Denpasar, Aktual.co — Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bali menggelar nonton bareng (nobar) pembacaan puturan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sengketa SK Menteri Hukum dan HAM soal kepengurusan Partai Golkar.
Begitu mengetahui gugatan yang dilayangkan Aburizal Bakrie (ARB) dikabulkan, kader Golkar Bali langsung mengucap syukur dan bersorak sorai.
Tak hanya itu, kegembiraan juga mereka luangkan dengan menggelar pesta pora.
“Ayo beli sate. Kumpulkan semua kader. Kita makan-makan sebagai bentuk syukur,” kata Sekretaris DPD Golkar Bali, I Komang Purnama (18/5).
Sementara itu, Ketua AMPG Bali, Anak Agung Citra Umbara menuturkan jika hari ini merupakan hari bahagia. “Ini kemenangan bahagia. Kemenangan dharma (kebaikan) melawan a-dharma (kejahatan/keburukan),” tegas dia.
Pria yang akrab disapa Gung Citra itu melanjutkan, kebaikan selalu akan tampil meski ditutupi sedemikian rupa. 
“Kurawa selalu kalah melawan Pandawa. Kubu Agung Laksono jangan bermimpi lagi. Hentikan semua aktivitas mereka. Jangan bermanuver, jangan melawan hukum,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menilai, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya, telah melanggar hak asasi manusia, karena sebagai bentuk upaya paksa.
“Penetapan pemohon sebagai tersangka dianggap sebagai upaya paksa yang melanggar HAM,” kata Hadi di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (18/5).
Sidang gugatan praperadilan Hadi Poernomo itu pun sampai saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Baca juga: Hadi Poernomo: KPK Tak Berwenang Tangani Kasus Keberatan Pajak)
Dalam permohonannya, Hadi menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pajak bank BCA. Hadi juga mengungkapkan dalam gugatannya terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK di rumahnya pada Mei 2014 lalu. 
Bagi Hadi penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang dituduhkan pada dirinya. Adapun barang yang disita berupa tas pinggang, satu lembar kertas hadiah perkawinan, telepon genggam milik anaknya dan beberapa barang lainnya. (Baca juga: Keberatan Pajak Bukan Putusan Final, Hadi: Belum Ada Kerugian Negara)
Sebelumnya, sidang perdana sudah digelar pada Senin 11 Mei lalu. Namun, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon, meminta agar persidangan ditunda dengan alasan administrasi.
Meski sudah menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka sejak 21 April 2014 silam, namun sampai saat ini KPK belum menahan Hadi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Hadi menyatakan akan kooperatif selama proses penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Untuk kesekian kalinya, acara ‘Pekan Gelar Produk Unggulan DPC IWAPI’, di Jakarta Selatan, yang menampilkan karya-karya kreatif dari para pengusaha wanita  Indonesia kembali digelar.

Ir. Hj. Dewi Arimbi Soeharto Alamsjah, salah satu anggota tim perumus acara ‘Pekan Gelar Produk DPC IWAPI’,  Jakarta Selatan mengatakan, mulai dari pameran kuliner Nusantara, kain tenun NTT, talkhow, fashion show, dunia kecantikan hingga bisnis wanita berbasis internet ada di sana. Pameran ini bertujuan untuk mengedapankan kaum wanita sebagai pendukung ekonomi di dalam keluarga.

“Harapan kami sebagai perempuan, yang juga sebagai ibu rumah tangga paling tidak sebagai kaum wanita disini kami harus tetap selalu kreatif sehingga ke depan dengan niat tulus dari dalam hati ini bisa mendukung kami sebagai perempuan meningkatkan ekonomi keluarga dan memajukan kaum wanita, ” tuturnya kepada Aktual.co, ditemui di sela-sela acara ‘Pekan Gelar Produk DPC IWAPI’ Jakart,  di kawasan Pejaten House, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

“Selain itu, kami mencoba memberikan ruang kepada para anggota IWAPI yang jumlahnya 100 orang ini, menunjukkan kemampuannya agar keahliannya itu bisa bermanfaat bagi keluarga maupun wanita yang lainnya, ” katanya lagi.

Lebih lanjut, perempuan yang menjabat sebagai Ketua Umum DPC IWAPI Jakarta Selatan tersebut menjelaskan, Maha Karya hasil tangan terampil dari perajin kain tenun asal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipopulerkan salah satu anggota IWAPI itu diproses dengan sangat rumit dan butuh ketelitian tinggi.

Disamping itu, dikerjakan dengan proses manual yang membutuhkan waktu selama empat bulan hingga waktu satu tahun untuk setiap satu kain tenun ini baru bisa diselesaikan.

“Jadi bilamana, ada wanita yang ingin meningkatkan ekonomi keluarganya disini IWAPI ada wadahnya. Target memang kita harapkan, tetapi yang lebih kami utamakan di sini, pertama lebih ke pengenalan produk-produk dari hasil kreatif para wanita yang tergabung dalam IWAPI,” urainya.

“Selain itu, apa yang kami lakukan disini kami ingin menghidupkan para pengrajin nusantara ini salah satunya para pengrajin kain tenun asal NTT ini,” sambungnya.

“Pesan saya, jadilah wanita smart yang selalu bekerja dengan menggunakan hati dan pikiran. Karena kalau niat itu sudah tertanam dihati. Yakin semua proses itu pasti bisa dilalui sehingga kita bisa meraihnya,” tambahnya.

Sekedar informasi, acara bertajuk ‘Pekan Gelar Produk DPC IWAPI’ berlangsung pada Senin hingga Minggu mendatang. Dalam pelaksanaannya acara dibuka oleh perwakilan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi bersama staf-nya, ibu Wali Kota Jakarta Selatan dan Ibu Dewi Motik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid meminta semua pihak yang terkait dalam kasus perselisihan Partai Golkar, menerima dengan iklas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Mudah-mudahan siapapun yang kalah dalam putusan ini bisa menerima dengan iklas, termasuk menkumham,” kata Nurdin, di Jakarta, Senin (18/5).
Sebelum putusan dibacakan, dirinya meyakini bahwa pihaknya akan memenangi gugatan karena semua persiapan telah digodok secara matang.
“Jika ditanya kami ini optimistis menang, tidak ada celah untuk kalah,” ujarnya.
Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan mencabut SK Menkumham tentang kepengurusan Golkar Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono.
“Dengan ini hakim menyatakan, agar SK Menkumham tentang Golkar Agung Laksono dibatalkan,” ucap Hakim Teguh Karya dalam membacakan putusannya, Senin (18/5).

Artikel ini ditulis oleh: