Jakarta, Aktual.co — Universitas Nasional (UNAS) mengadakan acara reuni akbar yang diadakan siang ini Sabtu 23/5. Salah satu diantara yang hadir merupakan tokoh pemuka agama ustadz Arifin Ilham, beliau hadir mengenakan baju atasan dan bawahan putih dengan peci khas nya yang bewarna putih, hadir dan disambut antusias oleh para alumni yang ingin foto bersama Ustadz Arifin.

Ia mengakui bahwa dirinya sangat senang datang kedalam acara reuni akbar ini, bersyukur masih dapat bertemu dengan tean-teman di kampusnya terdahulu.

“Aduh subhanallah walfamdulillah mestinya seharusnya selalu diberi kesempatan terutama jika diundang harus hadir. Saya bahagia bisa bertemu kawan-kawan lama, dan saya juga mendoakan teman-teman yang sudah wafat,” papar ustadz Arifin yang merupakan alumni angkatan 1989 jurusan politik dan hubungan international.

Ustadz mengambil satu pelajaran penting dalam acara ini, bahwa silatuhrahmi itu sangat mahal nilainya,

“Menurut saya silatuhrahim itu yang mahal, karena dapat memanjangkan umur, membuat kita sehat, ceria, maaf memaafkan, dan menemukan harapan baru, dan ternyata kita berbahagia teman-teman jalan pada fitrah yang sukses,” terang ustadz tersenyum usai berfoto bersama para sahabat.

Diakhir pembicaraan ia mengenang bahwa acara ini mengingatkan dirinya saat masih menjadi mahasiswa dulu, yang sangat aktif menjadi aktifis kampus. “Jika ada acara seperti ini rasanya ada suatu kebahagiaan pernah menjadi mahasiswa, jika datang dalam acara seperti ini,” kenang ustadz.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia dapat mensponsori konferensi internasional masalah rohingya untuk mencari solusi atasi masalah eksistensi suku Rohingya di Myanmar.

“Tragedi kemanusiaan terhadap entis Rohingya seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan pengungsi, juga langkah politis dan diplomatis bersama untuk memberikan tekanan kepada Myanmar agar menyelesaikan problem domestik mereka,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut Yusril, masyarakat maupun Pemerintah Myanmar memang cenderung diskriminatif terhadap etnis minoritas baik Rohingya yang beragama Islam maupun Karen yang beragama Katholik.

Sikap diskriminatif tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan pengakuan keragaman di dunia modern.

“Namun, sejak tiga dekade terakhir, Pemerintah militer Myanmar melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan etnik di negara itu,” katanya.

Ia menegaskan, langkah diplomatik, politis, dan ekonomis perlu segera diambil baik oleh ASEAN maupun dunia internasional untuk menekan Myanmar.

Indonesia sebagai negara besar di ASEAN, menurut dia, dapat mensponsori konferensi internasional masalah Rohingya untuk mencari solusi mengatasi masalah ini.

“Konferensi tersebut juga bisa menjadi tekanan politis yang kuat terhadap Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah domestik etnik Rohingya,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara ini menjelaskan, Indonesia paling tidak dalam waktu dekat dapat mengambil inisiatif mengundang pertemuan khusus negara-negara anggota ASEAN untuk membahas masalah pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan tersebut, menurut dia, dapat dibahas langkah-langkah untuk memperluas peserta pembahasan sehingga menjadi konferensi internasional yang membahas masalah Rohingya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, karena tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya.

“Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya sungguh nyata di depan mata. Sudah ribuan jiwa melayang, ribuan jiwa lainnya merana, lari atau meninggal karena kelaparan dan kesakitan di tengah laut,” kata Ketua PW GP Ansor Jatim H Rudi Tri Wachid di Surabaya, Sabtu (23/5).

Dalam pernyataan bersama Gerakan Pemuda Ansor dengan Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Lesbumi NU, dan PMII Jatim, ia menegaskan bahwa hak kemanusiaan Rohingya harus dipulihkan dan mereka wajib dibela demi hak kemanusiaan.

“Tragedi Rohingya jangan dipandang lagi sebagai isu keagamaan tapi isu kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya sebenarnya bukan mengalami diskriminasi agama, namun lebih kepada pembersihan etnis. Hal ini terutama terjadi sejak adanya kudeta militer di Myanmar,” katanya.

Didampingi Sekretaris PW GP Ansor Jatim H Ahmad Tamim, ia mengatakan perbedaan etnis minoritas baru terjadi pada tahun 1960-an ketika kudeta militer. Tahun 1980-an dikeluarkan dekrit tentang etnis dan ada 10 etnis besar yang diakui dan lainnya tidak diakui termasuk Rohingya.

“Krisis kemanusiaan dan pengabaian atas jiwa manusia di kawasan ASEAN terlalu menyolok sampai-sampai sejumlah negara bersitegang ‘adu melepas’ mandat kemanusiaannya. Urusan hidup terganjal batas teritorial dan diplomatik. Itu tidak benar,” katanya.

Menurut dia, prinsip kemanusiaan wajib dijunjung tinggi, melebihi alasan diplomasi dan teritorial negara, seperti sikap Gubernur Aceh dan rakyatnya. Kini, nasib Rohingya menjadi tanggung jawab semua umat manusia lintas agama, etnik, dan negara.

“Dalam urusan nyawa manusia, rakyat dan pemerintah Indonesia harus satu kata: Selamatkan Rohingya! Bukan keselamatan sesaat, tapi bentuk keselamatan selayaknya sebagai manusia merdeka,” katanya.

Oleh karena itu, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Lesbumi NU, dan PMII Jatim mendesak pemerintah memberikan bantuan pada pengungsi Rohingya dan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar yang tidak manusiawi.

“Indonesia harus menarik Dubes RI di Myanmar dan mendesak PBB untuk memberikan sanksi pada Myanmar serta mengajak pada semua umat beragama di Indonesia, termasuk umat Buddha untuk Solidaritas Tragedi Rohingya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menuturkan seluruh menteri harus menerima keputusan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) komposisi Kabinet Kerja.

“Karena itu hak prerogatif Presiden sehingga semua menteri harus mematuhi bila dicopot atau dipindahtugaskan,” kata Yuddy di Jakarta, Sabtu (23/5).

Yuddy menuturkan Presiden Jokowi telah memiliki catatan untuk mengevaluasi kinerja para menteri karena setiap hari berkomunikasi dengan pembantunya itu.

Yuddy tidak dapat memastikan kapan pengumuman perombakan susunan kabinet karena hal itu merupakan murni hak presiden.

“Reshuffle adalah ranah presiden dan hanya dibicarakan dengan wakil presiden. Jadi, tidak ada yang mengetahui,” ungkap Yuddy.

Yuddy berjanji akan menerima secara “lapang dada” jika terkena reshuffle untuk dicopot dari jabatannya atau dipindahtugaskan.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyatakan presiden tentunya memerlukan sosok pembantu yang berkinerja lebih baik untuk duduk sebagai seorang menteri.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid