Jakarta, Aktual.co —  Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mengaku mereka akan melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015.

“Saya menghimbau hari ini seluruh ketua BEM berkumpul di Jakarta, dan tanggal 21 mei kita berkumpul di istana negara,” kata perwakilan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Akhmad Khairudin Syam saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (20/5).

Akhmad mengatakan pihak BEM SI akan memulai aksi esok hari sejak pukul 10.00 WIB dari Tugu Patung Kuda depan Monas menuju Istana Negara dengan kekuatan 1.000 orang.

“Kami mengajak untuk setiap BEM seluruh kampus untuk bergabung dengan aksi besok sejak pukul 10.00 WIB di Patung Kuda untuk ‘longmarch’ ke Istana. Hingga saat ini ada sekitar seribu yang sudah menyatakan akan ikut serta dan terus bertambah,” katanya.

Penyampaian sikap yang akan mereka lakukan esok hari adalah terkait kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkesan menyerahkan harga BBM kepada harga pasar.

“Permasalahan mendasar karena harga BBM yang naik turun, maka kami menuntut pemerintah mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan mengembalikan subsidi BBM seperti semula,” kata Akhmad Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menasionalkan aset asing yang menurut mereka telah merugikan negara dengan terus mengeruk kekayaan alam Indonesia.

“Kami juga mendesak pemerintah mengambil alih 100 persen kekayaan dan aset blok Mahakam serta Freeport ketika kontrak sudah habis,” ujarnya.

Akhmad mengharapkan tuntutan mereka dikabulkan dan saat aksi unjuk rasa mahasiswa esok hari, Presiden Joko Widodo mau menemui mereka. “Jika presiden tidak menemui kami pada hari tersebut kami akan menginap,” katanya.

Terkait dengan ada isu aksi besar-besaran saat tanggal 20 Mei 2015 yang bertepatan dengan peringatan Harkitnas, Akhmad mengatakan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut dan pihak mana yang melakukan aksi hari ini.

“BEM SI menyepakati aksi akan dilaksanakan 21 Mei ini, kami juga tidak tahu siapa yamg turun hari ini,” ujarnya.

Menurut pengakuan Akhmad massa mahasiswa yang akan datang esok hari 25 persen adalah dari luar pulau Jawa. Sedangkan yang melakukan aksi awal hari ini di Bundaran Hotel Indonesia ada sekitar 20 orang yang berasal dari BEM kampus UI, Politeknik Negeri Jakarta, Unila (Lampung), UGM, Unpad, Unsri dan BSI.

Sementara dari pantauan, selain massa mahasiswa, yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini ada juga dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang menyuarakan dukungan pada Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI akhirnya menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgub) untuk menindaklanjuti hasil temuan pansus angket mengenai pelanggaran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke tahap selanjutnya, yaitu Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi membenarkan kabar akan digelarnya rapim untuk memutuskan HMP. “Melanjutkan masalah angket. Kan harus ditindaklanjuti dengan kondisi sekarang,” kata politisi PDI-P itu, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/5).
Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Sunirman pun membenarkan kabar digelarnya rapim pengguliran HMP terhadap Ahok. “Iya,” jawabnya singkat saat dihubungi aktual.co.
Sebelumnya dalam diskusi Aktual Forum awal Mei lalu, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan penggelaran rapim barulah tahap kedua saja menuju HMP setelah sebelumnya dilakukan hak angket. “Setelah rapim masih ada satu langkah lagi yakni paripurna, baru HMP,” ujar dia, (3/5) lalu.
Masih kata Ray, lambannya DPRD DKI menggulirkan HMP pasca paripurna hak angket, menunjukkan bentuk belum matangnya Kebon Sirih dalam berpolitik. Ray menduga, anggota dewan di Kebon Sirih lebih banyak dilatarbelakangi emosi sesaat saja saat sepakat gulirkan angket terhadap Ahok, ketimbang kalkulasi politik.
“Jadi ketika reaksi publik terhadap wacana pengguliran HMP ternyata negatif, banyak anggota DPRD DKI yang terlihat cari ‘pintu keluar’ alias coba selamatkan diri. Misalnya banyak dari mereka yang bilang angket belum tentu berujung HMP,” ujar Ray. 
Padahal, kata dia, kalau DPRD DKI sudah berani sepakat pakai hak angket, maka mau tidak mau harus diselesaikan lewat HMP. “Karena mana ada angket yang ngga berujung ke HMP kalau sudah terbukti benar (ditemukan pelanggaran Ahok). Kalau ngga mau berujung HMP ya pakai interpelasi saja dong harusnya,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh: