Jakarta, Aktual.co — Tim riset DBS Bank menilai, konsumsi domestik tidak akan terdorong signifikan, meskipun penurunan suku bunga acuan dilakukan Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur pekan ini.

Hasil kajian DBS menyebutkan konsumsi domestik lebih banyak terpengaruh oleh anjloknya ekspor komoditi. Sehingga, insentif dari kebijakan moneter, dan juga melemahnya nilai tukar rupiah, belum akan memacu industri untuk untuk lebih agresif.

“Menurunkan ‘BI rate’ tidak akan memberikan dampak besar untuk mendorong permintaan domestik dalam kondisi ini, selama pendapatan ekspor masih lemah dan pertumbuhan investasi kurang bersemangat,” kata tim Ekonom DBS di Jakarta, Senin (18/5).

Kinerja ekspor Indonesia pada April 2015 menunjukan sinyal keberlanjutan lesunya permintaan ekspor. Nilai eskpor pada April 2015 sebesar 13,08 miliar dolar AS atau turun 8,46 persen dibanding April 2014.

Tim Ekonom DBS memperediksikan BI akan mempertahankan suku bunga acuan 7,5 persen pada RDG 19 Mei 2015 esok.

Ketetapan suku bunga itu diambil di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi yang berada di level 4,71 persen, dan permintaan tentang penurunan “BI Rate” yang kerap mengemuka.

“Mempertahankan tingkat suku bunga merupakan sinyal penting,” ujar dia.

DBS menilai, pemicu akselrasi pertumbuhan ekonomi akan bertumpu pada realisasi belanja pemerintah, yang akan turut meningkatkan kepercayaan investor.

Sementara itu, DBS memperkirakan BI akan mengeluarkan kebijakan untuk menopang pertumbuhan dengan beberapa kebijakan relaksasi makroprudensial.

Kebijakan tersebut, antara lain seperti peningkatan tingkat rasio pinjaman terhadap simpanan (loan-to-deposit ratio/ LDR) dan relaksasi batas kredit terhadap nilai aset (loan-to-value/ LTV), dan juga peningkatan pertumbuhan kredit kepada UKM.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya belum menemukan formula yang tepat bagi upah buruh di Indonesia. Menurutnya, kenaikan upah buruh tersebut harus dilakukan setiap tahun.

“Ini harus dikembangkan terus, tapi formulanya harus ketemu dulu. Formulanya yang belum ketemu apakah melulu hanya pertimbangkan inflasi saja, apa produktivitas kerja dan lain-lain, ada banyak variabel yang belum diputuskan,” ujar Hanif di Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (18/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini pihaknya masih menggodok formula yang tepat bagi upah buruh. Tak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan faktor inflasi.

“Dan berbagai faktor lainnya, intinya upah harus naik. Kenaikannya terkait besaran kenaikan, nah besaran kenaikan itu kepastian yang kami berikan kepada dunia usaha,” jelasnya.

Namun saat ditanyakan kepastian waktu pembahasan formula tersebut selesai, Hanif tidak memberikan jawaban yang jelas. “Saya ngga bisa pastikan kapannya, kalau pengusaha dan buruhnya sepakat bisa lebih cepat.”

Sebelumnya, Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryanto Adikoesoemo mengatakan bahwa pihaknya dan kementerian terkait sedang ‘menggodok’ formula yang tepat untuk penetapan upah minimum di Indonesia. Menurutnya, jika upah minimum bisa terselesaikan dengan baik, ke depannya industri padat karya dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan jumlah yang lebih banyak.

“Formula kenaikan berdasarkan survei, hanya satu kali untuk lima tahun, jadi kenaikan satu tahun bisa ditetapkan dengan formula yg tetap. Formulanya itu inflasi plus pertumbuhan alfa kali pertumbuhan ekonomi, berikutnya yang plus ini tentatif per perusahaan, tapi ini masih kita godok,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka