar Kubu Agung Laksono memberi sinyal menolak islah dengan kubu Aburizal Bakrie, karena dianggap hanya sebagai alat politik menuju pilkada.
Selain itu juga, akan berupaya melakukan banding terhadap putusan PTUN, lantaran menganggap banyak kejanggalan. 
Wasekjen DPP Golkar kubu Agung, Lamhot Sinaga, mengatakan upaya banding ditempuh akibat banyak kejanggalan-kejangalan dalam putusan PTUN.
“Mengembalikan kepengurusan hasil Munas Riau dianggap dapat mengacaukan bangunan hukum, peraturan dan perundang-undangan,” kata Lamhot, di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurutnya, jika hasil PTUN dijadikan dasar islah, maka islah hanya akan sebagai ‘menang-menangan’ Golkar versi kubu Ical. Akibatnya, islah ini nantinya akan bersifat temporary.
Lamhot menilai islah hanya sekedar untuk bisa ikut Pilkada serentak 2015 tanpa menyelesaikan persoalan mendasar ditubuh partai Golkar.
“Mereka lupa, persoalan mendasar di partai Golkar ada pada Ical dan kroni-kroninya, baik perilaku, tindakan, dan langkah politiknya yang telah memporak-porandakan partai yang sangat kami cintai ini,” katanya.
Dengan alasan inilah, lanjutnya, maka Mahkamah Partai Golkar (MPG) beberapa waktu lalu membuat keputusan yang bersifat rekonsiliatif. Karena dalam diktumnya mengamanatkan untuk mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali dengan kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas Dan Tidak Tercela (PDLT).
Selain itu, kata Lamhot, MPG juga memerintahkan memulihkan para kader-kader yang telah dipecat oleh Ical. Keputusan MPG inilah yang menurutnya layak diimplementasikan dalam konteks islah untuk menyelesaikan persoalan mendasar ditubuh Partai Golkar. Bukan islah menang-menangan yang bersifat jangka pendek dan sarat dengan muatan pragmatis.
Meski begitu, Lamhot yakin, JK akan sangat bijaksana untuk menyadarkan kubu Ical.
“Kami menyambut baik upaya yang dilakukan pak JK, sebagai mantan ketua umum dengan memberikan perhatian agar konflik ini segera berakhir,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: