Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), di sejumlah sekolah di Jakarta.
“Empat orang yang diperiksa ada yang mantan Ketua DPRD DKI hingga bekas anggota DPRD DKI,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, Rabu (20/5) malam.
Wiyagus menuturkan, pemeriksaan terhadap keempat orang itu, untuk melihat secara jelas bagaimana proses pembahasan rancangan APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Dalam RAPBD tahun 2014, pengadaan UPS diketahui turut dibahas di dalamnya.
Selain itu, lanjut Wiyagus, pemeriksaan keempatnya disandingkan dengan proses pemeriksaan terhadap satu tersangka atas perkara tersebut, yakni Alex Usman.  “Tapi antara AU dengan keempatnya tak kami konfrontir ya. Pemeriksaan mereka terpisah. Jadi pemeriksaan saksi dan tersangka,” ujar Wiyagus.
Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. 
Sedangkan Zaenal Soleman saat jadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. 
Berikut keempat orang yang diperiksa oleh penyidik :
1. Ferrial Sofyan dari fraksi Partai Demokrat,- Periode tahun 2009-2014 menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua Badan Anggaran,- Periode tahun 2014-2019 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
2. Syahrial dari fraksi PDI Perjuangan,- Periode tahun 2009-2014 menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi E,- Periode tahun 2014-2019 menjabat sebagai Anggota Komisi D.
3. Fahmi Zulfikar dari fraksi Partai Hanura,- Periode tahun 2009-2014 menjabat sebagai Anggota komisi E,- Periode tahun 2014-2019 menjabat sebagai Sekretaris komisi E.
4. Firmansyah dari fraksi Partai Demokrat-Periode tahun 2009-2014 menjabat sebagai Ketua Komisi E,- Periode tahun 2014-2019 Firmansyah tidak mencalonkan diri kembali menjadi DPRD DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala BP Migas Raden Priono telah merampungkan pemeriksaan, kasus dugaan pencucian uang dengan pokok pidana korupsi penjualan kondensat dari SKK Migas ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Rabu (20/5) malam.
Kuasa hukum Raden Priyono Supriyadi menyebut, dalam kasus yang ditangani Polri itu kliennya hanya mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk penunjukan langsung penjualan kondesat ke PT TPPI.
“Ada kebijakan yang harus dilaksanakan. Tugas wewenang BP Migas adalah melaksanakan kebijakan,” kata Supriyadi di Bareskrim Mabes Polri. (Baca juga: Ini Dosa SKK Migas di Penjualan Kondensat Lewat TPPI Versi BPK) 
Namun, saat konfirmasi apakah kebijakan tersebut dari Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan, Supriyadi meminta untuk tanyakan ke penyidik. Dia mengaku sudah membeberkan semua keterangan kliennya soal kebijakan pimpinan kliennya semasa menjabat sebagai BP Migas. (Baca juga: TPPI Pintu Masuk, Tender Migas Era Raden Priyono Paling Brutal)
“Itu kebijakan di atas. yang jelas di sini ada kebijakan negara. Pak (Raden Priyono-red) hanya menjalankan kebijakan. Ada TPPI yang mayoritas sahamnya milik negara.” (Baca juga: Ini ‘Dosa’ Sri Mulyani di Kasus Penjualan Kondensat TPPI)
Dengan adanya kebijakan pemerintah pada saat itu, sambung Supriyadi, lantas kliennya tak bisa mengelak. Termasuk soal penunjukan langsung penjualan kondensat kepada PT TPPI. “Intinya yang katanya ada penunjukkan langsung ya itu tadi. kebijakan negara pak Raden Priyono tidak bisa mengelak.”
Tak puas dengan jawaban Raden Priyono dan pengacaranya, awak media kembali menanyakan apakah perintah untuk penjualan kondensat milik negara atas instruksi dari kementrian terkait, lagi-lagi Supriyadi enggan menyebutnya.
“Soal itu tanya penyidik. sudah dituangkan dalam pemeriksaan. cek di sana.” (Baca juga: Pengamat UGM: Kasus Yang Diduga Libatkan Raden Priyono Tidak Hanya TPPI)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama anggota panitia seleksi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/5) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Presiden berharap melalui Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPK ini akan terpilih calon komisioner KPK yang kredibel dan memiliki kemampuan mumpuni. “Saya berharap komisioner yang terpilih memiliki kemampuan yang lengkap,” kata Presiden Jokowi.
Nama-nama Pansel tersebut antara lain Destri Damayanti ahli ekonomi, Enny Urbaningsih pakar hukum tata negara ketua badan pembinaan hukum nasional, Herkristuti Herkrisnowo pakar hukum, Betty Alisjahbana ahli IT dan manajemen, Yenti Garnasih pakar hukum pidana ekonomi, Sumpra Windarti ahli psikologi sdm dan pendidikan, Natalia Subagyo ahli tata kelola pemerintah, Diani Sadyawati ahli hukum dan Meutia Gani sosiolog.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu