Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu meminta agar Bareskrim Mabes Polri segera bersikap atas perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG).
“Kita berharap supaya ada kepastian hukum, jangan menggantung status hukum seseorang. Jadi sebenarnya, sudah ‘clean and clear’ dengan putusan praperadilan itu,” kata Mashinton di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (20/5).
“Tapi secara yuridisnya harus diselesaikan, saya rasa kejaksaan dan kepolisian sudah bisa memutuskan sikap kasus tersebut dalam waktu dekat ini,” tambah dia.
Meskipun demikian, dirinya menyakini jika di tengah gencarnya pihak kepolisian melakukan pemberantasan korupsi,  kasus jenderal bintang tiga itu pun tetap harus diproses. Ia melihat bahwa sejauh ini sudah ada niatan tersebut dari kepolisian.
“Ya kan mereka sedang kordinasi dengan KPK, Kejaksaan. Kemarinkan ingin digelar perkaranya tetapi tidak jadi, jadi kita tunggu saja,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membentuk panja migas terkait dugaan kecurangan tender LPG.
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengaku pembentukan panja akan disegerakan (Baca: Merugi Rp5,2 Miliar, RTKM: Ada Mafia dalam Tender LPG ISC-Pertamina).
“Kita ada panja migas sebagai salah satu yang disoroti. Harusnya minggu depan sudah mulai jalan,” ujar Kurtubi di DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Kurtubi menjelaskan panja akan menyelidiki kasus soal migas karena sudah merupakan bagian dari kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan (Baca: ISC Klaim Tidak Ada Kerugian Negara dari Tender LPG).
“Kalau ada hal yang merugikan negara kita koreksi dan berikan pengawasan. Ini bukti kontrol DPR kepada pemerintah. Apakah ada yang salah urus? Penyelewengan? Nanti kita perdalam lagi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak berwenang  menangani sengketa maupun dugaan pidana, terkait permasalahan pajak PT Bank Central Asia (BCA) jika perkara tersebut telah diputus pengadilan pajak.
Hal tersebut disampaikan, akademisi hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Zulfa ketika menjadi ahli dari mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo selaku penggugat praperadilan penetapan tersangkanya ke KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/5).
“Kompetensinya ada di Undang-undang Pajak. Kalau sudah diputus di peradilan pajak, maka tidak bisa diadili di peradilan lain,” ujar Eva.
Menurut dia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan perundangan yang bersifat lex specialis dan mempunyai karakter tersendiri.
Di antaranya adanya Pasal 36 yang mengatur batasan pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana yang penyelesaian dilakukan di Pengadilan Pajak. 
“Pasal 36, tidak usah dijelaskan lagi karena jelas batasannya, apa yang bisa diproses dan apa yang masuk ranah Undang-undang tersebut, bagi petugas pajak dan wajib pajak. Kalau bagi wajib pajak, ada rumusan yang jelas, mana yang kena sanksi pidana dan mana yang hanya kena sanksi administratif.”
Hadi Poernomo mempraperadilankan penetapan tersangka ke pengadilan lantaran ditetapkan sebagai tersangka, oleh KPK atas tuduhan penyalahgunaan wewenang saat menjadi Dirjen Pajak (2002-2004) dengan meloloskan atau mengabulkan keberatan wajib pajak BCA periode 1999 senilai Rp 5,75 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu