Jakarta, Aktual.co — Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi menegaskan tidak ada pemekaran Provinsi Aceh karena undang-undang telah mengunci Aceh hanya satu provinsi.
“Tidak ada ruang pemekaran Provinsi Aceh. Undang-undang pemerintahan Aceh telah mengunci bahwa Aceh tidak bisa dimekarkan,” kata Fachrul Razi di Banda Aceh, Senin (18/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh.
Pertemuan itu digelar dalam rangka Komite I DPD RI mencari masukan terkait revisi undang-undang tata ruang. Selain dengan unsur pimpinan Kota Banda Aceh, delegasi Komite I DPD RI juga menjumpai Gubernur Aceh dengan agenda yang sama.
Fachrul Razi, yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI menyebutkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dengan tegas menyebutkan batas wilayah Aceh.
Artinya, undang-undang ini telah mengunci atau menutup ruang pemekaran provinsi di Provinsi Aceh. Karena itu, tidak akan ada pemekaran provinsi di provinsi ujung barat Indonesia ini.
“Dan ini juga ditambah kebijakan pusat. Pemerintah pusat sudah mengeluar kebijakan tidak akan ada pemekaran wilayah lagi,” ungkap Fachrul Razi, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh.
Terkait dengan pemekaran daerah tingkat dua, selama ini banyak daerah mengajukan pemekaran wilayah. Termasuk satu di Aceh, yakni usulan pemekaran Kabupaten Simeulue.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang menemukan bukti baru dalam penanganan kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah KONI Kota Semarang. Bukti baru tersebut ditemukan berupa kwitansi penginapan enam hotel di Purwokerto senilai Rp350 juta.
“Penyidik telah mendapatkan hasil setelah melakukan audit langsung ke lapangan. Diketahui kuitansi penginapan di enam hotel di Purwokerto tersebut fiktif. Jadi kuitansinya ada, namun pihak hotel tidak mengakui bahwa beberapa oknum terkait menginap di sana,” ujar kasipidsus kejari Sutrisno Margi Utomo didampingi ketua penyidik, Ivan Satrya, Senin (18/5).
Sutrisno juga mengimbau kepada pihak-pihak yang turut merasakan dana hibah tersebut, tanpa pertanggungjawaban agar segera mengembalikan sebelum dikeluarkan sprindik baru. Menurutnya, apabila dikembalikan sebelumnya akan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak kejari.
Namun, lanjutnya, apabila setelah dikeluarkan sprindik baru, pengembalian kerugian negara hanya menjadi pertimbangan yang meringankan saja.
Ia mengatakan jumlah kerugian negara atas dugaan korupsi dana hibah hibah tersebut sekira Rp1,3 miliar.
“Untuk pengadaan sekira Rp800 juta, untuk hotel yang kami periksa kemarin sekira Rp 350 juta. Sisanya adalah untuk kegiatan-kegiatan. Semuanya diduga fiktif. Kami masih dalam proses mendalami. Dan kami akan periksa tersangka untuk penyidikan lebih lanjut,” tutur Ivan.
Dia memaparkan 6 hotel tersebut adalah hotel mulai dari losmen sampai hotel bintang 4. Menurutnya, adanya kuitansi fiktif tersebut dibarengkan dengan kegiatan porprov di Purwokerto yang waktu itu digelar.
Terkait perhitungan kerugian negara, Ivan mengatakan bahwa pihaknya melakukan perhitungan sendiri. Dia menambahkan kalau kejari akan berdiskusi dengan tim ahli untuk melakukan audit tersebut.
Sebelumnya diketahui pihak kejari telah menyita uang sebanyak Rp. 67 juta yang sempat ditemukan di kantor Koni. Hingga kini, kejari telah menetapkan 2 tersangka yakni Suhantoro dan Djody Aryo Setiawan. Rencananya hari Selasa ini akan diperiksa oleh penyidik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Robert Tantular, pemilik sekaligus pemegang saham pengendali PT Antaboga Delta Sekuritas divonis 1 tahun penjara, dan denda Rp2,5 miliar subsider 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penipuan investasi reksadana.
Robert Tantular terbukti menipu 1.118 orang yang telah menginvestasikan dananya di reksadana Antaboga serta melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap dana hasil penipuan tersebut, 
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55(1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaiman diatur dalam pasal 3 (1) huruf a, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU N0.25 Tahun 2003 jo pasal 55(1) ke-1 KUHPidana,” kata Ketua Majelis Hakim Robert Siahaan menegaskan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mendakwa Robert Tantular yang bertempat tinggal di Jalan Simpruk Golf 14 Kav A 1 No. 10, Grogol Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu melakukan penipuan dan pencucian uang bersama-sama dengan Hendro Wiyanto dari PT Antaboga Indonesia (DPO), Hartawan A Luwi (DPO) dan Anton Tantular pemegang saham PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADSI) (DPO) dan Lila K Gondokusumo Kepala Wilayah V Bank Century Surabaya.
Menurut dakwaan jaksa, terdakwa Robert Tantular melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dimulai sejak 23 Desember 2005 sampai dengan Nopember 2008. Terdakwa Robert Tantular adalah sebagai pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT Bank Century.
Dalam kapasitasnya tersebut, Robert Tantular memerintahkan kepada beberapa Kakorwil dan Pimpinan Cabang Bank Century untuk menawarkan produk PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang agen investasi menjual/ menawarkan produk reksa dana yang dikelola PT KUO Capital Rahardja sebagai manajer investasi.
Seperti diuraikan jaksa dalam dakwaannya, Robert Tantular memberikan janji berupa pengembalian investasi yang menarik tanpa dipotong pajak. Dan bagi karyawan yang berhasil memasukkan dana masyarakat ke dalam PT Antaboga akan diberikan fee yaitu untuk pemasukan reksa dana Rp 1 miliar mendapat fee Rp1 juta.
Ternyata, setelah jatuh tempo, PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia tidak dapat mengembalikan dana masyarakat yang telah diinvetasikan dalam reksadana yang dikelola Antaboga. Akibatnya, masyarakat yang menanamkan modalnya sebanyak 1.118 orang tidak dapat menarik kembali investasinya.
Menurut jaksa, perbuatan yang memberatkan terdakwa Robert Tantular, antara lain, adalah merugikan masyarakat (Investor Reksadana Antaboga) sebanyak 1.118 orang. Perbuatan terdakwa juga berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan investasi Pasar Modal Khusus Investasi Reksadana.
Kuasa hukum Bank Mutiara Mahendradatta menyambut positif vonis majelis hakim PN Jakarta Pusat tersebut. Putusan hakim tersebut bisa menjadi norma hukum yang menegaskan bahwa kasus penipuan terhadap investor Antaboga adalah murni tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular dan kroni-kroninya.
“Jelas ini adalah tindak pidana, bukan kasus sengketa konsumen maupun perdata. Sehingga, Robert Tantular lah yang harus bertanggungjawab terhadap investor Antaboga, bukan Bank Mutiara sebagai korporasi yang sejatinya juga menjadi korban,” ujar Mahendradatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby