Denpasar, Aktual.co — Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) membuka Konferensi Kedokteran Militer Dunia International Committee on Military Medicine (ICMM) ke-41 di Bali Nusa Dua Convention Center yang digelar pada 18-22 Mei 2015.
JK berharap pertemuan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh negara peserta. Pasalnya, pertemuan ini amat penting bagi negara anggota, khususnya Indonesia jika terjadi perang atau konflik.
“Kerja sama ini penting untuk mempersiapkan diri jika terjadi konflik maupun perang. Saya berharap kongres ini bermanfaat bagi kita semua,” kata JK, Senin (18/5).
Dewasa ini, JK melanjutkan, konflik dan peperangan yang pecah menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Untuk itu, pertemuan ini dapat menjalin kerjasama pertukaran dan kemitraan ilmu serta teknologi kedokteran militer yang berguna bagi tiap-tiap negara peserta.
Sementara, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu menuturkan pertemuan ini diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran pengetahuan, termasuk teknologi kedokteran militer di tingkat dunia.
“Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan pertahanan suatu negara,” kata dia.
Ia melanjutkan, terselenggaranya kegiatan ini juga merupakan bukti partisipasi aktif Indonesia dalam misi kemanusiaan di bawah payung ICMM. “Kongres ini menjadi ‘soft power diplomacy’ dalam mengangkat peran Indonesia di kancah militer dunia,” papar Ryamizard.
Konferensi dihadiri 750 peserta dari 114 negara anggota ICMM dan enam negara observer. Indonesia merupakan yang pertama kalinya menjadi tuan rumah kongres dunia kedokteran militer yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh ICMM. 
Indonesia juga dikukuhkan menjadi ketua ICMM, menggantikan Saudi Arabia selama periode dua tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).
“Hari ini S (Sugiharto) diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (18/5).
KPK baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yaitu Sugiharto selaku Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut.
Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengharapkan agar partai dengan lambang pohon beringin itu tetap bersatu menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Siapapun yang menang tentu supaya cepat bersatu, mudah-mudahan Golkar bersatu,” kata JK,  di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (18/5).
Ketua Umum Partai Golongan Karya periode 2004-2009 ini meminta kedua kubu, baik Aburizal Bakrie atau Agung Laksono, menerima keputusan PTUN, guna menunjukkan kebesaran partai.
Begitu pula apabila salah satu pihak dinyatakan sebagai pemenang, dirinya menyatakan bahwa sesungguhnya yang menang bukan keduanya, melainkan kemenangan berada di tangan Partai Golkar.
“Diterima oleh semua apapun keputusannya. Siapapun yang menang, berarti yang menang itu Golkar,” ujar JK.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Barat menjadwalkan hari ini memutuskan sengketa kedua kubu terkait dualisme kepemimpinan yang sah.
Kubu Aburizal Bakrie mengklaim Munas yang digelar di Nusa Dua, Bali, merupakan munas yang sah sedangkan kubu Agung Laksono pun mengklaim munas yang digelar di Ancol, Jakarta, merupakan munas yang sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang membuka kebebasan kegiatan jurnalisme asing di Papua.
Artinya, kata Novanto saat ini Papua dan Papua Barat sudah mengalami kemajuan demokrasi seperti wilayah NKRI lainnya.
“Papua telah mengalami kemajuan demokrasi yang sama dengan daerah lain. Jadi tidak perlu kita tutup-tutupi dalam dunia yang semakin terbuka,” kata Novanto dalam pidato pembukaan masa sidang ke IV, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (18/5).
DPR, ujar Novanto menilai bahwa kebijakan pemerintah itu positif untuk membuka informasi kepada masyarakat dunia. Pun demikian, Novanto mengingatkan, kebebasan wartawan asing meliput di tanah cendrawasih itu bisa menjadi petaka.
“Yang menjadi perhatian jangan sampai itu membuka peluang mereka untuk melaksanakan operasi intelijen sebagaimana yang sering ditemukan oleh aparat pemerintah selama ini,” kata politikus Golkar mengingatkan.
Oleh karena itu, sambung dia, kebebasan tersebut harus diiringi dengan pengawasan untuk mencegah timbulnya kegiatan yang diluar jurnalisme.
“Kita hanya perlu berhati-hati terhadap mereka (pihak asing) yang seringkali tidak punya itikad baik kepada kita,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang