Jakarta, Aktual.co — Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Joko Mardiyanto, tersangka korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi.
“Tidak bisa datang, ada surat izinnya,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi di Semarang, Kamis (21/5).
Menurut dia, sesuai dengan keterangan dalam surat izin yang disampaikan, Joko masih melaksanakan tugas di Bandung. Atas ketidakhadiran tersebut, kejaksaan akan memanggil kembali mantan Kepala Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut pada pekan depan.
Sementara tersangka lain dalam perkara tersebut, atas nama Joko Suryanto, ditahan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi. Hartadi menjelaskan Joko Suryanto merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bencana Alam Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Dalam perkara ini, lanjut dia, Joko Suryanto pada tahun 2011 lalu menjabat sebagai Ketua Tim Verifikator Proposal Dana Bantuan Sosial.
Hasil audit Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Jawa Tengah, kata dia, didapati penyaluran bantuan sosial bagi penerima fiktif. Dari 164 penerima bantuan yang dijadikan sampel oleh BPKP, menurut dia, seluruh diduga bermalasah.
“164 bantuan sosial yang nilainya sekitar Rp1 miliar tersebut ternyata hanya dimiliki oleh 21 orang,” ujar dia.
Kerugian negara dalam dugaan korupsi ini, kata dia, mencapai Rp654 juta. “Ini hasil audit sementara, masih mungkin bertambah.”
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan lima tersangka penerima fiktif bantuan sosial yang dikucurkan Pemerintah Provinsi setempat pada tahun anggaran 2011.
Kelima tersangka yang ditahan tersebut masing-masing Aji Hendra Gautama, Azka Najib, Agus Khanif, Musyafak, serta Farid Ihsanudin.
Kelimanya tersangka menggunakan nama berbagai organisasi serta lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan bantuan pendanaan dalam kegiatan yang diduga fiktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekitar 12 perwakilan Partai Politik (Parpol) menghadiri sosialisasi pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015 yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Kamis (21/5).
Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengatakan selain partai politik, KPU juga mengundang Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Dispendukcapil Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, serta Polres Tanjung Perak.
“Untuk partai politik yang hadir, masing-masing parpol diwakili dua orang,” katanya.
Robi menjelaskan pula bahwa dalam sosialisasi kali ini, KPU Kota Surabaya akan menjelaskan jadwal tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2015 seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Selain itu, lanjutnya, yang juga akan disosialisasikan KPU adalah tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Yang juga tidak kalah penting adalah sosialisasi PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.
Tujuan digelarnya sosialisasi ini, lanjut Robi, adalah untuk menyampaikan kepada partai-partai politik mengenai jadwal tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, serta syarat-syarat pencalonan kepala daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Jawa Barat mengungkap peredaran pupuk palsu, yang menggunakan kemasan merek ternama kepada para petani di Kabupaten Cianjur.
“Pelaku menjual dengan menggunakan nama Ponska,” kata Kepala Polda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan kepada wartawan di Bandung, Kamis (21/5).
Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar mengerebek pabrik yang memproduksi pupuk ilegal di Jalan Tungturunan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Rabu (13/5) berikut mengamankan pemiliknya inisial AS.
“AS alias YA diduga keras mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dan menjualnya kepada para petani di wilayah Kabupaten Cianjur,” katanya.
Kapolda mengatakan, AS diduga dengan sengaja mengedarkan pupuk berkualitas isi tidak sesuai label. Hasil pemeriksaan sementara, kata Kapolda, AS diketahui mendapat barang dari seseorang inisial JE atau pemilik pabrik di Jalan Raya Gunung Masigit, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
“Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dengan memproduksi dan mengedarkan pupuk palsu yang kemasannya menyerupai kemasan pupuk yang diproduksi resmi produsen pupuk legal,” kata Kapolda.
Dia menjelaskan, pupuk palsu itu diperoleh dari JE dengan harga Rp750/kg, kemudian dijual AS seharga Rp800/kg kepada para petani. Sedangkan, pupuk jenis Ziophoska dijual Rp1.050/kg dengan harga beli Rp1.000/kg, padahal harga eceran tertinggi pupuk di Cianjur untuk Poskalmic Si-P 36 seharga Rp2.000/kg, sementara Ponska Rp2.300/kg.
“Mereka dapat menjual murah, karena bahan bakunya berasal dari batu zeolite,” kata Kapolda.
Dia menegaskan, pupuk palsu yang diedarkan itu telah menimbulkan kerugian bagi petani dan dapat merusak tanaman. Menurut dia, pupuk tersebut bukan menyuburkan tanah, tetapi akan menambah hara pada tanaman yang membuat kering daun serta menurunkan produktivitas.
“Fungsi pupuk adalah menambah nutrisi atau hara yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman,” katanya.
Dalam kasus itu polisi menyita barang bukti 23 ton pupuk ilegal dengan perincian 200 karung Poskalmic Si-P 36 dengan berat masing-masing 50 kg, 200 karung Ziophoska, 40 karung Phonska, 500 kg tepung zeolite dan 250 kg batuan zeolite.
Orang yang terlibat dalam kasus pupuk palsu itu dijerat Pasal 60 huruf j jo. Pasal 37 ayat (1) UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan UU No 3/2014 tentang Perindustrian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu