Medan, Aktual.co — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku bahwa pihaknya masih menunggu sinyal dari Presiden Joko Widodo terkait rencana reshuffle kabinet.
“Kita tunggu sinyal dari presiden, kita bukan pihak yang mendorong-dorong adanya pergantian menteri, kita pihak yang mendorong agar pemerintah ini bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat,” kata Hasto, usai membuka fit and properties balon kepala daerah dari 23 kabupaten kota se-Sumut, di Medan, Senin (18/5).
Menurut Hasto, pihaknya akan memberikan masukan terkait reshuffle,  jika memang Jokowi yang memintanya.
“Sekiranya presiden meminta kami akan memberikan masukan, karena ini sepenuhnya hak pregroratif presiden,” ucapnya.
Soal kemungkinan PDI Perjuangan akan memberikan rekomendasi siapa saja menteri yang layak diganti, Hasto tak menampiknya.
“Secara politik memang dimungkinkan, tapi sekali lagi kan tergantung presiden, sehingga dalam saat seperti ini PDI Perjuangan tidak berkeinginan agar resuffle ini akan justru menjadi isu politik yang akan mengurangi konsentrasi kerja pemerintah,” ujar Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan menuntaskan kasus rekening gendut sejumlah kepala daerah, mulai dari tingkat bupati hingga gubernur.
“Penanganan kasus rekening gendut terus berjalan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Senin (18/5).
Sebelumnya, Kejagung menerima nama 10 kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). (Baca juga: Ini 8 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut)
Kejagung menyebutkan empat nama dari 10 kepala daerah itu, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, mantan Bupati Pulang Pisau Achmad Amur serta mantan Bupati Klungkung, Bali I Wayan Chandra.
Tony menyebutkan dari ke-10 kepala daerah itu, diantaranya sudah ditangani seperti Gubernur Sultra sudah masuk tahap penyelidikan. “Kemudian mantan Bupati Pulang Pisau, mantan Bupati Klungkung dan Bengkalis,” katanya.
Dia juga berjanji akan melakukan pemeriksaan apakah kasus Wakil Bupati Cirebon dan Bupati Sarmi, Papua merupakan bagian dari 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut. “Nanti kalau keduanya bagian dari laporan PPATK maka akan dikenakan TPPU juga.”
Saat ini, kata dia, untuk kasus Nur Alam penyelidikannya tinggal menunggu keterangan saksi kunci warga negara Hongkong, yang memiliki alamat fiktif perusahaan tambang yang memasok dana melalui rekening orang nomor satu di Provinsi Sultra itu. (Baca juga: Kejagung Pastikan Telusuri Rekening Gendut Bupati Bengkalis Riau)
Nanti kalau sudah ada keterangan dari saksi kunci itu, dia menyatakan segera kasus tersebut dinaikkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Tidak ada politik-politikan dalam penanganan dugaan rekening gendut itu, kita akan tetap bekerja secara profesional.”
Perusahaan tambang yang dimaksud itu Ritchcorp Internasional Limited dan diketahui sudah tidak beroperasi lagi setelah tim Kejagung mendatangi alamat perusahaan, yang bermarkas di Hongkong itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial telah menerima 15 berkas pendaftaran calon pengawas eksternal hakim periode 2015-2020.
“Sampai akhir minggu lalu, sudah ada 15 orang yang mendaftar untuk ikut seleksi pemilihan anggota KY,” kata Anggota Pansel Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Senin (18/5).
Asep mengatakan, Pansel mengimbau putra putri terbaik bangsa yang sudah memenuhi syarat untuk segera mendaftar, masa pendaftaran sendiri dibuka sampai 21 Mei 2015.
Walaupun masih minim pendaftaran, kata Asep, Pansel masih cukup optimistis bahwa di empat hari terakhir ke depan, akan ada peningkatan jumlah peserta secara signifikan.
“Semoga empat unsur yang disyaratkan dalam undang-undang dapat terwakili oleh komposisi peserta seleksi nanti,” ucap mantan Juru Bicara KY ini, berharap.
Asep menjelaskan, bahwa sebagai salah satu lembaga negara yang merupakan buah langsung dari reformasi, Komisi Yudisial dengan wewenang yang dimilikinya mempunyai peran yang besar dalam ikut serta membenahi dunia hukum Indonesia.
“Oleh karena itu dalam proses seleksi nanti harapannya akan diperoleh figur-figur yang berintegritas, kompeten dan mempunyai leadership yang tinggi, baik itu yang berasal dari unsur mantan hakim, akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby