Jakarta, Aktual.co — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya mengancam tidak akan melaksanakan tugasnya dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015 jika anggaran yang dibutuhkan tidak segera dicairkan.
“Untuk kebutuhan pengawasan Pilkada Surabaya, sebenarnya panwaslu telah mengajukan anggaran sekitar Rp13,2 miliar. Setelah diverifikasi anggaran yang dibutuhkan menjadi Rp9,8 Miliar. Namun yang disetujui Pemkot untuk dicairkan hanya Rp5 miliar,” kata Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (18/5).
Menurut dia, anggaran sebesar itu diperkirakan akan habis pada bulan Agustus mendatang atau sebelum pelaksanaan Pilkada Surabaya pada Desember 2015.
Dengan demikian, Wahyu berharap tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar yang diajukan dalam Mendahului Perubahan anggaran keuangan APBD Kota (MPAK) bisa segera cair.
“Anggaran itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja Panwaslu. Kalau sampai Agustus anggaran itu tidak cair, kita tidak akan melanjutkan pengawasan,” katanya.
Ia mengatakan, ada beberapa kegiatan yang dipangkas di antaranya rapat koordinasi teknis (Rakornis) yang semula diagendakan enam kali hanya disetuji satu kali.
Selain Rakornis, kata dia, pemangkasan anggaran lainnya pada honorarium pengawas yang jumlahnya 3.997 orang dari Rp400 ribu menjadi Rp350 ribu. Padahal mereka menurut Wahyu bekerja selama satu bulan .
“Mereka bekerja sebuan hanya dapat Rp350 ribu, sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masa kerjanya hanya 2 minggu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengaku keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan permohonan Kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali.
Menurut Yasonna, Hakim dalam pengambilan keputusannya telah melakukan beberapa hal yang di luar kewenangannya.
Menanggapi hal itu, Menkum HAM mengatakan bahwa pihaknya akan lebih dulu mempelajari keputusan PTUN. Setelah itu, baru mereka bisa menentukan apakah akan mengajukan banding atau tidak.
“Kami akan mempelajari dahulu keputusan itu. Apalagi ada ultra petita. Bahkan PTUN membahas dan memutuskan sesuatu yang seharus diluar kewenangannya. Tentang Pilkada, dan lain-lain,” sesal Yasonna, ketika dikonfirmasi, Senin (18/5).
Lebih jauh disampaikan Yasonna, seharusnya pengadilan TUN hanya menilai keputusan Menkum HAM yang diterbitkan pada 23 Maret lalu. Dengan mempelajari, menurutnya hakim akan bisa menilai apakah keputusan Menkum HAM melanggar atau tidak.
“TUN tidak berwenang menilai apa yang diputuskan Mahkamah Partai. Itu di luar kewenangan TUN. TUN seharusnya hanya menilai apa saya sudah memutuskan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) atau tidak,” tukasnya.
Seperti diketahui, Ketua Majelis Hakim PTUN, Teguh Satya Bakti, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan MPG tidak lazim. Putusan MP pun dianggap tidak dapat dijadikan sebagai dasar Menkum HAM untuk menerbitkan SK.
“Menkum HAM bukan lembaga penafsir, melainkan lembaga peradilan yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menyatakan status hukum demi keadilan. Ketika partai sedang mengalami perselisihan internal, maka Menkum HAM tidak boleh melakukan tindakan apapun,” tandas Hakim.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi menegaskan tidak ada pemekaran Provinsi Aceh karena undang-undang telah mengunci Aceh hanya satu provinsi.
“Tidak ada ruang pemekaran Provinsi Aceh. Undang-undang pemerintahan Aceh telah mengunci bahwa Aceh tidak bisa dimekarkan,” kata Fachrul Razi di Banda Aceh, Senin (18/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh.
Pertemuan itu digelar dalam rangka Komite I DPD RI mencari masukan terkait revisi undang-undang tata ruang. Selain dengan unsur pimpinan Kota Banda Aceh, delegasi Komite I DPD RI juga menjumpai Gubernur Aceh dengan agenda yang sama.
Fachrul Razi, yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI menyebutkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dengan tegas menyebutkan batas wilayah Aceh.
Artinya, undang-undang ini telah mengunci atau menutup ruang pemekaran provinsi di Provinsi Aceh. Karena itu, tidak akan ada pemekaran provinsi di provinsi ujung barat Indonesia ini.
“Dan ini juga ditambah kebijakan pusat. Pemerintah pusat sudah mengeluar kebijakan tidak akan ada pemekaran wilayah lagi,” ungkap Fachrul Razi, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh.
Terkait dengan pemekaran daerah tingkat dua, selama ini banyak daerah mengajukan pemekaran wilayah. Termasuk satu di Aceh, yakni usulan pemekaran Kabupaten Simeulue.

Artikel ini ditulis oleh: