Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, telah mengantisipasi penundaan pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak 2015 terutama akibat kemelut calon di Desa Cijeruk, Kecamatan Mekar Baru.

“Kami akan musyawarahkan dengan para calon agar ada titik temu,” kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPM-PPD) Pemkab Tangerang Azis Gunawan di Tangerang, Senin (18/5).

Azis mengatakan akar masalah Pilkades di Cijeruk karena penetapan dua calon oleh panitia lokal, sedangkan tim independen dan BPM-PPD menetapkan tiga calon.

Pilkades serentak yang rencananya digelar 14 Juni 2015 itu diikuti sebanyak 362 calon untuk merebut kursi sebanyak 78 desa tersebar pada 29 kecamatan.

Namun jumlah pemilih sesuai data tahun 2014 yang tersebar pada 29 kecamatan yakni 2.156.867 jiwa dari sekitar 3,2 juta jiwa, hal itu berdasarkan sebagai pemilik KTP elektronika.

Penyelenggaraan Pilkades berpatokan pada Perbup No.79 Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Tangerang No.140/Kep131-HUK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Pilkades Serentak.

Pilkades Kabupaten Tangerang menerapkan tanda khusus pada kartu undangan pemilih berupa “barcode” demi untuk mengantisipasi kecurangan pemilih ganda.

Dia mengatakan sebagai panitia tingkat Kabupaten, pihaknya akan memanggil Camat Mekar Baru dan panitia lokal untuk berunding.

Seharusnya masalah itu tidak terjadi bila camat setempat dengan tegas bertindak bahwa sesuai aturan maksimal lima calon.

Akibat pembatalan satu calon itu, para pendukung mengelar aksi demo dengan membawa keranda mayat ke kantor Pusat Pemerintahan di Kecamatan Tigaraksa.

Sedangkan saat ini pencairan dana Pilkades telah digulirkan kepada 59 desa secara bertahap dan selanjutnya sebanyak 18 desa serta Desa Cijeruk ditangguhkan.

Pihaknya berharap ada keputusan atas Pilkades di Cijeruk setelah ada rapat koordinasi camat, pengawas, unsur Muspida serta pihak terkait lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — 57 pejabat PNS DKI Eselon III dan IV yang mendapatkan demosi/distafkan hingga saat ini belum diketahui nama dan jabatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika saat dikonfirmasi hanya menjelaskan alasan-alasan seorang pejabat dimutasi.

“Kriteria yang pertama itu kalo dia mengundurkan diri pasti kita ganti. Kalau di bulan awal kemarin mundur kita bina, begitu mereka masih pengen mundur, kita ganti,” kata Agus di Balai Kota, Senin (18/5).

Yang kedua sambung Agus, alasan sakit. Sakit yang dengan itu dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga berkaitan moral.

“Misal kdrt atau istrinya protes. Yang keempat, tentu ini sudah melalui pemeriksaan inspektorat, adalah mereka yang bermain main dengan uang. Bisa sogok, bisa upeti, bisa penyuapan. Jadi rambu rambunya ini,” ungkapnya.

Selanjutnya yang kelima termasuk dalam kriteria tidak disiplin. Tidak hadir lama lalu sudah diperiksa. keenam adalah seorang PNS yang kedapatan bermain main dengan proyek.

“Yang ketujuh tidak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Misalnya ada kerja bakti membersihakn saluran air, pu air harus hadir disitu. Camat lurah pasti punya catatan siapa saja pejabat eselon 3 dan 4 yang ga hadir disitu,” bebernya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 60 ribu atau tepatnya 59.624 murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta di Kabupaten Tangerang, Banten, ikut ujian nasional (UN), mulai Senin hingga Rabu.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tangerang Zaenudin di Tangerang, Senin mengatakan, bahwa peserta UN tersebut berasal dari sebanyak 1.182 sekolah dan tersebar pada 29 kecamatan.

“Dari laporan sejumlah guru, kami pastikan sampai saat ini tidak ada kebocoran jawaban soal,” katanya.

Dia menambahkan pengiriman dan pendistribusian soal tersebut hingga ke tangan murid berjalan tanpa ada kendala.

Namun UN SD dan sederajat itu berlangsung hingga Rabu (20/5) dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Peserta UN tersebut termasuk juga yang menginduk ke sekolah terdekat dengan persyaratan minimal diikuti 20 peserta.

Sedangkan bagi murid yang mengikuti UN menginduk ke sekolah terdekat maka ijazahnya ditandatangani kepala sekolah yang melaksanakan ujian.

Soal UN dan lembar jawaban dicetak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan ketika dibawa ke Kabupaten Tangerang dalam pengawalan aparat Polda Banten.

Bahkan soal dan lembar jawaban UN tersebut sempat diinapkan di Aula Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Tigaraksa dan pengamanan oleh aparat Polresta Tangerang.

Menurut dia, petugas selalu mengawasi soal dan lembar jawaban UN tersebut sebagai antisipasi pihak tertentu yang membocorkan.

Dia menambahkan UN bukan sebagai persyaratan mutlak kelulusan melainkan keberhasilan siswa tamat belajar selama enam tahun dan ditentukan dari nilai yang diakumulasikan saat ujian sekolah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid