Jakarta, Aktual.co — Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tidak bisa menghadirkan sejumlah nama, yakin M Nazaruddin, M Nasir, Minarsih, Christina Doki Pasorong dan Sukmawati, dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Rahmat Basuki.
“Kami tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang diminta penasihat hukum,” ujar salah satu JPU Kejari Jakpus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (18/5).
Seperti diwartakan sebelumnya, tim penasihat hukum Rahmat, dalam sidang sebelumnya meminta Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut. Permintaan itu pun juga dilontarkan oleh Majelis Hakim. (Baca juga: Korupsi Pabrik Vaksin, Pengacara: Pejabat Bio Farma Kok Tak Jadi Tersangka?)
“Sebetulnya ‘pressure’ dari mereka semua (Nazaruddin Cs). Masa dari pihak Nazaruddin tidak hadir, itu nggak adil. Lebih bagus, lebih objektif harus dihadirkan,” ujar salah satu Hakim Anggota saat sidang terdakwa Rahmat Basuki di Pengadilan Tipikor, Senin (11/5) lalu.
Baik Nazaruddin, Nasir, Minarsih, Christina maupun Sukmawati akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2008-2010, yang menjerat Rahmat Basuki. (Baca juga: Tunggul: Proyek Pabrik Vaksin Permainan PT Bio Farma dan Nazaruddin)
Saksi-saksi itu, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang memiliki total anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Seperti halnya, Nazaruddin dan Minarsih.
Dalam Laporan Hasil Audit (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Nazaruddin dan Minarsih adalah orang-orang yang menemui PT Bio Farma selaku pihak yang mencetuskan proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung. Begitu juga dengan Nasir.
Ketika pertemuan itu, pada Januari 2008, Nazaruddin menawarkan kepada Bio Farma agar proyek tersebut bisa masuk ke dalam APBN-Perubahan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2008. Dan akhirnya, proyek tersebut bisa masuk ke dalam APBN dengan dana sebesar Rp200 miliar. (Baca juga: HPS Pabrik Vaksin Diduga ‘Kongkalikong’ Biofarma dan PT AN)
Sedangkan Christina dan Sukmawati, dalam audit BPK tercatat sebagai pihak yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pabrik vaksin itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam persidangan, Hadi menyatakan kerugian negara dalam keberatan wajib pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 1999 tidak bisa dihitung.
‎”Kerugian dalam kasus BCA tidak mungkin bisa dihitung. Karena masih ada upaya hukum apabila dipandang salah oleh Dirjen Pajak,” kata Hadi dalam sidang di Pengadilan ‎Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (18/5).
Hadi menjelaskan, kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan pidana korupsi jika ditemukan ada kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Kerugian negara itu juga harus dihitung lebih dulu oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun nyatanya, kata Hadi, BPK belum pernah diminta oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas keberatan wajib pajak BCA tahun 1999.
“‎BPK berwenang memeriksa keuangan negara. Dalam hal ini kerugian tidak bisa dihitung,” tegasnya.‎‎Diketahui, ‎KPK menetapkan  Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) tahun 1999. Penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut pada saat Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Nasional, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama dengan Dewan Pers dan UNESCO mengadakan diskusi ‘World Press Fredom Day (WPFD) 2015’.

Kegiatan diskusi ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya AJI bersama Dewan Pers didukung Federasi Jurnalis Internasional, dan Development and Peace, menggelar tiga acara terkait kebebasan pers.

Pertama di Papua, kedua diskusi bertajuk kebebasan dan penistaan, dan terakhir peringatan ‘WPFD 2015’ di Taman Menteng.

Kali ini, diskusi  bertujuan untuk mencapai jurnalistik yang berkualitas hingga timbul kesetaraan gender dan dunia digital dari kriminalisasi.

“Upaya ini diadakan agar mendapatkan pelaporan jurnalistik berkualitas, hingga tercapau kesetaraan gender dan dunia digital aman dari kriminalisasi,” ujar Suwarjono selaku Ketua Umum AJI kepada Aktual.co, di Gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (18/5).

Tak hanya itu, AJI melalui Suwarjono berharap, bahwa perjuangan jurnalis di Indonesia tetap dipertahankan dan diperjuangkan kebebasan pers-nya yang taat terhadap kode etik. Dan, yang paling penting harus diimbangi dengan produk jurnalistik yang berkualitas.
 
“Dalam  hal ini AJI akan terus memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Karena pers yang bebas harus diimbangi dengan produk jurnalistik berkualitas serta aktivitas jurnalis yang taat pada etika jurnalistik,” papar Suwarjono.

Menurutnya, bila semua jurnalis patuh pada kode etik jurnalistik, hal ini tentunya dapat membuat Kebebasan Pers yang baik ada di Indonesia.

Suwarjono sangat mengapresiasi AJI untuk melakukan pelatihan-pelatihan jurnalisme di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitasnya.

“Taat etik, bisa menghindarkan jurnalis dari kekerasan dan gugatan hukum”  tegasnya.

“AJI berharap, publik dapat merasakan dampak kebebasan pers, serta mendorong masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan TNI/POLRI untuk taat pers, dengan melaporkan sengketa pers ke Dewan Pers,” harapnya menutup pembicaraan.

Artikel ini ditulis oleh: