Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih mendalami dugaan penyuapan tindak pidana terkait perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina Kabupaten Kepulauan Aru.

“Pendalaman tersebut menindaklanjuti pengusutan tim penyelidikan ke Benjina pada pekan kedua April 2015,” kata Kajati Maluku, Chuck Suryosumpeno, di Ambon, Sabtu (23/5). Dia belum bersedia mengungkapkan lebih jauh soal pendalaman hasil penyelidikan, karena masih dalam status penyelidikan.

“Kami masih mengintensifkan pendalaman sehingga belum bisa terbuka lebih jauh. Apalagi soal hasil penyelidikan tim,” ujar Kajati. Apalagi, tim juga sedang mengembangkan penyelidikan kemungkinan ada terkait tindak pidana lainnya.

“Maaf belum saatnya disampaikan karena masih juga mengumpulkan bukti maupun meminta keterangan saksi,” kata Kajati.

Dugaan perlakuan perbudakan yang melibatkan ribuan ABK asing asal Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand itu mengisyaratkan terjadinya tindak pidana.

Dugaan adanya perbudakan buruh asing di PBR bermula dari pemberitaan kantor berita Associated Press edisi 25 Maret 2015 yang diberi judul “Was Your Seafood Caught By Slaves.” Pemberitaan tersebut membuat Dubes Thailand untuk Indonesia Siriyaphan bersama Wakil Kepala Kepolisian Letjen Siridchai Anakeveing berkunjung ke Ambon dan Dobo serta Benjina guna melakukan investigasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sembilan perempuan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/5).

“Bertemu Senin siang atau sore,” kata Jokowi usai acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung “Indonesia Satu” di Jakarta, Sabtu (23/5).

Presiden juga menegaskan, ia telah memastikan rekam jejak, integritas, dan kompetensi para anggota pansel KPK. “Jika sudah saya keluarkan, saya sudah memastikan itu,” kata Presiden.

Sembilan anggota Pansel KPK tersebut , yakni Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Harkristuti Haskrisnowo, Betti Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagio, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie-Rochman. Presiden berharap para anggota Pansel tersebut bisa bekerja dengan baik.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, kesembilan anggota Pansel KPK itu dipilih atas tiga kriteria, meliputi integritas, kompetensi, dan keberagaman. Menurut dia, Presiden Jokowi telah membaca profil para calon yang diajukan. Mereka kemudian melewati proses seleksi yang panjang dalam dua minggu terakhir.

“Harapan beliau memang ini Pansel harus segera bekerja, semangatnya adalah bukan semata-mata berhenti memilih orang, tapi memilih orang yang akan dibawa ke DPR, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk institusi KPK yang berwibawa,” kata Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co  —Ketua Harian Jaringan Nasional, Jimmy Setiawan, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang paling banyak menebar isue dan menyalahkan rezim sebelumnya, sejak berjalannya roda pemerintahan Jokowi enam bulan lalu. Mulai dari kesalahan Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia masih berutang pada IMF. Padahal utang Indonesia kepada IMF telah lunas sejak tahun 2006.

Sangat disayangkan, setelah itu keluar lagi isu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bahwa mantan menteri ESDM Dahlan Iskan pernah merekomendasikan kepada mantan Presiden SBY untuk membubarkan Petral. Ini  dianggap oleh kelompok pembela SBY sebagai fitnah.

“Sudirman said harus bertanggung jawab, yang dalam hal ini saya katakan sebagai fitnah,” kata Jimmy di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Selain itu, dikatakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Sudirman Said adalah  menteri yang paling rajin menyalahkan kebijakan-kebijakan rezim sebelumnya. Itulah sebabnya muncul protes keras dari para loyalis SBY.

“Sudah kita melakukan protes keras, teman dari kader pembela SBY juga melakukan aksi, yang saya dengar. Semua kader Partai Demokrat juga bereaksi dengan pernyataannya,” ungkapnya.

Dia pun menegaskan, jika protes keras yang muncul tidak juga didengar anggota kabinet Presiden Jokowi ini, maka pihaknya akan melanjutkan pada jalur hukum.

Artikel ini ditulis oleh: