6 April 2026
Beranda blog Halaman 36145

Pengamat: Pemerintah Perlu Berikan Jaminan Asuransi Untuk Petani

Denpasar, Aktual.co — Pengamat masalah pertanian Dr Gede Sedana mengingatkan, perlunya pemerintah memberikan jaminan asuransi kepada petani dalam mengembangkan usaha tani di alam terbuka yang sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan.

“Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berupa asuransi pertanian, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani dalam menggeluti usaha pertanian,” kata Dr Gede Sedana yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra Denpasar, Senin (18/5).

Ia mengatakan, asuransi pertanian dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau rasa aman bagi petani jika tanaman padi yang diusahakannya mengalami gagal panen sebagai akibat bencana alam, serangan hama dan penyakit lainnya.

Selain itu, kebijakan pajak atas tanah yakni lahan sawah perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak menjadi komponen biaya yang sangat “mencekik” yang dapat menurunkan penghasilan petani.

“Pemerintah dapat memberikan insentif dengan menyediakan subsidi pajak bagi para petani dan kemudahan lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Gede Sedana.

Ia mengingatkan, peraturan seperti Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 harus dapat diimplementasikan di daerah-daerah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan lahan sawah.

Hal itu sangat penting dalam meningkatkan produksi padi (beras) di Indonesia, lebih pemerintah bersama DPR RI telah mengeluarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bisa dijadikan sebagai modal untuk mendorong petani semakin bersemangat dalam berusaha tani.

Dengan demikian produksi padi persatuan hektarenya dapat ditingkatkan, sekaligus impor beras dari luar negeri dapat dihindari.

Upaya dan terobosan tersebut hendaknya dapat diimplementasikan melalui program lintas sektoral, harap Gede Sedana.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jamper Desak KPK Segera Tangkap dan Periksa Plt Gubenur Riau

Puluhan aktivis Jaringan Pemuda Penggerak (JAMPER) melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015). Dalam aksinya JAMPER meminta KPK agar segera Plt Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman di periksa dan ditangkap dalam kasus korupsi THR Haram SKK Migas. AKTUAL/MUNZIR

Putusan PTUN, Kemenkumham Pastikan Banding

Jakarta, Aktual.co — Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipastikan mengajukan banding terkait hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Tata Negara Dirjen AHU Kemenkumham, Tehna Bana Sitepu, di Jakarta, Senin (18/5).
“Kami akan mengajukan banding‎,” kata dia.
Menurutnya, keputusan pengadilan sudah melampaui materi gugatan, yang salah satunya kepengurusan dikembalikan ke hasil Munas Riau.
“Ini aneh karena tak masuk poin gugatan. Hakim telah melampaui kewenangan,” ujarnya.
Sebelumnya, hakim PTUN memutuskan membatalkan SK Menkumham soal kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.

Artikel ini ditulis oleh:

Tersebarnya Video Memey, Roro Fitria Sebut Dibuat ‘FP’ dengan Terencana

Jakarta, Aktual.co —Empat hari setelah beredar di dunia maya, video memey-nya, pedangdut Roro Fitria mengaku merasa terusik dengan kehadiran gambar tersebut.

Bahkan video yang menggambarkan profil dirinya itu, dianggapnya bukan sesuatu yang lucu.

“4 hari lalu tahu dari media sosial Path. Tahu dari seseorang yang men-share di Path. Banyak orang yang melihat, banyak yang mengolok-olok komennya terhadap saya. Saya merasa dirugikan dan tidak nyaman dengan hal ini,” ungkap  Roro Fitria, ditemui di ruang SPK Polda Metro Jaya, di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin  (18/5).

“Dalam video tersebut, si ‘FP’ itu seolah-olah menirukan gaya saya dengan anekdot isu-isu yang berkembang yang sama sekali tidak benar. Dalam cuplikan video ini dia (FP) buat cerita seolah-olah dia adalah prostitusi artis yang dimana sedang diwawancara media dan germonya tertangkap,” katanya lagi.

“Sedangkan per hari ini kami sudah konfirmasi kepada Polres Jaksel kalau ‘RF’ itu bukan Roro Fitria dan pihak Polres Jaksel juga nggak pernah keluarkan inisial atau menyebut Roro Fitria sebagai orang yang akan terperiksa atau orang yang akan dipanggil B.A.P oleh Polres Jaksel, ” lanjutnya.

Dengan demikian, Roro menilai, video dirinya yang telah tersebar ke ranah publik itu, memang sudah terencana dilakukan oleh ‘FP’.

“Amat sangat terencana bisa dilihat dari persiapan baju, make up, dan bindi-bindi India, ” ungkapnya.

“Dampak sosialnya amat mengganggu saya di Instagram, Path. Dari yang bersangkutan juga menyatakan itu untuk saya, sebutkan nama saya, ” kesalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Puskepi Sayangkan Pemerintah Intervensi Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria Menyayangkan intervensi Pemerintah terhadap PT Pertamina dalam pembatalan kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Menurutnya, Pemerintah seharusnya tidak ikut campur tangan dalam penentuan harga Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex karena penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi tersebut merupakan hak korporasi.

“Artinya tidak masalah bagi Pertamina menaikan harga. Jadi apa salahnya jika Pertamina mengkoreksi harga Pertamax dan menaikannya,” kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/5).

Lagipula, sambung dia, jika Pertamina menaikan harga Pertamax kemudian membuat masyarakat beralih ke Premium, maka hal itu tidak akan merugikan negara lantaran premium saat ini sudah tidak lagi di subsidi.

“Jika Pertamina menaikan harga jual Pertamax,  berapapun harganya dan menyebabkan masyarakat yang gunakan Pertamax lari gunakan Premium, apakah ini merugikan Pemerintah atau negara?” ungkapknya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihak pemerintah tidak ikut campur atas harga BBM non subsidi jenis Pertamax yang tak jadi naik kemarin. Menurutnya, pemerintah hanya menjalankan tugas untuk menjaga harga BBM sesuai dengan daya beli masyarakat.

“Pemerintah tidak melakukan intervensi, tetapi untuk menjaga keseimbangan,” kata Dadan kepada wartawan.

Dadan menjelaskan, saat ini pemerintah dan Pertamina sedang terus mengkaji pola penetapan harga guna mencegah terjadinya guncangan daya beli masyarakat.

“Pola ini dalam waktu dekat akan diumumkan, sehingga berikutnya Pertamina dapat mengumumkan penyesuaian harga dengan pola yang sudah di-adjust,” ungkap Dadan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Paripurna DPR Hanya Dihadiri Separuh Anggotanya

Anggota dewan diantara bangku-bangku kosong saat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang ke IV tahun 2014-2015 di gedung Paripurna DPR, Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5). Rapat tersebut dihadiri 276 anggota alias separuh anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Berita Lain