5 April 2026
Beranda blog Halaman 36088

Sidang Lanjutan Praperadilan Hadi Poernomo Hadirkan Saksi Ahli

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan gugatan praperadilan, yang dilayangkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang beragendakan keterangan para ahli dari pihak Hadi selaku pemohon. Seperti biasa, Hadi menjalani persidangan seorang diri tanpa ditemani kuasa hukumnya. 
Dalam persidangan, Hadi menghadirkan dua ahli yakni, Eva Achjani Zuelva, akademisi hukum pidana Universitas Indonesia dan Ida Zuraida Ahli Pajak Kementerian Keuangan. Baca juga: Ini Alasan Hadi Poernomo Tak Pakai Pengacara
Persidangan yang sudah berjalan sebanyak tiga kali itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Haswandi, di ruang sidang utama PN Jaksel sekitar pukul 11.00 WIB. Baca juga: Takut Kalah, Tiga Kotak Kontainer Dibawa KPK Lawan Hadi Poernomo
Setelah persidangan beragendakan pembuktian surat antara termohon (KPK) dan pihak pemohon (Hadi), Selasa (19/5) kemarin. Baca juga: Lawan KPK, Hadi Poernomo Hanya Serahkan Beberapa Lembar Bukti
Seperti diketahui, gugatan praperadilan itu perihal penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Permohonan praperdalian yang di ajukan oleh Hadi Poernomo dengan Nomor perkara: 36 PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL terkait dengan penetapan tersangka terhadap dirinya dan juga penyitaan yang di lakukan oleh KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Dinas Perumahan: 18 Persen Apartemen di Jakarta Belum Bentuk RT/RW

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) DKI Jakarta mencatat sebanyak 18 persen apartemen di wilayah Ibu Kota tidak memiliki Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, terdapat sebanyak 281 apartemen atau rumah susun sederhana milik (rusunami). Dari jumlah tersebut, sebanyak 172 apartemen telah memiliki status badan hukum.

“Dari 172 apartemen berbadan hukum itu, sebanyak 18 persen atau sekitar 31 apartemen di antaranya belum membentuk RT/RW. Sedangkan, 141 apartemen telah membentuk RT dan RW,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah mengatur pembentukan RT/RW, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

“Kami pastikan pembentukan RT/RW itu bisa rampung tahun ini. Makanya, kami akan mempermudah pembentukannya, yaitu dengan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT/RW,” ujar Ika.

Dalam pergub itu, dia menuturkan pembentukan RT/RW baru dapat dilakukan jika P3SRS di apartemen tersebut sudah terbentuk. Aturan itu menjadi kendala besar, sehingga pembentukan RT/RW membutuhkan waktu yang lama.

“Sebagai antisipasi dari kendala tersebut, kami akan merevisi Pergub Nomor 168 tahun 2014. Kami menargetkan revisi pergub itu dapat diterbitkan pada akhir bulan ini,” tutur Ika.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pembentukan RT dan RW di lingkungan apartemen maupun rusunami sangat diperlukan sebagai kontrol sosial terhadap seluruh penghuninya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Demo Harkitnas, IMM di Makassar Tuntut Jokowi Turun

Makasar, Aktual.co — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Se-Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)  pada peringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), turun ke jalan menyuarakan aspirasinya dan menuntut presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya, Rabu (20/5). 
Aksi IMM ini digelar dengan melakukan konvoi ke DPRD kota Makassar, Flyover Urip Sumohardjo dan kantor DPRD Sulawesi Selatan.
Ketua Umum DPD IMM Sulsel, Ahmad, mengatakan kondisi negeri ini semakin memprihatinkan dibawah kepemimpinan Jokowi.
“Harapan masyarakat  tak kunjung terpenuhi oleh Kabinet Jokowi. Ditengah tingginya harga bahan pokok dan sulitnya lapangan kerja, masyarakat seakan menjadi budak di negeri sendiri,” katanya.
Oleh karena itu, Jokowi dianggap sudah tidak lagi mampu menjadi pemimpin bangsa saat ini. Pasalnya, Jokowi beserta kabinetnya lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan mengabdi pada asing.
Dalam orasinya, Ahmad mengungkapkan jika persoalan Kebangsaan hari ini tak kunjung selesai karena Jokowi hanya menjadi boneka asing.
“Ia tak lebih sebagai antek-antek asing yang menguras dan membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Saatnya cabut mandat rakyat,” tegasnya.
Selain menuntut Jokowi turun, IMM Sulselbar juga menuntut pengembalian  ekonomi berdikari, reformasi birokrasi serta penegakan  supremasi hukum di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Kunjungi Indonesia, Presiden Bank Dunia Tawarkan Pendanaan Hingga USD11 Miliar

Jakarta, Aktual.co — Presiden Bank Dunia menawarkan dukungan hingga USD11 milyar untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim dalam kungan pertamanya ke Indonesia.
“Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade,” ujar Kim dalam keterangan resminya, Rabu (20/5).
Dari rencana pendanaan sebesar USD11 milyar tersebut, USD8 milyar akan berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD) dan USD3 milyar berasal dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Angka USD8 milyar dari IBRD mencerminkan kenaikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 25 persen dari periode empat tahun sebelumnya.
Lebih lanjut dikatakan dia, pihaknya ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan terbesar di dunia melalui kantor perwakilan di Jakarta. 
“Kami ingin berbagi dengan Indonesia mengenai pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” pungkasnya.  

Artikel ini ditulis oleh:

Hari Kebangkitan Nasional, Daniel Mananta Ajak Anak Muda Lakukan Hal Positif

Jakarta, Aktual.co — Memasuki Hari Kebangkitan Nasional yang  jatuh hari ini, Rabu (20/5), mantan Vj MTV Daniel Mananta ajak anak muda memberikan energi positif untuk memajukan Indonesia.

“Harapannya cuma satu, jujur aja aku penginnya generasi muda tergerak untuk melakukan hal positif. Mudah mudahan dari situ Indonesia akan bangkit dan akan lebih maju lagi. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan. Nggak usah dimulai dari yang besar, tetapi dari hal kecil yang dilakukan itu akan menunjukkan kita sebagai seorang patriot, ” kata Daniel Mananta, ditemui di Street Galery, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Namun demikian, saat dirinya kembali dihujani pertannyaan oleh rekan media, siapakah pahlawan yang menginspirasinya?. Pemilik Damn In Love Indonesia tersebut menjawab singkat?

“Kalau pahlawan yang menginspirasi saya adalah Bung Karno. Dia percaya ada 10 orang pemuda yang mempunyai visi misi maka akan mengguncang dunia, dia mempunyai mental kuat, ” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi VII: Kasus TPPI Merugikan Negara

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyebut kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) merupakan cerminan sistem tata kelola migas yang keliru.
“Kasus TPPI itu merugikan negara dan harus diperbaiki,” ujar Kurtubi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Kurtubi menuturkan pengelola migas harusnya diserahkan kepada lembaga pemerintah yang dulu bernama BP migas kemudian dibubarkan MK dan diganti baju menjadi SKK migas oleh SBY. Kelirunya, SKK migas langsung menunjuk TPPI tanpa melewati tender yang melanggar undang-undang migas.
“SKK migas bukan perusahaan, tapi organ pemerintah. Dia ngga bisa jual migas, ngga bisa jual kondensat,  dia harus nunjuk orang lain melalui tender. Dalam kasus TPPI, SKK migas tanpa lewat tender nunjuk TPPI, jelas ini melanggar undang-undang migas karena SKK migas bukan perusahaan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait hutang TPPI,  Kurtubi menyebut negara yang mengambil alih persoalan kemudian diserahkan ke Pertamina. Ia juga meminta Bareskrim mengusut tuntas kasus tersebut.
“Namanya hutang harus dibayar. Kalau memang TPPI ngga mau bayar utang ambil oleh negara dan diserahkan ke Pertamina. Mestinya beli bahan baku melalui proses yang benar dan mestinya hasil penjualan jelas, mandek di TPPI apa SKK Migas sehingga ngga ngalir ke negara, Itu harus clear. Kita harap kan Bareskrim bongkar hingga tuntas,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain