Jakarta, Aktual.co — Ketua dan anggota fraksi partai Golkar, di Gedung DPR RI, menyambut gembira hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie.
Dengan memandang dua layar televisi yang menyiarkan langsung dari pengadilan, mereka berteriak dan mengucap syukur ketika majelis hakim membacakan putusan yang mengabulkan gugatan.
“Saya atas nama fraksi Golkar dan seluruh pimpinan fraksi yang hadir dalam kesempatan ini, pertama kami bersyukur kepada Allah SWT, dikabulkannya gugatakan kami. Semenjak kami beberapa waktu lalu kena musibah pendongkelan, semoga itu tidak terjadi lagi karena itu sangat merusak demokrasi,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin dalam konferensi persnya, di kantor fraksi Golkar, Senin (18/5).
Selain itu, sambung Ade, pihaknya juga mengapresiasi majelis hakim yang berani dalam mengambil keputusan.
“Semula kami meragukan, sanggupkah para hakim menghadapi tekanan luar biasa dari pemilik kuasa negeri ini. Kami berterimakasih, bahwa melawan kekuasaan itu tidak mudah, karena kita ketahui kekuasaan selalu melakukan penekanan setiap proses hkum, dimana keadilan di Indonesia masih ada,”
“Dan kami menjujung tinggi keputusan ini, dan kami meminta kepada para tergugat teman kami untuk tidak melanjutlkan kembali, dan kita bersatu kembali untuk membangun partai ini kembali dalam menghadapi pilkada serentak nantinya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana mengatakan Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) jangan hanya mengecam dan mengutuk negara-negara yang menolak pengungsi Rohingya, tetapi juga harus ada langkah konkret.
“Pertemuan menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia dan Thailand harus bisa merumuskan desakan kepada UNHCR untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya,” kata Hikmahanto Juwana dihubungi di Jakarta, Senin (17/5).
Hikmahanto mengatakan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sudah tepat. Indonesia bisa memfasilitasi dan memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut.
Karena itu, dia berharap pembicaraan tiga menteri luar negeri juga bisa membicarakan peran ketiga negara untuk memberikan fasilitas kepada mereka.
“Dalam konteks hak asasi manusia, kita memang harus membantu mereka. Indonesia, Malaysia dan Thailand juga harus berbicara dengan pemerintah Myanmar sebagai negara asal mereka sehingga hal ini menjadi permasalahan regional,” tuturnya.
Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa memfasilitasi penampungan bagi pengungsi Rohingya, seperti halnya pengungsi Vietnam sebelumnya, di Pulau Galang. Namun, jangan sampai penampungan tersebut menjadi beban bagi Indonesia.
“Indonesia bisa menyediakan tempat penampungan sementara, tetapi finansialnya bisa dibicarakan dengan Malaysia, Thailand, Myanmar dan UNHCR. Kita tampung mereka sementara, kemudian UNHCR yang bertanggung jawab menyalurkan mereka ke negara-negara yang bersedia menampung mereka menjadi warga negara,” katanya.
Menurut Hikmahanto,dua sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sudah tepat, yaitu memfasilitasi yang sudah mendarat di wilayah Indonesia tetapi sekaligus menolak mencegah yang lain memasuki wilayah Indonesia.
Hikmahanto mengatakan Indonesia harus memfasilitasi para pengungsi Rohingya tetapi jangan sampai keberadaan para pengungsi tersebut menjadi beban.
“Pemerintah Indonesia belum berhasil menyejahterakan seluruh rakyatnya. Masih banyak orang miskin di Indonesia. Jangan sampai keberadaan mereka semakin menambah beban pemerintah,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa PDIP menerapkan pola ‘tiga pintu’, yaitu melalui DPC, DPD dan DPP, dalam menjaring bakal calon kepala daerah.
Menurutnya, para kandidat bakal calon diminta tidak tergiur tawaran-tawaran yang mengatasnamakan partai, apalagi bersinggungan dengan adanya transaksi uang.
“Kita tidak akan dan tidak memperjuangkan rekomendasi untuk kepentingan transaksi, apalagi dengan pilkada serentak. DPP punya cara sendiri, dengan gotong royong untuk membiayai pilkada. Kepada balon, untuk percaya kepada struktur partai, buat apa dapat kekuasaan politik, kalau harus membeli suara rakyat,” kata Hasto, di aula bung Karno, jalan Hayam Wuruk, Medan, Senin (18/5).
Hasto menambahkan bahwa kekuasaan harus dimulai dengan cara-cara yang baik.
“Kekuasaan harus dimulai dengan cara yang baik, kami tidak cukup mengandalkan lembaga survei, kami harus bertemu langsung dengan para calon, apa motivasi maju menjadi kepala daerah,” kata Hasto, di aula bung Karno, jalan Hayam Wuruk, Medan, Senin (18/5).
Hal itu disampaikan saat membuka pelaksanaan Fit and Properties bakal calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan pada pilkada serentak di Sumut.
Untuk diketahui, fit and proper tes balon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan di 23 kabupaten, akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut.
Hari pertama, Senin (18/5) akan diikuti balon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 kabupaten kota, berlanjut Selasa (19/5) diikuti 10 balon kabupaten kota.
Hari terakhir, Rabu (20/5) akan diikuti seluruh balon dengan fit and properties yang dilakukan oleh Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI). 

Artikel ini ditulis oleh: