Jakarta, Aktual.co —  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) ikut dalam pembiayaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung bersama dengan dua bank BUMN lainnnya, dengan pembiayaan sebesar 70 persen dari total nilai proyek senilai Rp3,176 triliun.

Pembiayaan tersebut dilakukan untuk pembangunan pelabuhan multi purpose di Kuala Tanjung yang konstruksinya dimulai pada Mei 2015 dengan target konstruksi selesai dalam waktu 2 tahun dan disalurkan melalui pelaksana Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yaitu PT Prima Multi Terminal (PMT) yang merupakan joint venture antara PT Pelindo I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Corporate Secretary BNI Tribuana Tunggadewi mengatakan bahwa tujuan penandatanganan MoU ini adalah untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan antara pihak perbankan dengan perusahaan infrastruktur.

“Pembiayaan yang dilakukan oleh tiga bank milik negara ini juga menunjukkan sinergi yang terus dilaksanakan oleh bank-bank BUMN,” ujar Tribuana di Jakarta, Senin (18/5).

Pembiayaan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap Sektor Kemaritiman yang merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor tersebut menjadi fokus dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala.

Hingga Desember 2014, BNI telah membiayai sektor kemaritiman senilai Rp8,7 triliun baik dari skala mikro hingga skala korporasi.

Kedepan, lanjut Tribuana, BNI akan terus meningkatkan dukungan terhadap pertumbuhan di sektor kemaritiman dengan menyediakan layanan perbankan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan stakeholder di sektor kemaritiman.

Pelabuhan Kuala Tanjung itu merupakan bagian dari Project Integrai Sei Mangkei yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Ekspor curah (CPO) dan Peti Kemas di Sumatera Utara dan daerah sekitarnya. Dengan target kedalaman laut LWS -14 m, Pelabuhan Kuala Tanjung akan dapat dilabuhi oleh kapal berukuran besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik serta perekonomian di Sumatera Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Agus Eko Nugroho mengatakan Pemerintah perlu gencar mengeksekusi berbagai program untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama guna memulihkan konsumsi kelas menengah, selain mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur.

Agus menilai konsumsi kelas menengah, terutama kelas pekerja cukup terpukul sejak triwulan I 2015, padahal andil pengeluaran kelas menengah cukup besar untuk menopang konsumsi masyarakat.
“Dari sisi konsumsi, setelah ada perubahan harga BBM yang begitu cepat, dan harga barang energi lainnya, terlihat juga dari data di perbankan, kelas menengah ini cukup terganggu ‘confidence’-nya untuk konsumsi,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (18/5)
Pemerintah, kata Agus, perlu fokus pada program-program untuk memulihkan konsumsi masyarakat, termasuk kelas menengah.”Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah masih jadi penopang untuk capaian pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap domestik bruto masih menjadi sumber terbesar untuk capaian pertumbuhan ekonomi 4,71 persen pada triwulan I 2015. Meski demikian, sumbangan konsumsi rumah tangga sebesar 2,7 persen turun jika dibanding periode sama tahun 2014 sebesar 2,9 persen, atau triwulan I-2013 sebesar 3,0 pesen.
Agus menilai perubahan harga BBM yang terlalu sering pada triwulan I-2015, merupakan faktor yang melemahkan konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi kelas menengah. Naikknya harga BBM menimbulkan kenaikan instan pada harga barang dan jasa lainnya sehingga turut mengerek laju inflasi, kata dia.
Namun, sebaliknya, harga barang dan jasa mengalami penurunan yang lambat, meskipun harga BBM sudah diturunkan. “Ini menjadi catatan yang mesti diperbaiki,” ujar dia.
Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap kenaikan harga BBM Rp500 dapat menyumbang laju inflasi sebesar 0,6 persen.
Selain soal harga BBM, Agus menilai pemerintah, Bank Indonesia, juga industri perbankan, perlu melonggarkan ketentuan pengajuan untuk beberapa kredit konsumer, seperti kredit properti dan kredit kendaraan bermotor.
Dia meminta, BI memperlonggar peraturan untuk pengajuan kredit kepemilikan rumah pertama yang mensyaratkan uang muka 30 persen dari total harga. “Untuk KPR agar jangan kaku. Peraturannya bisa diperlunak,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —   Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung tentang penyebab pelambatan ekonomi yang dipersoalkan para pakar serta pencabutan subsidi BBM dan kasus Freeport yang dipersoalkan para mahasiswa.

“Pelambatan ekonomi itu sebenarnya sudah ada dalam prediksi kita akibat tiga penyebab, namun kebijakan yang kita ambil, seperti pencabutan subisidi BBM itu, mungkin tidak enak, tapi hasilnya akan baik setelah setahun,” katanya dalam Dialog Kebangsaan di Rektorat ITS Surabaya, Senin (18/5).

Tiga penyebab pelambatan ekonomi adalah hilangnya momentum hilirisasi, siklus tujuh tahunan dalam perekonomian dunia, dan rendahnya pajak/PNBP.

“Kita kehilangan momentum dalam pertumbuhan ekonomi, karena selama ini kita lupa melakukan hilirisasi, namun melakukan ekspor terus, seperti batu bara, sawit, dan sebagainya, sehingga kita baru sadar sekarang kalau bahan bakar minyak yang kita miliki sudah sangat terbatas, karena itu kita akhirnya membatasi subsidi BBM,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah sekarang juga mengalami siklus tujuh tahunan dalam perekonomian dunia yang melambat, bahkan negara seperti Jepang dan Tiongkok pun mengalami. “Kita tinggal berharap kepada ekonomi Amerika, tapi hal itu juga bukan jawaban,” ucapnya.

Untuk menjawab semua itu, Pemerintahan Jokowi-JK melakukan program hilirisasi secara perlahan, meningkatan pendapatan dari pajak yang saat ini hanya ada sejuta sumber pajak, padahal mestinya ada puluhan atau ratusan juta sumber pajak.

“Jawaban yang mungkin juga tidak populer adalah mencabut subsidi BBM. Sebenarnya, kita tidak mencabut tapi membatasi subsidi yang biasanya Rp2.000 menjadi hanya Rp1.000, sehingga kita mampu menghemat Rp300 triliun yang akhirnya kita arahkan pada infrastruktur, karena infrastruktur kita bisa menyelesaikan 27 persen ‘cost logistic’,” tuturnya.

Menurut mantan Menteri Perindustrian dan Dubes RI di Singapura itu, penghematan Rp300 triliun itu bukan tanpa risiko, karena pemerintah dikritik para mahasiswa sebagai pihak yang tidak pro-rakyat, karena kenaikan harga di mana-mana.

“Kami tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi hal yang pasti adalah kita memang akan susah dalam kuartal 1 dan 2, tapi insya-Allah pada kuartal 3 atau maksimal kuartal 4, kita akan mulai mengalami perbaikan. Kami akui stabilitas ekonomi kita memang baru akan terjadi pada kuartal 3 atau 4 itu,” ujarnya.

Mengenai masalah nasionalisasi aset terkait kasus PT Freeport, Luhut Pandjaitan menyatakan pihaknya berkomitmen dalam kontrak berskala dunia.

“Kalau kontrak belum selesai ya dilanjutkan, tapi kalau sudah selesai akan diserahkan kepada BUMN, tapi bisa BUMN itu bekerja sama dengan pihak asing secara ‘B to B’,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka