Jakarta, Aktual.co — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 mencapai USD298,1 miliar, naik tipis dibandingkan triwulan IV-2014 USD292,6 miliar. Namun, apabila dilihat secara pertumbuhan, ULN Indonesia tumbuh melambat yakni 7,6 persen (yoy) dibandingkan triwulan IV-2014 10,2 persen (yoy).

“Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan I-2015 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Senin (18/5).

ULN sendiri terdiri dari ULN sektor publik sebesar 132,8 miliar dolar AS (44,5 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 165,3 miliar dolar AS (55,5 persen dari total ULN).

Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN sektor publik maupun sektor swasta. Pertumbuhan ULN sektor publik melambat dari 5 persen (yoy) pada triwulan IV-2014 menjadi 1,7 persen (yoy), sementara ULN sektor swasta melambat dari 14,6 persen (yoy) menjadi 12,7 persen (yoy) pada triwulan laporan.

Sementara, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami peningkatan masing-masing dari 33 persen dan 51,6 persen pada triwulan IV-2014 menjadi 33,5 persen dan 56,1 persen pada triwulan I-2015.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,3 persen dari total ULN). ULN berjangka panjang pada triwulan I-2015 tumbuh 8,9 persen (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,4% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 0,3 persen (yoy), juga lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9 persen (yoy).

Pada akhir triwulan I-2015, posisi ULN berjangka panjang mencapai 254,4 miliar dolar AS. ULN terdiri dari ULN sektor publik 129,7 miliar dolar AS (97,7 persen dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta 124,7 miliar dolar AS (75,4 persen dari total ULN swasta).

Pada sektor swasta, posisi ULN akhir triwulan I-2015 terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,5 persen, 19,9 persen, 16 persen, dan 11,7 persen.

Pada triwulan I-2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan dan industri pengolahan tercatat melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor listrik, gas & air bersih mengalami peningkatan.

“Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” ujar Tirta.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ekonom LIPI Agus Eko Nugroho mengungkapkan lemahnya kinerja ekspor masih menjadi hambatan bagi swasta untuk lebih agresif meningkatkan produksi, sehingga tidak heran impor bahan baku/penolong dan barang modal turun pada Januari-April 2015.

“‘Recovery’ (pemulihan) pelambatan ekonomi dunia juga belum signifikan. Kalau orientasi ekspornya terhambat, konsumsi dunia usaha juga tidak akan meningkat,” kata Agus dihubungi di Jakarta, Senin (18/5).

Agus menjelaskan penurunan potensi ekspor membuat dunia usaha perlu mengkalkulasi kembali untuk meningkatkan produksi. Masalahnya, barang produksi yang sebelumnya ditujukan untuk pasar ekspor, kini lebih banyak dialihkan untuk pasar domestik.

Namun, pasar domestik juga sedang lesu karena permintaan masyarakat yang menurun. Padahal, satu atau dua bulan menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran lazimnya adalah tren konsumsi tinggi, di mana dunia usaha melipatgandakan produksinya.

“Memang dari sisi domestik, kita tidak bisa hiraukan konsumsi masyarakat memang sedang melambat di triwulan I 2015 ini,” kata dia.

Selain konsumsi dunia usaha, dan konsumsi masyarakat yang menurun, minimnya konsumsi program pemerintah juga telah menunda perbaikan serapan tenaga kerja dan stimulus bagi dunia usaha. Lesunya konsumsi domestik ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 22 investor dari berbagai negara menjajaki investasi di Pulau Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Utara menyusul masih besarnya potensi bisnis di kawasan itu.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Frengky Sibarani di Medan, Senin (18/5), mengatakan, investor tersebut antara lain berasal dari Jepang, Korea Selatan, Abu Dhabi, Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok.
Dari seluruh investor itu yang dibawa langsung oleh perwakilan BKPM, sepuluh di antaranya berminat di bidang energi. “Sumut masih diminati jadi tempat investasi investor dengan asumsi masih masuknya daerah itu dalam 10 besar penanaman modal,” katanya pada acara Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Regional Investment Forum (RIP) yang digelar BKPM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut.
Untuk PMA, Sumut berada pada urutan ke 8 dan sektor PMDN di urutan 10. Mengingat masih cukup diminati, maka Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota di Sumut perlu pro aktif dan memberikan berbagai kemudahan.
Bagaimanapun, kata Frengky, peran pemerintah daerah tetap lebih besar dibandingkan Pusat dalam menjaring investor. Dia mengakui, infrastruktur yang semakin bagus di Sumut menjadi salah satu yang menambah daya tarik investasi.
Di Pangkalan Susu, Langkat misalnya dilaporkan ada pembangunan pembangkit listrik 2×200 MW yang sudah bisa dioperasikan sekitar Juli. Bahkan ada rencana bakal masuk lagi dengan kapasitas 600 MW. “Itu tentunya semua menambah daya tarik Sumut,” ujar Frengky.
Kepala BKPM itu menegaskan Pemerintah memang sangat menaruh perhatian pada Sumatera yang diharapkan sebagai pasar pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Catatan BKPM realisasi investasi Sumatera pada triwulan I tahun 2015 mencapai Rp21,1 triliun atau 16,9 persen dari total investasi dengan rincian PMDN sebesar Rp8,8 triliun dan PMA 1,0 miliar dolar AS.
“Investasi yang semakin besar membuat BKPM optimistis bisa mencapai kebutuhan investasi nasional tahun ini yang sebesar Rp519,5 triliun,” katanya.
Kepala BPKM Perwakilan Jepang, Saribua Siahaan mengatakan, ada dua perusahaan yang serius ingin memperluas investasinya ke Sumut. Keduanya tertarik pada bidang energi khususnya listrik. Satu perusahaan yang sebelumnya sudah existing beroperasi di Dumai berminat investasi di sektor kelistrikan. Sementara yang satunya lagi yakni New Energy Development CO Ltd dan sudah berinvestasi di Malaysia juga ingin mengembangkan investasinya di Sumut.
“Nilai investasinnya belum tahu karena harus disesuaikan dengan proyeknya. Tetapi keduanya serius,” katanya.
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, daerahnya memiliki potensi besar untuk lokasi investasi mulai dari sektor perkebunan seperti sawit, karet, kopi, kakao, kelapa bahkan termasuk nilam, tembakau, cengkih dan tebu. Perkebunan kelapa sawit misalnya ada seluas 1,201 juta hektare. Potensi perairan juga cukup besar dengan produksi 832.000 ton. “Pemprov Sumut siap mendukung investor menanamkan investasinya,” katanya.
Apalagi, kata Gubernur, di Sumut sudah ada infrastruktur pendukung seperti kawasan ekonomi khusus (KEK Sei Mangkei) di Kabupaten Simalungun yang didukung juga adanya pengembangan jalur kereta api dari dan menuju kawasan tersebut.
Serta adanya pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara yang merupakan “self generating cargo port”. “Bandar Udara Kualanamu dengan luas lahan 1.365 hektare juga menjadi nilai jual Sumut,” katanya.
Gatot menegaskan, krisis listrik yang masih terjadi dewasa ini sekitar 300 MW juga bisa jadi peluang investasi bagi investor. Apalagi potensi air dan panas bumi serta biomassa di Sumut cukup besar unttuk diolah jadi energi.

Artikel ini ditulis oleh: