Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga meminta semua pihak menerima dan menghormati putusan majelis hakim PTUN, yang telah mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie.
“Sikap hormat atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono, sebagai perwujudan dari warga negara yang baik,” katanya di Kupang, Senin (18/5).
Dia mengatakan hal tersebut terkait sikap Pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat (kubu Aburizal Bakrie) untuk sebagian, dan menyatakan batal Surat Keputusan Menkumham.
Tokoh Golkar dari kedua kubu diberi apresiasi, yang sebelumnya menyatakan akan menerima apapun putusan dari PTUN Jakarta Barat dalam mengadili kasus dualisme kepengurusan Golkar itu.
“Jangan sampai hanya sekedar pernyataan belaka, karena apa yang dikatakan dalam konteks lain (bukan politik) akan menjadi teladan dalam mentaati hukum yang ada, sehingga apabila tidak komitmen dikemudian hari, akan dinilai publik sebagai bentuk pembohongan,” katanya.
Menurut dia, komitmen untuk menerima dan melaksanakan putusan PTUN itu juga sangat diharapkan oleh kader Golkar di Daerah terutama yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2014, termasuk 9 kabupaten di NTT yang tengah berproses itu.
“Keputusan yang telah diambil itu sangat diharapkan pimpinan partai di semua tingkatan terutama di daerah butuh kepastian hukum kepengurusan yang ada untuk menghindari masalah kebingungan dan kebimbangan di tingkat daerah,” ujarnya.
Kedua kubu disarankan melakukan islah sebagai solusi terbaik, dan bukan melanjutkan ke ke tahapan hukum berikutnya, karena akan berdampak buruk terhadap partai Golkar sebagai penonton dalam hajatan politik lokal dalam waktu dekat ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) belum dapat memastikan kapan digelarnya kesaksian Mary Jane Fiesta Veloso melalui video conference kepada pemerintah Filipina. Dalam hal ini, terpidana mati itu akan bersaksi dalam kasus perdagangan manusia yang tengah diusut penegak hukum negara asalnya itu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana mengatakan penundaan video conference terpidana mati Mary Jane dengan penyidik pemerintah Philipina, dikarena belum adanya surat resmi dari pemerintahan Philipina.
“Kita perlu surat (Pemerintah Filipina) sebagai dasar penyelengaraan video conferense supaya‎ jelas kapan penyelenggaraanya‎,” kata Tony dikantornya, Jakarta Selatan, Senin (18/5).
Menurut informasi, yang diterimanya pihak aparat hukum Filipina tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi selain terpidana mati, Mary Jane. 
“Saya dengar disana sudah ada pemeriksaan terhadap saksi lain, apabila disini sudah siap baru Mary Jane diambil keterangan dari sini,” ujarnya.
Yang jelas, bahwa Tony memastikan bahwa terpidana mati Mary Jane akan memberi keterangan dari Indonesia menggunakan vedio conference.
 “Kita memastikan MJ tidak akan dibawa kesana (Philipinan), pemberian keterangan MJ hanya satu kali ‎aja sampai selesai,” tutupnya.
Diketahui, Eksekusi mati gelombang kedua masih menyisakan dua terpidana yakni Serge Areski Atlaoui (WN Prancis), dan Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina).
Penundaan Serge, lantaran sedang mengajukan gutatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penolakan Grasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sedangkan Mary Jane, masih menjalani proses hukum lanjutan terkait adanya novum (bukti baru) atas dugaan perdagangan manusia lintas negara. 
Penundaan eksekusi Mary Jane atas permintaan Presiden Jokowi. Saat eksekusi akan dilakukan, Presiden Filipina Benigno Aquino III menyampaikan, pelaku yang diduga melakukan perdagangan manusia terhadap Mary telah menyerahkan diri. 
Oleh karena itu Mary Jane diperlukan keterangannya untuk mengungkap kasus perdangan manusia di Philipina.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2015 di Pasaman Barat terancam tertunda terkait belum jelasnya ketersediaan anggaran.
“Hingga dilantiknya 55 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 57 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Senin (18/5), anggaran yang diajukan sebesar Rp 30 Miliar masih belum ada titik terangnya,” kata Ketua KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi, di Simpang Ampek, Senin (18/5).
Ia mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan Rp30 miliar ke Pemkab Pasaman Barat belum disahkan.
Pihaknya memohon kepada Bupati Pasaman Barat segera disahkan, kalau tidak tahapan Pilkada akan tertunda.
Ia menyatakan dalam PKPU No 2 Tahun 2015 pasal 8 KPU Provinsi/ kab/ kota menunda tahapan penyelenggaran Pilkada apalagi sampai pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran.
Dengan terbentuknya PPK dan PPS ini sesungguhnya sudah tersedia anggaran. Namun sampai pelantikan PPK dan PPS anggaran Pilkada Pasaman Barat masih Rp7 miliar dari yang diajukan KPU Rp30 miliar.
“Jadi jumlah Rp 7 miliar tersebut tidak cukup karena anggaran KPU jadi membengkak karena KPU juga yang mengadakan baliho calon, stiker, sosialisasi calon melalui media massa, debat calon dan kegiatan lainnya,”jelasnya.
KPU mengharapkan Bupati Pasaman Barat segera mengesahkan anggaran KPU yang tertuang dalam NPHD dalam waktu dekat sehingga tahapan Pilkada yang berlangsung sekarang tidak tertunda.

Artikel ini ditulis oleh: