Jakarta, Aktual.co — Mantan Sekjen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, mengaku uang 140 ribu Dollar Amerika Serikat (AS) untuk Komisi VII DPR RI, berasal dari mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.
Hal itu diungkapkan Waryono saat bersaksi dalam sidang terdakwa Sutan Bhatoegana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan.
Dia mengatakan, permintaan uang itu awalnya disampaikan oleh Jero Wacik yang tengah menjabat sebagai Menteri ESDM kepada Rudi Rubiandini. Saat itu Rudi bersedia menyediakan sejumlah uang untuk diberikan ke Komisi VII DPR.
“Iya nanti kita usahakan,” beber Waryono sambil menirukan pernyataan Rudi, di Pengadilan Tipikor, Kamis (21/5).
Hal itu pun dipertegas oleh Waryono saat ditanya Hakim Ketua Artha Theresia mengenai istilah “buka kendang, tutup kendang”. Dia mengatakan, terkait ‘buka kendang’ dimaksudkan untuk pemberian uang sebesar 140 Dollar AS.
“Saya kira ia,” jawab Waryono.
Sedangkan istilah ‘tutup kendang’ pernah terdengar saat sidang untuk terdakwa Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu. Ketika itu Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan yang dihadirkan sebagai saksi sempat menyampaikan perihal ‘tutup kendang’.
Karen mengatakan, Rudi pernah meminta Pertamina menyiapkan uang senilai 150 ribu Dollar AS untuk ‘tutup kendang’ terkait pembahasan APBN-Perubahan yang akan disahkan pada Juni 2013.
“Akan ada pengesahan APBNP bulan Juni 2013. ‘Beliau (Rudi) menyampaikan buka kendang dari saya (Rudi/SKK Migas), tutup kendang dari Pertamina’,” ucap Rudi seperti diutarakan Karen saat bersaksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyerahkan agar Komisi IV DPR dapat segera menyelesaikan secara tuntas terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI.
Hal itu terkait Undang-Undang No 1 Tahun 2014 yang mengatur soal daerah-daerah strategis nasional. Dimana, teluk jakarta termasuk dari stategis nasional. Sehingga kegiatan reklamasinya harus berdasarkan izin dari pemerintah pusat.
“Yang jelas segala sesuatu sesuai dengan bidangnya. Biarlah komisi IV menangani ini secara tuntas, dan nanti akan ada laporannya (kepada saya),” kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/5).
Menurut dia, permasalahan itu akan segera diselesaikan oleh komisi terkait, karena bagaimanapun penangananya komisi pimpinan Edy Prabowo itulah yang mengetahui.
“Ini sekarang sedang dalam proses daripada penanganan, biar nanti akan diselesaikan oleh komisi IV,” tandas dia.
Sebelumnya,  Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mesti patuh terhadap Undang-undang no 1 tahun 2014.
Menurut dia, Ahok mesti paham bahwa kedudukan UU 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lebih tinggi ketimbang Perpres nomor 52 tahun 1995. Terlebih kini sudah ada Perpres No 122/2012, yang merinci izin pelaksanaan reklamasi.
“Asumsi bahwa adanya peraturan presiden sebelumnya yang mengatur tata cara dan sebagainya itu, dibawah UU,” ujar dia ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (20/5). “Kalau UU nya ada, harus mengacu kepada UU yang berlaku,” sambung dia.
Ia menuturkan, dalam Undang-undang nomor 1 tahun  2014, diatur soal daerah-daerah strategis nasional. Dimana, teluk jakarta termasuk dari stategis nasional. Sehingga kegiatan reklamasinya harus berdasarkan izin dari pemerintah pusat.
Oleh karenanya, ditegaskan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2238 tahun 2014, yang memberikan izin reklamasi pulau G ke PT Muara Wisesa Samudra, ilegal.
“Reklamasi teluk Jakarta itu ilegal,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan fasilitas, riset terpadu, dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia di Kementerian tahun anggaran 2008-2010, masih berjalan.
“Masih,” singkat Badrodin usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah lembaga penegak hukum, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5).
Namun, saat disinggung sejauh  mana perkembangan kasus yang melibatkan makelar proyek di pemerintah, M Nazaruddin dan PT Biofarma, dia menyuruh untuk menanyakan ke Kabareskrim Komjen Budi Waseso. “Tanya Bareskrim,” tandasnya.
Bareskrim Mabes Polri, memang tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan fasilitas, riset terpadu, dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia di Kementerian tahun anggaran 2008-2010.
Meski mengaku masih dikembangkan, namun penyidik Bareskrim belum juga memanggil pihak-pihak terkait yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapat Aktual.co, beberapa petinggi Bio Farma, antara lain Iskandar selaku Direktur dan Mahendra Suhardono sebagai Direktur Produksi sempat bertemu dengan M Nazaruddin di gedung Arthaloka, Jakarta.
Hasil pertemuan itu, Nazaruddin menawarkan agar proyek vaksin flu burung itu dimasukkan ke APBN-Perubahan milik Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2008.
Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2007 Bio Farma sempat mengirimkan proposal produksi pabrik vaksin ini ke lembaga donor asal Jepang (JICA), dan Bappenas, namun ditolak. 
Kemudian pada awal 2008, Bio Farma sempat bertemu dengan makelar proyek di pemerintah, M Nazaruddin. Saat pertemuan itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menawarkan agar proyek tersebut masuk ke dalam APBN-Perubahan milik Kemenkes tahun anggaran 2008.
Dalam berkas yang sama, beberapa petinggi Bio Farma beserta dengan orang-orang yang terafiliasi dengan Nazaruddin sempat juga menyambai Menteri Kesehatan saat itu, PT Fadillah Supari. Akhirnya, proyek tersebut bisa masuk ke dalam APBN Kemenkes tahun anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp200 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno mengakui jika dirinya pernah diberi himbauan oleh Jero Wacik untuk memperhatikan kesejahteraan anggota DPR RI, khususnya Komisi VII.
Hal itu dia ungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa, Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan.
“Tolong teman-teman di Senayan agar diperhatikan,” jelas Waryono sambil menirukan himbauan Jero, Kamis (21/5).
Untuk mempertegas perhatian apa yang diberikan ke anggota Komisi VII, Hakim Ketua, Artha Thersia pun bertanya kepada Waryono. “Iya apa? Sulit sekali sodara mengungkapkan,” tanya Hakim Artha.
Mendengar pertanyaan tegas Hakim, Waryono pun langsung menjawab bertanyaan itu. “Iy kayak Tunjangan Hari Raya (THR), apresiasi,” beber Waryono.
Kurang puas dengan jawaban Waryono, Hakim Artha kembali bertanya, “Bentuknya uang?,” tegas Hakim.
“Iya, iya (uang),” tukas Waryono.
Seperti diketahui, Sutan Bhatoegana didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima uang sebesar 140 ribu Dollar Amerika Serikat (AS) dari Waryono Karno. Pemberian uang itu dimaksudkan agar rapat penetapan APBN-Perubahan milik Kementerian ESDM 2013, bisa berjalan lancar.
Uang senilai 140 Dollar AS itu, direncanakan untuk dibagikan keseluruh anggota Komisi VII DPR RI, termasuk Sekretariat. Adapun besaran jumlah uang yang dibagikan, yakni 7500 Dollar untuk empat pimpinan, 2500 43 anggota, dan 2500 untuk Sekretariat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby