Semarang, Aktual.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional melakukan aksi turun jalan di jalan Pahlawan Semarang, Rabu (20/5). 
Mahasiswa kecewa atas konflik berkepanjangan lembaga penegak hukum antara KPK dan Polri yang tak kunjung berakhir.
Mahasiswa menilai, konflik kedua lembaga yang saling menetapkan status tersangka dua pimpinan KPK (Bambang Widjojanto dan Kompol Novel Baswedan) tak jauh beda dengan kasus yang pernah terjadi antara Bibit Samad Riyanto dan Komjen Susno Djuaji. 
Sebaliknya, KPK menetapkan tersangka Komjen Budi Gunawan.  
“Kasus itu tak jauh beda dengan kasus ‘cicak vs buaya’ saat itu. Dengan begitu yang dirugikan lagi adalah masyarakat,” ujar Korlap, As’at.
Menurut dia, penetapan tersangka para petinggi Polri dan KPK akan berakhir seperti kasus sebelumnya. Pasalnya, motif penetapan para tersangka hanya saling serang menyerang.
Mestinya, kata dia, masih banyak kasus tindak pidana korupsi lain yang harus ditangani, seperti kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang dan dana talangan (ball out) Bank Century.
“Tak perlu kedua institusi itu mengusut dosa-dosa lama, bukan malah fokus pada permasalahan penegakkan hukum ke depan, beber dia.
Aksi mahasiswa diwarnai pemblokiran jalan dengan membakar ban mobil. Massa pun berusaha memasuki pintu gerbang Gubernuran Jawa Tengah. Petugas menjaga ketat massa yang memaksa masuk pintu gerbang.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Meski diguyur hujan deras, tak menyurutkan keinginan puluhan aktivis HMI Sumut untuk menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), di bundaran Majesty/Sib Medan, Rabu (20/5).
Pimpinan aksi, Syafii Tambusai, dalam pernyataan sikapnya mengatakan bahwa saat ini rakyat sangat menginginkan adanya perubahan. Sayangnya, pemerintah dinilai tak mampu memenuhinya.
“Rakyat banyak ingin perubahan yang cepat dan terasa, namun pemerintah ternyata tidak mampu memenuhinya. Rakyat kecil malah harus menghadapi kesulitan ekonomi karena harga-harga bahan pokok naik, akibat kenaikan harga BBM,” ujar Syafii.
Menurutnya, keresahan dan kemarahan rakyat banyak adalah ekses yang wajar akibat menurunnya kemampuan ekonomi dan harapan hidup. Walaupun tuntutan perubahan kepemimpinan negara secara non demokrasi akan membawa resiko serius.
“Namun bukan berarti pemerintah bisa mengabaikan begitu saja aspirasi dan kegelisahan rakyat setiap hari,” tandasnya.
Sementara itu, ketua Badko HMI Sumut Anggia P Ramadhan mengatakan, pihaknya dengan tegas meminta presiden menjaga stabilitas politik dan tidak membiarkan penumpang gelap di dalam pemerintahan yang membawa agenda berbeda, bahkan melangkahi hak presidensial.
“Kedua, presiden agar menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah harus ekstra hati-hati saat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listrik dan Gas. Ketiga, kebutuhan pokok ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak secara langsung. Karena itu setiap kenaikan harga, harus menyesuaikan dengan daya tahan dan psikologi masyarakat,”
“Dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun sekitar 64 jiwa, mereka lah tulang punggung dalam pemanfaatan bonus demografi. Presiden harus memimpin langsung koordinasi strategis lintas kelembagaan/kementrian dalam pengarusutamaan pembangunan pemuda, dengan membuat kebijakan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: