Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) harus diambil alih oleh negara dengan memperhitungkan hutangnya.
“Ambil alih negara dengan memperhitungkan hutangnya,” ujar Kurtubi di DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Selain itu, terkait mafia baru, Kurtubi menilai tidak akan ada mafia baru jika kilang diambil alih negara. Kalaupun begitu kasusnya harus diselesaikan secara hukum.
“Kalau ada mafia sih nggak, kalau di ambil negara jika ada kasus hukum di selesaikan secara hukum, yang penting kilang ini bisa beroperasi,” katanya.
Dirinya juga meminta Mabes Polri mengusut tuntas kasus yang menimpa TPPI agar permasalahannya menjadi jelas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sudah dinyatakan bebas. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tak akan menyerah untuk mengusut kasus korupsi yang telah menjerat kalangan petinggi Polri.
Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, jika nanti ada pengaduan lagi soal kasus dugaan korupsi seorang petinggi Polri, maka KPK akan tetap menangani. 
“Kami tetap menangani, tergantung apakah laporan pengaduan itu ada validitas ataukah tidak,” kata Johan Budi, Selasa (20/5) malam. Baca juga: Gelar Perkara Kasus BG, Polri Akan Libatkan KPK, Kejagung dan PPATK
Mantan juru bicara KPK itu juga mengatakan, karena Budi Gunawan sudah di putus tak bersalah lewat praperadilan, KPK tidak akan menangani kasus Budi Gunawan lagi. Baca juga: Kabareskrim: Gelar Perkara Kasus BG Secara Terbuka Memang Belum
Terlebih, kata dia, kasus Budi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, sehingga lembaga inilah yang akan menangani. Namun demikian belakangan, Kejaksaan Agung melimpahkan kasus itu ke Bareskrim Polri.
Kemudian Bareskrim mengaku sudah melakukan gelar perkara secara internal yang dihadiri sejumlah ahli, atas kasus Budi Gunawan, dan berkesimpulan kasus tersebut tak laik. Padahal sebelumnya, Polri berjanji untuk melakukan gelar perkara secara tersebuka, termasuk mengundang, KPK, Kejaksaan dan PPATK. Baca juga: Polri Akui Sudah Gelar Perkara Dugaan Korupsi Komjen BG

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Perjuangan Kebangkitan nasional telah mencapai usia yang cukup tua yakni 107 Tahun. Namun, pemaknaan Hari Kebangkitan Nasional semakin hilang dan luntur.
Pemerintahan dinilai terjebak pada orientasi lupa sejarah pelajaran yang diberikan Hari Kebangkitan Nasional.
“Pelajaran yang berharga yang tidak dapat digantikan oleh apa-apa dari era Kebangkitan Nasional ialah, rakyat telah diajari bahwa Organisasi menjadi alat pemersatu dan sekaligus alat perjuangan rakyat melawan kolonial dan tuan tanah di Indonesia,” kata Ketua Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Rachmad P Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).
Organisasi skala nasional di masa era kebangkitan nasional 1908 menunjukkan kepeloporannya untuk membangkitkan kesadaraan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat Indonesia melawan musuh-musuh rakyat kolonial dan tuan tanah. 
Maka saat ini, kedudukan organisasi massa rakyat pun sama dengan roh semangat era kebangkitan nasional untuk membangkitkan kesadaran, mengorganisasikan dan menggerakan massa rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah kondisi beban hidup yang berat.
“Kemudian kejatuhan Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998 sekali lagi menunjukkan peran besar organisasi massa rakyat termasuk gerakan mahasiswa atas perubahan sejati memperjuangkan hak-hak demokrasi dan HAM rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia,” ujarnya.
Kran kebebasan demokrasi dan HAM mulai berkembang semasa reformasi. Akan tetapi, perkembangan demokrasi dan HAM semanjak 17 tahun reformasi, masih sebatas normatif yang esensinya dimana pemerintah masih merampas hak-hak demokrasi rakyat baik ekonomi, politik budaya dan sosial.
Hingga saat ini  pemerintahan Jokowi-JK yang masih berkuasa selama 7 bulan, telah menunjukkan perampasan  hak-hak demokrasi rakyat secara masif. 
“Perampasan hak atas ekonomi ditandai semakin masifnya perampasan tanah, kenaikan upah buruh yang rendah, pencabutan subsidi, kenaikan atas BBM dan TDL, kenaikan kebutuhan pokok, inflasi yang meningkat, melemahnya Rupiah atas Dollar AS, perpanjangan kontrak perusahaan PT. Freeport, pembangunan bersandar pada investasi asing dan ULN, yang semuanya semakin menurunkan kualitas hidup di Indonesia.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perhelatan ‘Panasonic Gobel Indonesia’, tak hanya sekedar pemberian piala. Presenter Farhan menjelaskan, bahwa ajang tersebut merupakan sebuah bentuk penghargaan tertinggi melalui penilaian yang komprehensif, menyeluruh dan transparan terhadap kreator-kreator insan pertelevisian dalam bentuk apapun bagi Indonesia.

“PGA ke-XVIII merupakan wujud visi ke depan dalam memberikan penghargaan tertinggi kepada para pelaku industri televisi Tanah Air. Kami anggap ini bukanlah komitmen yang kecil terhadap industri dan para pelaku pertelevisian, ” terang Farhan, salah satu tim perumus ‘PGA ke-XVIII’, ditemui di kantor Panasonic Gobel, kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (20/5).

Di kesempatan yang sama, Wendy Sofyan, ketua panitia ‘Panasonic Gobel Awards ke-18’ mengatakan, cita-cita serta visi itu hingga sekarang tetap menjadi pondasi dasar untuk mengembangkan industri yang pada awalnya hadir dengan merek National dan berubah menjadi Panasonic di tahun 2004 silam.

“Gelaran dengan sebuah mimpi memberikan apresiasi tertinggi terhadap insan pertelevisian di negeri ini yang penuh dedikasi berkontribusi membangun kecerdasan rakyat, interaksi sosial tanpa sekat dan membangun ekonomi bangsa, ” jelasnya.

Untuk diketahui “Malam Penganugerahan Panasonic Gobel Awards ke-18”  yang merupakan ajang apresiasi bergengsi bagi insan pertelevisian akan diselenggarakan pada 28 Mei 2015 mendatang, yang berlangsung di Grand Ballroom Fairmont Hotel Jakarta. Dan, disiarkan langsung oleh salah satu TV Nasional.

Artikel ini ditulis oleh: