4 April 2026
Beranda blog Halaman 36100

Pengepul Nakal Bikin Harga TBS Turun

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perkebunan Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau pedagang pengepul tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar tidak bertindak ‘nakal’ membasahkan TBS dan memperberat buah dengan pasir, karena bisa menyebabkan harganya turun. Dinas Perkebunan mengatakan selama ini banyak pedagang pengepul melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan sawit dan akhirnya menurunkan harga beli TBS.

“Tindakan nakal ini jelas sangat merugikan perusahaan sawit, baik segi hasil maupun pada kerusakan mesin pengolah,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajarudin melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Renobudi di Padang, Selasa (19/5).

Kemudian membiarkan TBS dalam tempo yang lama sebelum dikirim ke perusahaan sawit juga mempengaruhi harga beli TBS oleh perusahaan.

“Terlalu lama dibiarkan maka rendemen kelapa sawit semakin rendah dan tentu akan berpengaruh kepada turunnya harga beli,” jelasnya.

Di beberapa kesempatan kata dia, pihak Disbun Sumbar sering menyaksikan kelakuan oknum seperti itu dan juga adanya laporan kejadian tersebut dari petani.

Ia menyayangkan ulah oknum pengepul itu, karena di samping harga sawit lebih murah dari sawit plasma, diperburuk lagi oleh tindakan oknum pengepul yang mencampur buah dengan pasir.

“Kita memang tidak bisa secara langsung menghentikan praktik seperti itu, karena pengepul sawit dibutuhkan petani untuk menjual hasilnya ke perusahaan,” katanya.

Ia mengimbau pemerintah daerah lebih peka dengan kejadian seperti ini, dan memberikan sosialisasi agar pedagang pengepul menjaga kualitas buah sawit sehingga sama-sama untung dengan petani.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Politisi PDIP Ini Sebut Menko Perekonomian Tak Mengerti Nawa Cita

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Effendi Simbolon menyebut Menteri Koordinator Perekonomian tak mengerti Nawa Cita karena menyerahkan harga BBBM kepada pasar. 
“Menko Ekonomi saya katakan tidak mengerti nawacita, karena menyerahkan harga BBM kepada pasar,” kata Effendi, di Jakarta, Selasa (19/5).
Dirinya mengaku tidak setuju dengan kebijakan pembangunan yang menggunakan investasi berbasis utang karena efeknya akan dirasakan masyarakat untuk waktu yang lama.
Dicontohkan, proyek pembangunan pembangkit listrik yang membutuhkan biaya sangat besar sehingga pemerintah juga mewacanakan akan melakukan peminjaman ke luar negeri.
“Apa kita menerima saja APBN kita disedot oleh proyek ambisius seperti proyek listrik 35.000 Megawatt itu. Juga jika berutang efeknya bukan bagi generasi sekarang namun kita akan menderita dalam waktu yang sangat lama,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Akuisisi 30 Persen Saham Murphy Oil, Pertamina: Target Produksi 70.000 BOEPD di 2022

Jakarta, Aktual.co — Usai menyelesaikan akuisisi 30 persen saham Murphy Sabah Oil Co Ltd dan Murphy Sarawak Oil Co Ltd yang memiliki lapangan lepas pantai di Sabah dan Sarawak, Malaysia sekitar US$ 2 miliar, PT Pertamina Internasional Ekplorasi dan Produksi (PIEP) menargetkan produksi sebanyak 70 ribu barel setara barel oil ekuivalen per day (BOEPD) pada 2022 dari aset yang dikelola anak perusahaannya di Malaysia, yakni Pertamina Malaysia Eksplorasi-Produksi.

Presiden Direktur PIEP Slamet Riadhy mengatakan, dari enam blok migas yang diakuisisi Pertamina dari Murphy Oil saat ini produksi net to share Pertamina mencapai sekitar 42 ribu boepd, di mana produksi dalam bentuk minyak mencapai sekitar 24 ribu barel per hari (bph).

“Kami optimistis produksi akan terus meningkat. Pada 2020 hingga 2022, PIEP menargetkan produksi net to share Pertamina dari keenam blok tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 70 ribu boepd,” ujar Slamet dalam siaran persnya, Selasa (19/5).

Sementara itu, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam mengatakan, upaya peningkatan cadangan dan produksi dari luar negeri termasuk dari aset-aset di Malaysia sangat penting sebab tidak hanya menguntungkan secara bisnis, akan tetapi bagi upaya peningkatan ketahanan energi nasional.

“Karena tujuan ekspansi Pertamina selain mencetak keuntungan bisnis juga membantu pemerintah untuk kurangi impor. Oleh karena itu kami bawa hasil produksi di luar negeri untuk diproses di kilang dalam negeri,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BOPI Tak Bisa Berikan Jawaban Izin Turnamen Pramusim

Jakarta, Aktual.co — Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), mengatakan tak bisa memberikan jawaban terkait dengan izin penyelenggaraan turnamen pramusim yang diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia.

Sekjen BOPI, Heru Nugroho, malah menyerahkan kepada Tim Transisi untuk memberikan jawaban apakah diberikan izin atau tidak.

“Kami belum bisa mengatakan apakah diizinkan atau tidak, semua keputusan ada di Tim Transisi, baru koordinasi lagi dengan BOPI,” kata Heru di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5).

Meski begitu, Heru mengaku bahwa, pihaknya telah menerima surat permohonan izin yang dilayangkan oleh PT LI selaku operator turnamen tersebut.

“Surat permohonan izin sudah kami terima dari PT Liga,” katanya.

PT LI, papar Heru, untuk bisa mendapatkan izin kompetisi, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Transisi yang dibentuk oleh Menpora Imam Nahrawi, untuk mengambilalih pengelolaan kompetisi di Indonesia.

“Kami dari BOPI meminta PT Liga berkoordinasi lebih dulu dengan tim transisi,” katanya beralasan.

Sebelumnya, BOPI ketika PSSI telah dibekukan oleh Menpora, mampu mengeluarkan rekomendasi perizinan yang ditembuskan kepada pihak kepolisian. Dan saat ini, ketika ada Tim Transisi, BOPI justru menyerahkan perizinan itu kepada tim tersebut dan tak mampu mengeluarkan izin.

Artikel ini ditulis oleh:

Tim Advokasi Abraham Samad Berencana Mengadu ke Presiden

Makasar, Aktual.co — Tim Advokasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Abraham Samad, berencana mengadu ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Salah satu anggota tim advokasi, Adnan Buyung Azis, menjelaskan, keinginan timnya untuk melakukan pengaduan, lantaran menemukan banyak pelanggaran hukum pada saat rekonstruksi kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan oleh Polda Sulselbar, di kantor Camat Panakkukang, Makassar pada Minggu 17 Mei lalu.
“Kami akan adukan kasus klien kami ke Kompolnas, Komnas HAM, bahkan Presiden,” ucapnya, Selasa (19/5).
Adnan menuturkan, pihaknya menemukan pelanggaran hukum dalam proses rekonstruksi tersebut pasalnya dalam reka ulang perkara tidak menghadirkan para tersangka.
“Ini hanya rekonstruksi keterangan saksi yang sengaja ingin menyudutkan AS sebagai tersangka,” kata dia.
Bahkan, lanjut Adnan, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Polda Sulselbar, hanya skenario dan upaya polisi untuk memaksakan berkas perkara AS agar dinyatakan lengkap sesuai petunjuk kejaksaan.
Dalam rekonstruksi yang digelar Polda Sulselbar Minggu 17 Mei lalu, tersangka AS  tidak hadir di lokasi.
AS diwakili oleh seseorang yang dihadirkan oleh Polda Sulselbar dan berperan sebagai Abraham Samad.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar, Komisaris Besar Joko Hartanto mengatakan, rekonstruksi yang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.
Ia mengatakan tersangka tidak mesti dihadiri.
“Kami hanya ingin mensinkronkan keterangan saksi,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Effendi: Saya Ingatkan Presiden Berpotensi Langgar UU

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan ketika ada orang yang kritis pada pemerintah jangan dikira dia adalah pihak yang berlawanan atau kontra dengan pemerintahan.
“Ketika ada orang kritis, jangan dikira dia tidak mendukung pemerintah. Malah mungkin dia adalah orang yang peduli pada keberlangsungan bangsa, negara dan pemerintahan,” kata Effendi di Jakarta, Selasa (19/5).
Dia menilai, sifat kritis itu harus dimiliki oleh pendukung dan simpatisan yang sangat loyal kepada pemerintah, bukannya malah tidak mengingatkan sama sekali. Sikap seperti itu justru harus diwaspadai.
“Sahabat yang baik itu jangan membiarkan kawannya masuk jurang. Kenapa saya kritik Presiden Jokowi padahal saya dari partai pengusung, lalu dianggap lawan. Justru yang membiarkan itu harus dipertanyakan apa maksud dia, apalagi yang mengatakan ‘right or wrong were follow’ itu bukan sikap seorang sahabat,” kata anggota DPR RI itu.
Effendi juga mengaku siap menerima konsekuensi disomasi atau dipecat dari keanggotaannya di DPR oleh partai, jika sikap kritisnya dianggap salah.
“PAW saja saya atau somasi saja jika apa yang saya katakan salah. Saya ingatkan kepada presiden bahwa dia berpotensi melanggar UU,” katanya.
Pelanggaran tersebut, kata Effendi, adalah dari pergerakan harga BBM yang mengikuti harga pasar meskipun tetap ada subsidi dengan nilai yang kecil. 
“Amanat UU itu kan harusnya sumber daya alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini harga jadi tidak terkendali,” ujar Effendi.
Yang lebih mengkhawatirkan, pejabat yang seharusnya mengatasi masalah ini terkesan lepas tangan dengan pernyataannya yang mengatakan masyarakat nanti akan terbiasa dengan harga yang berubah setiap hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain