Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menilai proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah berjalan dengan adil atau ‘fair’.
“Proses hukum sudah berjalan semestinya. Ada bukti-bukti, fakta hukum, dan keterangan saksi ahli. Kita hormati dan terima. Tidak perlu gengsi-gengsian. Baik kubu Agung maupun Menkumhan tidak perlu banding,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga di Jakarta, Senin (18/5).
Hal ini disampaikan Theo pascaputusan PTUN yang mengabulkan gugatan ARB atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol (kubu Agung Laksono), pada Senin (18/5) di Gedung PTUN Jakarta Timur.
Dalam kesempatan itu, Theo juga mengajak kader dan simpatisan yang saat ini berada di kubu Agung Laksono (AL) untuk kembali bergabung dalam rangka membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Saya mengajak kubu pak Agung Laksono untuk menerima putusan PTUN, saya harap tidak perlu melanjutkan ke tahapan banding atau kasasi. Mari kita bergabung untuk kembali membesarkan Partai Golkar,” ujarnya.
Pihaknya akan bersikap proaktif untuk mengajak kubu yang bersebrangan untuk kembali bersatu dengan tujuan berbagai kegiatan penting partai dalam waktu dekat, seperti pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik.
“Tentu, bukan saja pengurus Golkar yang menunggu selama ini. Tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka juga melihat bahwa Golkar bermanfaat.”
Terkait dengan adanya kemungkinan proses banding dari kubu Golkar versi Munas Ancol, Theo mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti proses tersebut sampai akhir.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap diganti atau terkena ‘reshuffle’, karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Saya siap saja kalau memang diminta presiden (untuk berhenti), sebab presiden yang menilai kinerja saya,” katanya, di Surabaya, Senin (18/5).
“Saya tahu rapor mereka, karena saya tahu nilai mereka sehari-hari, tapi saya tidak perlu bicara (kepada media massa), biar presiden saja yang tahu,” tambahnya.
Dirinya mengaku senang dapat mendampingi Jokowi karena mau bekerja langsung kebawah menemui masyarakat.
“Beliau itu bukan pemimpin yang sok, bahkan beliau itu sangat sederhana, karena beliau suka mengecek langsung realisasi program yang dicanangkan kepada masyarakat di bawah. Itu bukan beliau tidak percaya kepada bawahan tapi beliau memang suka mengecek langsung,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Masuknya anggaran untuk proyek fasilitas, riset terpadu dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia di APBN-Perubahan Kementerian Kesehatan di tahun anggaran 2008-2010, dipertanyakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (18/5).
Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setia Budi Arijanta,  yang mempertanyakan hal itu saat dihadirkan sebagai ahli untuk terdakwa Rahmat Basuki.
Setia menilai proyek spesifik itu punya tingkat kesulitan tinggi dalam pengerjaannya. Sehingga tidak mungkin dikerjakan dengan metode tahun jamak (multi years) atau hanya tiga tahun.
“Sudah tahu APBN-Perubahan turunnya Oktober, kenapa harus proyek fisik. Kalau ‘multi-years’ harusnya jangan ajukan. Kan nggak mungkin bangun pabrik dengan waktu sependek itu, tiga tahun,” ujar Setia di persidangan.
Khusus untuk pengerjaan vaksin, Setia mengkritik PT Bio Farma sebagai pencetus proyek. Karena sebagai orang yang paham mengenai pengadaan barang dan jasa, seharusnya Bio Farma melempar proyek tersebut ke International Competitive (ICP).
“Yang ini nggak diantisipasi. Iya bermasalah. Harusnya Bio Farma menolak. Ini di dunia (yang mengerti pembangun pabrik vaksin flu burung) cuma tiga, kenapa nggak lelang di ICP,” ucap dia.
Rahmat Basuki sendiri merupakan salah satu tersangka terkait kasus korupsi produksi vaksin flu burung untuk manusia milik Kemenkes.
Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2007 Bio Farma sempat mengirimkan proposal produksi pabrik vaksin ini ke lembaga donor asal Jepang (JICA) dan Bappenas, namun ditolak.
Kemudian pada awal 2008, Bio Farma sempat bertemu dengan makelar proyek di pemerintah, M Nazaruddin. Saat pertemuan itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menawarkan agar proyek tersebut masuk ke dalam APBN-Perubahan milik Kemenkes tahun anggaran 2008.
Dalam berkas yang sama, beberapa petinggi Bio Farma beserta dengan orang-orang yang terafiliasi dengan Nazaruddin sempat juga menyambai Menteri Kesehatan saat itu, PT Fadillah Supari.
Akhirnya, proyek tersebut bisa masuk ke dalam APBN Kemenkes tahun anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp200 miliar.

Artikel ini ditulis oleh: