Jakarta, Aktual.co — Ivan Faisal (27), anggota polisi dari satuan Shabara Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur (Polres Kotim), Kalimantan Tengah, ditangkap polisi saat pesta narkoba jenis sabu.

“Pelaku kami tangkap saat pesta sabu bersama rekannya di sebuah ruangan di Studio Family Karaoke, Jalan Pemuda, Sampit Kabupaten Kotim, pada Kamis (21/5) malam,” kata Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan didampingi Waka Polres Kompol Susilo Setiawan dan Kasat Reskoba AKP Maharsono di Sampit, Sabtu (23/5).

Penangkapan anggota polisi dari satuan Shabara Polres Kotim tersebut bermula dari informasi masyarakat, selanjutnya ditindak lanjuti oleh anggota dari provos untuk memeriksa kebenarannya.

Saat berada di Studio Family Karaoke, pelaku ditemukan sedang bersama temannya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu, sebanyak satu paket seberat 0,28 gram. Polisi juga menemukan barang bukti narkoba lainnya, yakni empat butir ekstasi atau inex dari pelaku.

Pelaku bersama sejumlah temannya yang kebanyakan wanita pemandu lagu ini langsung digiring ke Polres Kotim untuk dilakukan pengembangan. Sejumlah temannya tampak sudah teler karena telah terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba, sementara pelaku tidak. “Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan pelaku,” kata Kapolres

Hendra mengungkapkan, penangkapan pelaku juga merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sabu sebelumnya yang telah dilakukan oleh Satreskoba Polres Kotim. Sehingga Ivan Faisal merupakan target operasi (TO) dari jajaran Satreskoba Polres Kotim.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat komik sekaligus komikus, Hikmat Darmawan menilai, industri komik lokal sebenarnya memiliki peluang membangkitkan industri penerbitan di Indonesia. Salah satunya karena potensi pasar pembaca yang cukup besar.

“Komik bisa berperan untuk menjadi salah satu pintu masuk penciptaan pasar penerbit lokal. Jadi logika kerjanya dibalik, yakni dengan membangkitkan industri komik lokal, maka industri penerbitan lokal pun dibangkitkan. Pasar pembaca komik kita besar, tetapi mayoritas masih menyerap komik impor terjemahan,” ujar Hikmat kepada ANTARA News di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut dia, saat industri komik lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yakni sekitar tahun 1950 hingga 1970-an,di Indonesia ada sekitar 25-35 juta orang pembaca atau pembeli komik. Hanya saja, lanjut Hikmat, kebutuhan pasar pembaca yang besar itu belum mampu dipenuhi industri komik lokal, bahkan hingga kini.

Salah satunya karena masih bermasalahnya industri penerbitan. Terlebih, kecenderungan industri komik lokal saat ini pada komik cetak.

“Realitasnya, paling baru terwujud 0,5 hingga 1 persen. Sebetulnya bukan kendala di penerbitan ke penerbitan, tetapi industri penerbitan secara umum di Indonesia memang bermasalah,” katapenulis “How to Make Comics – Menurut Para Master Komik Dunia” itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahidin Halim membantah telah ikut menandatangani usulan inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).

“Apabila sebelumnya diinformasikan ada satu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, yang menggunakan hak keanggotaannya mendukung revisi UU Pilkada atas nama saya, Wahidin Halim, maka sebagaimana sikap dan arahan fraksi, secara otomatis telah dilakukan pencabutan terhadap dukungan tersebut. Penolakan atau pencabutan telah disampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,” tulis Wahidin Halim dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Sabtu (23/5).

Selain membantah dirinya ikut mendukung usulan inisiatif revisi UU Pilkada, Fraksi Partai Demokrat juga menolak dilakukannya revisi UU Pilkada tersebut.

“Dengan ini saya menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat memiliki sikap menolak/tidak setuju terhadap usulan revisi UU Pilkada yang sedang berproses melalui Komisi II DPR RI,” catatnya.

Ia juga membantah adanya anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang ikut mendukung usulan revisi UU Pilkada tersebut. Ia berharap, dengan klarifikasi tersebut, semua pihak bisa memahami sikapnya secara pribadi dan Fraksi Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh: