Semarang, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah menyelamatkan pendapatan negara dari sektor Izin Usaha Pertambangan (IUP) minerba mencapai Rp294 triliun hingga tahun 2014.
Faktanya, pendapatan negara dari pajak atas IUP Minerba terlihat amat rendah.
Pelaksana Tugas (plt), Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, jumlah tersebut bisa lebih besar, manakala pendapatan di sektor ini bisa dioptimalkan. 
Upaya itu, dapat dilakukan melalui pencegahan yang terintegrasi agar dampak positif kian luas dirasakan masyarakat.
“Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014, upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan Rp294 triliun,” katanya di Hotel Patra Jasa Jalan Sisingamangaraja, Candi Baru, Semarang, Rabu (20/5).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2014), jumlah IUP yang diterbitkan sebanyak 10.922 izin. Pemegang IUP total mencapai 7.834. Sementara, dari semua pemegang IUP tersebut yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 5.984 Wajib Pajak, sedangkan sisanya 1.850 Wajib Pajak belum memiliki NPWP.
Lalu, lanjut dia, dari 5.984 pemilik NPWP itu, yang telah melapor SPT hanya 3.276. Tetapi, dari 3.276 yang melapor SPT, yang benar-benar membayar pajak hanya 2.304 Wajib Pajak.
KPK masih menemukan IUP berstatus Non Clear and Clear (Non CNC) pada lingkup pemerintah provinsi, terutama Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. 
Di Provinsi Jawa Tengah, dari 275 IUP, sebanyak 132 IUP masih berstatus Non CNC. Di Yogyakarta, dari 15 dari 16 IUP, berstatus Non CNC. Di Jawa Barat, dari 619 IUP, sebanyak 290 di antaranya berstatus Non CNC, serta di Jawa Timur, sebanyak 150 dari 337 IUP, berstatus Non CNC.
Selain itu, kata dia, dari tata kelola izin pertambangan ini, persoalan lain yang juga mengemuka adalah tidak tertagihnya piutang negara. Data dari Ditjen Minerba pada 2014, jumlah piutang di empat provinsi ini lebih dari Rp14 miliar sepanjang 2011-2013.
Adapun rinciannya dari Provinsi Jawa Barat “menyumbang” piutang sebesar Rp9,3 miliar, Jawa Timur sebesar Rp3 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp 1,5 miliar dan Yogyakarta sebesar Rp 268 juta.
Karenanya, menurut dia, salah satu agenda utama dalam rapat Monev berupa paparan oleh pemerintah daerah atas kemajuan implementasi lima sasaran Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pertambangan Minerba.
“Paparan ini disampaikan oleh para gubernur dari empat provinsi tersebut.Atas sejumlah persoalan yang ada, Johan berharap sasaran kegiatan GN-SDA ini bisa tercapai, yakni membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih dan sinergis di antara pemangku kepentingan, agar bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Pol, Ahmad Wiyagus, berjanji akan membeberkan  hasil pemeriksaan Presiden Direktur Bank Centar Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja.
“Nanti, saya akan cek diatas (penyidik),” ujar dia, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).
Meski demikian, ia belum mau menjelaskan kaitan Jahja dalam kasus dugaan korupsi pembuatan paspor secara elektronik itu.
Presiden Direktur Bank Centar Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, diketahui menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang menjadikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sebagai tersangka.
Jahja, kedapatan hari ini menjalani pemeriksaan intensif selama dua jam.
“Iya, yang bersangkutan diperiksa selama dua jam dari jam 09.00-11.00 WIB,” kata Wiyagus saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Rerserse Kriminal Mabes Polri pun terus mendalami kasus dugaan korupsi payment gateway di Kementrian Hukum dan HAM.
‪Bareskrim Polri diketahui sudah mengendus aroma dugaan tindak pidana korupsi dalam program payment gateway sejak Desember 2014 silam. 
Pada Februari lalu, pihak kepolisian juga menerima laporan perihal dugaan tindak pidana korupsi itu.‬ Tak lama berselang, penyidik Bareskrim langsung meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. 
Penyidik menemukan ada kerugian negara sebesar Rp 32 miliar. Kepolisian juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem tersebut.
Atas perbuatannya, Denny Indrayana dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Masuk di tahun ke delapan untuk nominasi kategori Individual di perhelatan ‘Panasonic Gobel Awards ke-18’, aktor Dude Herlino mengaku senang.

Dude menilai ajang ‘PGA XVIII’ merupakan suatu bentuk perhatian bagi pelaku seni untuk tetap semangat menjalani profesinya.

“Ini tahun ke delapan saya masuk dalam ‘Panasonic Gobel Awards’. Dan, ajang ini sebagai tahun pertama saya saat diberi momongan anak yang sudah berusia tiga bulan. Senang pastinya adanya ajang ini, karena ketika kami bekerja, ada perhatian, ” ucap Dude, di acara PGA ke-18, ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu (20/5).

Lebih lanjut, menurut bintang sinetron ‘Aqso dan Madina’ ini, ajang bergengsi ini nantinya akan diapresiasi oleh semua pihak. Dalam perjalanannya bisa berlangsung sukses tanpa menemui hambatan berarti.

“Acara ini harus bisa sukses besar. Bagi saya adanya ajang ini bisa memberikan gambaran, karena semua nominator yang masuk di ‘PGA’ ini sudah menang,” katanya.

“Jadi yang mendapat penghargaan tinggal mewakili teman-teman nominator lain mengambil penghargaan tersebut diatas panggung, ” katanya lagi.

Artikel ini ditulis oleh: